Dari PP 23 ke Tarif Pasal 17

Di Pasal 3 Ayat 2 PP 23 Tahun 2018 sudah jelas rekan bahwa meksi dibawah 4,8 M WP dapat mengajukan untuk memilih dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a, tarif pasal 17 ayat 2a atau 31E… kalo ndak salah cukup mengirimkan pemberitahuan ke DJP saja, tetapi perlu dingat jika rekan sudah mengajukan memilih tarif tersebut berikutnya tidak bisa kembali lagi ke UMKM lagi Pasal 3 (4)

Kalo ini saya blm dapat ketentuan apa harus diawal tahun atau bisa juga ditengah dan akhir tahun rekan, namun dari bahasa undang-undangnya "menyampaikan" seharusnya tidak ada batasan apa itu di awal, tengah atau akhir tahun dan tidak membutuhkan balasan dari pihak DJP.. hanya saja dari segi adminitrasinya perlu dipertimbangkan terutama rekan karena sudah membayar PPh final 0,5% bulan sebelumnya, karena jika ditahun ini mengajukan berarti perlu PBK pajak tersebut supaya dapat dikreditkan diakhir tahun, atau jika alasan perubahan tarif karena perusahaan rugi berarti SPT Rekan bisa lebih bayar atas PBK pajak tersebut,… ada lagi juga pertimbangan konsekuensi jika diperiksa..

saya juga mengalaminya ditahun ini saya UMKM omset kurang 4,8M tapi perusahaan menginginkan memakai tarif umum pasal 17, namun karena pertimbangan diatas jadi saya urungkan ditahun ini, dan saya akan ajukan diawal 2020 supaya admnya lebih mudah saja.. semoga ada masukan dari rekan lain dibawah..

PMK No. 99 /PMK.03/2018

BAB III
TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG
MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3
(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.

(3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.

tahun 2019 harus tetap pakai PP23 smpai ahir tahun
baru ditahun 2020 boleh pakai tarif umum