Info Ortax

  • 27 Jan 2017
  • Ortax.org

Tanggung Renteng PPN

tanggung rentengPembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ketentuan bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPnBM tidak diberlakukan dalam hal:
  1. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  2. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.
Tanggung renteng melekat pada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Penagihan Tanggung Jawab Renteng PPN
Tanggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh Soal
PT Jaya Perkasa telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat kantor, pada tanggal 17 Agustus 2016 menyerahkan 10 unit meja kantor kepada PT Agung Cendana yang juga merupakan Pengusaha Kena Pajak. Total Harga Jual meja kantor adalah sebesar Rp 10.000.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN dikarenakan meja kantor termasuk dalam Barang Kena Pajak BKP). PPN terutang adalah sebesar 10% x Rp 10.000.000= Rp 1.000.000. Mekanisme umum yang PPN atas transaksi tersebut adalah:


tanggung renteng


Keterangan
  1. PT Jaya Perkasa menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar Rp 1.000.000. 1.    Faktur Pajak terdiri dari dua lembar, yaitu:
    1. lembar pertama diberikan kepada PT Agung Cendana sebagai bukti beban PPN yang seharusnya dibayar
    2. lembar kedua digunakan sebagai arsip PT Jaya Perkasa sebagai bukti pemungutan PPN.
  2. PT Agung Cendana menerima Faktur Pajak yang dapat dijadikan bukti untuk melakukan pengkreditan pajak. PT Agung Cendana wajib membayar PPN terutang tersebut kepada PT Jaya Perkasa.
  3. PT Jaya Perkasa wajib menyetor pajak yang dipungut untuk setiap Masa Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
Jika PT Agung Cendana tidak dapat menunjukkan bukti sah bahwa dia sudah melunasi PPN atas pembelian meja kantor maka PT Agung Cendana dibebani tanggung jawab secara renteng atas pajak dimaksud. Yang artinya si pembeli (PT Agung Cendana) harus membayar Rp.1.000.000 lagi sesuai dengan UU KUP pada Pasal 33 yang berbunyi:
“Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.”
  • 27 Jan 2017
  • Ortax.org