Artikel

  • 25 Jan 2008

Menimbang untung rugi pengenaan PPh Final 3% atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi ditengah penantian terbitnya PP baru.

Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax
Citas Konsultan Global (CITASCO)

menimbang_123Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) dalam Mukernas November 2006 menghimbau pemerintah agar ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) diperlakukan sama bagi semua pengusaha jasa konstruksi yaitu dengan Tarif Final tanpa membedakan kualifikasi Kecil, Menengah maupun Besar. Pertimbangannya antara lain karena lebih memberikan kepastian akan beban pajak yang harus dipikul oleh para kontraktor. Harapan tersebut tampaknya akan menjadi kenyataan ketika pada satu kesempatan pada bulan Nopember tahun lalu Dirjen Pajak memberikan keterangan kepada wartawan bahwa atas penghasilan yang diperoleh oleh semua pengusaha jasa konstruksi akan diberlakukan ketentuan PPh Final dengan tarif 3% dan akan berlaku efektif 1 Januari 2008 (Medan Bisnis, 29 Nopember 2007). Pernyataan yang sama juga diberikan pejabat eselon II Ditjen Pajak yang dikutip oleh sejumlah harian terkemuka. Namun, hingga menjelang akhir Januari 2008 ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pemberlakuan tersebut belum kunjung terbit.
 
Lambatnya penerbitan PP tersebut mengingatkan penulis pada saat pencabutan PP Nomor 73 Tahun 1996 yang mengatur pertama kali pengenaan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan pengganti yaitu PP Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 sama-sama terbit pada akhir Desember 2000 tetapi ketentuan pelaksanaannya yakni Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor. SE-13/PJ.42/2002 baru terbit tanggal 22 Juli 2002 (terlambat satu setengah tahun). Hal ini tentu saja membuat para pelaku usaha jasa konstruksi dan pemilik proyek diliputi ketidakpastian akan perlakuan perpajakan pada masa transisi, terutama bagi pengusaha jasa konstruksi dengan kualifikasi Menengah dan Besar di mana sejak tahun 2001 tidak lagi terkena PPh Final melainkan tarif umum. Akibat SE yang terlambat terbit tersebut, para pelaku usaha jasa konstruksi dalam prakteknya tidak mempunyai acuan sehingga perlakuan menjadi beragam. Belakangan setelah SE terbit , banyak pengusaha jasa konstruksi kemudian melakukan pembetulan SPT PPh Badan Tahun 2001 yang berakibat kurang bayar maupun lebih bayar. Moga-moga saja kali ini hal tersebut tidak terulang kembali.
 
PPh Bersifat Final vs Tidak Final
 
Berbeda dengan PPh Final, pengenaan PPh yang bersifat Tidak Final dihitung dari penghasilan neto yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tersebut. Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tidak membayar PPh bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 (lima) tahun pajak berikutnya dan PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pemberi kerja pada saat penerimaan uang muka maupun termijn dapat diminta pengembaliannya (restitusi).  PPh yang bersifat tidak final dikenakan dengan tarif umum yang berlapis (pasal 17 ayat 1 UU PPh).
 
PPh Final yang dikenakan dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut jelas tidak memenuhi azas keadilan yang menganut “ability to pay principle” di mana  pembebanan pajak didasarkan kepada kemampuan masing-masing Wajib Pajak. The more you earn, the more you pay tax, demikianlah seharusnya yang adil.  Kemampuan membayar pajak dicerminkan oleh penghasilan neto, bukan penghasilan bruto. Ketidakadilan ini semakin terasa ketika Wajib Pajak harus membayar PPh meskipun menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak boleh dikompensasikan ke tahun-tahun pajak berikutnya. Selain itu penerapan PPh Final dengan tarif khusus di luar tarif umum secara langsung telah membeda-bedakan (diskriminasi) jenis atau sumber penghasilan untuk kepentingan pemajakan.
 
Ketentuan Yang Berlaku Saat Ini
 
Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 (mencabut PP No.73 tahun 1996) yang berlaku sejak 1 Januari 2001 membedakan pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi antara final dan tidak final. PPh Final berlaku terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dalam hal:
  1. kualifikasi penerima penghasilan adalah sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan
  2. mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
Kedua persyaratan diatas bersifat kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ketentuan  PPh Final tidak berlaku, melainkan dikenakan tarif umum pasal 17 ayat (1) UU PPh yang progresif. Kontraktor dengan kualifikasi usaha Menengah dan Besar tidak terkena PPh Final melainkan tarif umum.
 
Analisis Ekonomis Antara PPh Final dan Non-Final
 
Berikut ini penulis memberikan analisis sederhana untuk melihat apakah suatu perusahaan jasa konstruksi diuntungkan atau dirugikan jika pemerintah merealisasi penerbitan PP yang mengenakan PPh Final 3% atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Dengan menerapkan tarif tunggal sebesar 28% untuk Wajib Pajak Badan yang diusulkan dalam RUU Perpajakan yang masih dibahas di DPR saat ini sebagai illustrasi, maka penulis menyajikan persamaan untuk melihat pada titik mana suatu perusahaan jasa konstruksi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, baik apabila dikenakan dengan ketentuan  PPh Final maupun Tidak Final.
PPh Final = 3% x nilai kontrak
PPh tidak Final = 28% x penghasilan neto
Penghasilan neto = Y% x nilai kontrak
Y = persentase Laba Sebelum PPh terhadap nilai kontrak

Persamaan :

PPh Final = PPh Tidak Final
3% x nilai kontrak = 28% x penghasilan neto
3% x nilai kontrak = 28% x (Y% x nilai kontrak)
3% = 28% x
Y = 0,1071 = 10,7142%

Dari persamaan tersebut diperoleh hasil Y sebesar 10,7142%.Jadi:

3% x nilai kontrak = 28% x 10,7142 % x nilai kontrak

Persentase (10,7142%) tersebut adalah batas perolehan Laba Usaha Sebelum PPh terhadap nilai kontrak yang akan mengindikasikan apakah beban PPh Final lebih besar atau lebih kecil dari beban PPh dengan tarif umum.

Contoh:

  Tidak Final  Final
Pendapatan kontrak Rp. 1.000.000.000 Rp. 1.000.000.000
Beban kontrak Rp. 792.858.000  
Laba Kotor Rp. 207.142.000  
Beban Usaha Rp. 90.000.000  
Laba Usaha Rp. 117.142.000  
Penghasilan (beban) Lainnya (Rp. 10.000.000)  
Laba Sebelum PPh Rp. 107.142.000 (10,7142%)
Beban Pajak Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000
  (28% x Rp.107.142.000) (3% x Rp. 1 milyar)

Sebuah perusahaan jasa konstruksi akan diuntungkan dengan ketentuan PPh Final dibandingkan dengan tarif umum apabila perusahaan tersebut mampu memperoleh Laba Usaha Sebelum PPh diatas 10,7142 % dari nilai kontrak dan sebaliknya akan dirugikan jika memperoleh di bawah 10,7142% apalagi jika kontraktor tersebut mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh perhitungan.

  Tidak Final  Final
Pendapatan kontrak Rp. 1.000.000.000 Rp. 1.000.000.000
Beban kontrak Rp. 877.500.000  
Laba Kotor Rp. 122.500.000  
Beban Usaha Rp. 67.500.000  
Laba Usaha Rp. 55.000.000  
Penghasilan (beban) Lainnya (Rp. 5.000.000)  
Laba Sebelum PPh Rp. 50.000.000 (5%)
Beban Pajak Rp. 14.000.000 Rp. 30.000.000
  (28% x Rp. 50 juta) (3% x Rp. 1 milyar)
Catatan :
Pendapatan dan beban tersebut diasumsikan  telah memenuhi ketentuan perpajakan (telah memperhitungkan koreksi fiskal).
 
Laba Sebelum PPh dalam contoh tersebut adalah Rp.50.000.000 yaitu 5% dari Pendapatan Kontrak, kurang dari titik equilibrium 10,7142% sehingga beban PPh dengan tarif umum (Rp.14.000.000) lebih kecil dari PPh Final (Rp.30.000.000). Selanjutnya jika perusahaan tersebut mampu memperoleh Laba Sebelum PPh lebih dari 10,7142% misalnya  15% dari nilai kontrak yaitu Rp.150.000.000, maka beban  PPh dengan tarif umum akan menjadi Rp.42.000.000. Dalam hal ini jelas pengenaan dengan tarif final sebesar Rp.30.000.000 akan lebih menghemat pajak.
 
Dalam prakteknya rata-rata keuntungan yang diperoleh kontraktor ternyata berkisar 3% - 7% ( Sumber: Pemberitaan DPR ,10 Maret 2006 ) dan menurut Ketua Gapensi untuk kontrak yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, keuntungan rata-ratanya hanya 4% ( Sumber: Harian Seputar Indonesia, 14 November 2006 ). Kisaran keuntungan dibawah titik equilibrium 10,7142%. Jika informasi tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa usulan Ketua Gapensi untuk memperoleh perlakuan PPh Final bagi pengusaha jasa konstruksi dengan kualifikasi Menengah dan Besar agar sama perlakuannya dengan yang berkualifikasi Kecil tampak tidak menguntungkan dari sisi penghematan pajak.
 
Penulis berpendapat bahwa terhadap kontraktor yang berkualifikasi Kecil pun seharusnya lebih adil dengan menerapkan tarif umum. Hanya saja barangkali karena kelompok ini dianggap termasuk sebagai Wajib Pajak yang hard to tax dengan pertimbangan antara lain ketidakmampuan untuk menyelenggarakan pembukuan dan keterbatasan dalam pemahaman atas ketentuan perpajakan yang sangat kompleks, maka untuk kemudahan administrasi dan kepastian hukum pemerintah mengenakan pajak terhadap mereka dengan cara presumtive dan bersifat final.
 
Pengenaan pajak dengan cara presumtive secara praktis dapat dilakukan dengan berbagai alasan sebagai berikut (Victor Thuronyi,1996):
  1. Simplifikasi, khususnya terkait dengan beratnya beban administrasi dalam pemenuhan ketentuan perpajakan bagi kelompok Wajib Pajak yang peredaran usahanya sangat kecil, begitu pula dengan beban administrasi bagi Fiskus dalam melakukan pemeriksaan.
  2. Apabila dilakukan dengan tepat maka pemajakan dengan presumption akan lebih efektif dalam mengeliminir penghindaran dan penyelundupan pajak dibandingkan dengan pemajakan dengan berbasis pembukuan.
  3. Distribusi beban pajak lebih merata apabila cara penghitungan pajak yang umum tidak dapat dipercaya akibat masalah ketidakpatuhan Wajib Pajak maupun masalah korupsi yang melibatkan aparat perpajakan.
  4. Dapat dipertimbangkan sebagai alat insentif bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan lebih besar.
  5. Kombinasi berbagai pertimbangan seperti kepentingan penerimaan,  pertimbangan keadilan dan politik.
Penerapan PPh Final berbasis bruto lebih condong kepada  turnover tax dibandingkan dengan income tax. Dari sisi teknis dan administrasi, hal ini sangat memudahkan bagi Fiskus dalam menggenjot penerimaan pajak. Problem utama sistem ini adalah tidak mencerminkan keadilan. Penerapan PPh Final bagi sebagian besar pengusaha jasa konstruksi dengan tarif 3% final dapat menjadi sangat memberatkan dan sebaliknya sangat menguntungkan bagi kontraktor mampu memperoleh margin besar. Masalahnya, jika kelompok yang terakhir ini menduduki porsi terbesar, maka perlakuan ketentuan PPh Final ini lebih merupakan bentuk proteksi pemerintah terhadap kontraktor tertentu dibandingkan dengan keinginan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
  • 25 Jan 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


nani lestari
 22 Jul 2009
Sekarang udah keluar peraturan yang baru lagi nih yaitu PP No. 40 tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009, tetapi berlaku surut tanggal 1 Agustus 2008. PP 40 Tahun 2009 ini membingungkan karena dalam PP ini disebutkan bahwa kontrak yang ditanda tangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 diberlakukan ketentuan pasal 23 UU No. 17 Tahun 2000. Jadi kalau kita jasa konsultan konstruksi kualifikasi menengah yang dapat kontrak sebelum 1 Agustus 2008 maka PPh nya tidak final sementara kita udah melaporkan SPT Tahunan di bulan April 2009 FINAL. Akibatnya kemungkinan kita dikenai denda atas SPT Tahunan kurang bayar dan angsuran pph pasal 25. Bingung kan ?
Koostadi S
 11 Sept 2008
Berarti kondisi perekonomian dunia dewasa ini yg lagi carut marut akibat kasut Kredit Property di USA dan harga minyak per barel diatas $100 Kebijakan Pemerintah dengan PP no 51 mengakibatkan perusahaan Konstruksi semakin berat bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak kebangkrutan di perusahaan Konstrusi
ENDANG RASYID
 14 Agust 2008
Dear all friend and Sobat;
Untuk Pengenaan PPh atas Penghasilan Jasa Konstruksi telah terbit PP No. 51 Th. 2008 tertanggal 20 Juli 2008 dan di Undangkan Tgl. 23 Juli 2008 tetapi berlaku sejak 1 JANUARI 2008 bukan 1 JANUARI 2009.
(Lihat Pasal 12 dan bandingkan dengan Pasal 10 PP No. 51/2008).
Selanjutnya belum ada KEJELASAN apakah PP tsb. mengatur seluruh Pengenaan PPh atas Penghasilan Jenis Pengusaha Jasa Konstruksi Kecil (Peredaran s/d Rp. 1 Milyar per Tahun) atau termasuk Jenis Pengusaha Konstruksi Besar (Peredaran di atas Rp. 1 Milyar per Tahun).
Dewasa ini untuk PPh atas Jenis Pengusaha Jasa Konstruksi Kecil di atur oleh ketentuan PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh dan PP No. 40 Th. 2000 PPh bersifat FINAL, sedangkan untuk PPh atas Jenis Pengusaha Jasa Konstruksi Besar di ataur oleh Ketentuan Pasal 23 UU PPh dan PER-70/PJ/2007 PPh bersifat TIDAK FINAL
Demikian pendapat dan informasi utuk diketahui "friend" dan "Sobat"

Best and warm Regard's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.

ENDANG RASYID
 12 Agust 2008
Dear all,
Filosofi PPh Atas Jasa Konstruksi (Jasa :-Perencana, Pengawas dan Pelaksana- Konstruksi) :
1. Bersifat FINAL jika Peredaran Usaha per Tahun Pajak tidak lebih dari Satu Milyar Rupiah, di atur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, namanya PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi, tujuannya untuk praktis bagi WP Jasa Konstruksi Kecil.
2. Bersifat NON FINAL sehingga menjadi Unsur Kredit Pajak jika Peredaran Usaha per Tahun Pajak di atas Satu Milyar Rupiah di atur dalam Pasal 23 UU PPh, Namanya PPh Pasal 23 Jasa Konstruksi.
Jika atas Perusahaan Jasa Konstruksi Besar (Pered. Usaha > Rp. 1 M di FINAL kan maka unsur Keadilan akan terganggu.
Jika ada rencana seluruhnya 3% di FINAL kan maka Azas Keadilan (Equity) dari UU Perpajakan semakin jauh dan semakin ditinggalkan oleh Otoritas Pajak yang kurang mengerti akan Filosofi Pajak.
Demikian untuk disimak.

Regard's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.
joemi
 12 Agust 2008
cenderung milih PPH Final disisi kontraktor lebih memudahkan
EDDYPRASETYO
 14 Jul 2008
dari beberapa kontraktor mengatakan PPH FINAL paling afdol.
besdy
 2 Jul 2008
Kita sebagai kontraktor lebih memlih agar dikenakan PPh Final saja, agar tidak mngalami kesulitan dalam menyiapkan pembukuan dengan bukti pendukung yang lengkap. Dalam pemeriksaan pajak sering terdapat kurang bayar yang lebih besar dari bukti potong PPh 23 yang telah disampaikan. Padahal bagi kontraktor banyak sekali biaya yang tidak deductible. Mungkin bagi kontraktor kecil yang sebelumnya dikenakan PPh final 2% menjadi lebih berat dengan tarif baru 3%, bisa mengurangi daya saing.
baracimmaster
 14 Jun 2008
PPh Final lebih dipilih mungkin karena ease of admnistratenya. sedangkan dari sisi nature atau legal character dari Tax Income memang jadi debateable, karena tidak berdasarkan atas net income
dewikania
 21 Apr 2008
pemungutan pajak itu seharusnya didasarkan pada asas certainty artinya harus ada dasar hukum yang tegas dan dasar hukum itu sendiri harus memperhatikan asas keadilan dengan melaksanakan prinsip non diskriminasi...harus ada equal treatment lho buat semua wajib pajak...
yasin
 6 Feb 2008
terima kasih atas wawasan yang diberikan ke kita, tapi yang jelas dengan pajak yang diberlakukan final akan mempermudah wajib pajak, kita sebagai pelaksana konstruksi.
jeffry
 31 Jan 2008
terima kasih atas tulisannya pak.
menurut saya jika hal ini betul-betul telah diterapkan maka akan memberikan dampak yang cukup besar. selain itu penerapan tersebut juga memicu adanya perlindungan pemerintah terhadap kontraktor-kontraktor tertentu.
denys
 30 Jan 2008
Pengusaha jasa konstuksi akan sangat mempertimbangkan berapa beban dari hasil estimasi sebuah pekerjaan. Pemberlakuan PPh Final tidak akan berpengaruh banyak bagi terselengaranya sebuah project, karena yang terkait disana antara pengguna anggaran, Pihak ke III (kontraktor) dan user. Akan banyak biaya siluman yang akan dikonversikan menjadi sebuah profit. Justeru yang perlu diperhatikan adalah besarnya alokasi anggaran apakah berbanding lurus dengan output. Jadi Kontraktor akan memperhitungkan dengan cerdas PPh final berapapun besarnya. Adalah fakta umum di negeri ini hasil konspirasi pihak terkait akan memperhitungkan PPh Final dan unsur pajak lainnya tanpa merubah nilai "Y" minimal 20%. Gimana..?
poernama
 30 Jan 2008
thanks artikelnya pak ruston,
memang dalam setiap menerbitkan suatu regulasi selalu ada pihak yang kurang diuntungkan dan sebaliknya, dalam kaitannya dengan penerapan tarif final atas jasa konstruksi, semoga bisa jadi penengah diantara berbagai kepentingan. semoga.
kdirawan
 29 Jan 2008
jika Gapensi (ketua) mengusulkan agar perusahaan jasa konstruksi kualifikasi menengah-besar diseragamkan dengan mengenakan PPh Final..tentunya itu merupakan perhitungan yang telah dipertimbangkan akan menguntungkan para pengusaha jasa konstruksi. Di sisi Ditjen Pajak, hal ini akan memberikan kesempatan menggunakan sumber dayanya untuk lebih fokus ke bidang atau industri lainnya yang faktor "kepatuhan" wajib pajaknya kurang, sebab Wajib Pajak cenderung untuk meminimalisir pembayaran pajak..
mashilaf
 28 Jan 2008
kalo para kontraktor menyatakan rata2 penghasilan neto antara 3%-10%, rasanya mereka akan rugi kalo dikenakan pph final dibanding non final, sebab mestinya akan kena PPh (efektif) lebih kecil dr yg final. Siapapun tentu menginginkan dikenakan PPh lebih kecil dan simple. Jd menurut saya rata2 penghasilan neto yang disampaikan mereka bukan penghasilan neto versi fiskal, alias masih perhitungan komersial saja, shg terbuka kemungkinan mereka lebih diuntungkan apabila dikenakan PPh final.
efolution
 28 Jan 2008
menurut saya, langkah yang ditempuh dirjen pajak merupakan win-win solution. Dimana sisi kontraktor jadi ringkes dan bebas pemeriksaan (karena dah pasti yang dibayar) dan di sisi DJP adalah mempermudah pengadministrasian serta mengamankan potensi pajak yang sudah terlihat didepan mata. Pajak kan juga untuk kepentingan bersama. Sukses bagi semua
prastono
 25 Jan 2008
Kalau benar rata2 penghasilan netto kontraktor 3%-7% maka mungkin Gapensi dapat bernegoisasi dan tarif dapat diturunkan menjadi 2% sama seperti yang berlaku saat ini. Tapi biasanya kontraktor waktu tender dan mengajukan penawaran harga, mereka menghitung lab sekitar 10%
onorus
 25 Jan 2008
Jika benar rata-2 keuntungan kontraktor berkisar 3%-7%, kelihatannya sangat merugikan pengusaha jasa konstruksi dgn pengenaan PPh Final 3%. Mungkin pihak Gapensi punya hitungan sendiri shg mengusulkan pengenaan tarif final.
nurdin
 25 Jan 2008
Terima Kasih atas pencerahannya Pa'. Mungkin tulisan ini sedang ditunggu2 oleh banyak orang.
back to top