Banyak Orang Absen Bayar Pajak Tapi Nikmati Hasilnya
updated 5 years, 5 months ago
16 Members
·
23
Posts
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan gelaran Pajak Bertutur untuk meningkatkan kesadaran pajak. Salah satu acaranya digelar pada Jumat (9/11/2018) di Kembangan, Jakarta Barat.
Dihadiri oleh sekitar 100 delegasi dari 5 universitas di wilayah Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul, Universitas Tarumanegara, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Krida Wacana, dan Universitas Mercu Buana.
Salah satu pembicara adalah Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakbar Henny Suatri Suardi. Ia mengajak para mahasiswa agar menjadi pahlawan pajak dan menolak menjadi free rider.
"Faktanya, kita 265 juta orang, yang terdaftar cuman 35,5 juta orang, yang lapor 11,1 juta orang, kemudian yang bayar pajak 1,3 juta orang. Bayangkan dari 265 juta orang, masa yang punya penghasilan cuman 1,3 juta orang? Yang kerja commute di Jakarta saja ada 2 juta orang," jelas Henny dalam pemaparannya.
Ia pun mengkritik mereka yang tidak memenuhi kewajiban bayar pajak, tetapi menuntut pelayanan bagus dari negara. Itulah yang disebutnya sebagai free rider.
"Si free rider ini menikmati hasil pajak. Mereka memanfaatkan fasilitas-fasilifas yang sudah dibiayai pembayar pajak, padahal dia harusnya membayar juga. Jadi dia tidak ikut melaksanakan kewajibannya," ucap wanita lulusan University of Southern California itu.
Bagi dia, pembayar pajak yang mangkir tetapi turut menikmati hasil pajak, seperti pembangungan dan jasa yang disediakan oleh negara, sama saja dengan berbuat curang. Apalagi bila menuntut pelayanan terbaik, tetapi bahkan tidak memiliki NPWP.
Untuk para generasi muda yang menghadiri Pajak Bertutur tahun ini, Henny menanamkan pola pikir sadar pajak dan sikap kontributif agar berperan menyebarluaskan pentingnya membayar pajak.
Ia yakin para mahasiswa tersadar bahwa membayar pajak juga termasuk bentuk dari membela negara karena mendorong terciptanya kemakmuran merata di daerah.
"Kita berharap di pikiran atau mindset mereka kalau membayar pajak tidaklah berat. Itu tanggung jawab mereka, bela negara mereka, kesadaran mereka. Mereka harus meneruskan perjuangan pahlawan zaman dahulu dan sekarang mereka menjadi pahlawan zaman now dengan membayar pajak," pungkasnya.
Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3688197/banya k-orang-mangkir-bayar-pajak-tapi-nikmati-hasilnya
knp orang malas bayar pajak
– hukum yang kurang tegas
– memang kurangnya kesadaran membayar pajak
– budaya korupsi di indonesiaya karena aturannya kebanyakan, bikin pusing.. coba kalo sederhana bgt, pasti banyak yang mau bayar
- Originaly posted by jazztax:
ya karena aturannya kebanyakan, bikin pusing.. coba kalo sederhana bgt, pasti banyak yang mau bayar
sesuai sila ke 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.. jadi begitu deh, aturannya ngejelimet
kadang ada mindset " kita bayar pajak dari muda sampai tua, setelah tua dapat fasilitas apa??"
- Originaly posted by hendrymakmur:
kadang ada mindset " kita bayar pajak dari muda sampai tua, setelah tua dapat fasilitas apa??"
Jangankan muda, dari lahir sudah dipajaki rekan
ah ga mungkin banget hanya 35 jt yang terdaftar dan 11 jt yang melapor. setahu saya setiap karyawan saja suah diwajibkan pakai NPWP dengan konsekuensi bayar pajak lebih tinggi jika tidak pakai npwp. mungkin perlu share data yang lebih akurat. jangan hanya bikin gertakan ke mahasiswa yang secara pengalaman dilapangan masih minim.
Ini konteksnya lebih ke yang melapor kali ya. Kalo yang bayar kan pasti banyak, apalagi lewat pemotongan/pemungutan pihak lain.. cuman udah dipotong/dipungut pajak tapi ga dilaporin..
Saya pikir ibu ini konteks peryataannya seperti zaman kolonial. Logika saja berapa banyak pegawai negeri, pegawai pemda seluruh tanah air apakah mereka tidak punya NPWP alias terdaftar tambah jutaan karyawan swasta diseluruh tanah air. Apalagi sistim perpajakan yang sudah sangat baik saat ini.
sebelum pemerintah blm tegas, warga pun enggan bayar pajak. Pemerintah harusnya memperbanyak personil pajak dulu, kalau self-assessment kurang cocok rasanya.
- Originaly posted by Salvator:
sebelum pemerintah blm tegas, warga pun enggan bayar pajak. Pemerintah harusnya memperbanyak personil pajak dulu, kalau self-assessment kurang cocok rasanya.
sifat dasar diubah dulu.. percuma petugas pajak banyak, tapi iklim pemerintahan kita masih bau busuk korupsi.. hahaha
orang pajak itu kayak kasir, di restoran. masyarakat adalah pelanggan dan koki resto nya siapa lagi kl bukan pengguna APBN/APBD a.k.a pempus/prov/kab/kot/des kementrian serta lembaga tinggi negara lainnya. Ketika "cita rasa masakan" yang dimasak oleh koki nya kurang enak maka pelanggan akan agak sungkan waktu membayar di kasir, dan begitula kondisi kita. Tapi pajak itu sendiri sifatnya netral seperti pisau, akan baik bila dipakai untuk memasak dan akan tidak baik hasilnya bila dipakai buat kejahatan/kriminal. Maka dari itu rekan tetaplah membayar pajak karena siapa tau dari yang kita bayar, dari situ KPK bisa menangkap koruptor, polisi dan jaksa menjaga keamanan serta, anak bangsa kurang beruntung bisa bersekolah lebih murah di sekolah maupun universitas negeri
PNS kalau untuk NPWP pasti ada cuma secara realita kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OPnya masih kurang, karena mereka menganggap pajak sudah dipotong oleh Bendahara Kantor dan kewajiban kantor yang lapor itu dari sisi pelaporan.. dari sisi pembayaran pajak tiap beberapa tahun terbit aturan PTKP baru.. dan ini semangkin meminimkan setoran PPh Pasal 21, sekarang saja PTKP sebesar Rp 4,500,000/bulan apalagi UMP sampai saat ini belum ada yang diatas Rp Rp 4,500,000/bulan.. sehingga semakin banyak karyawan yang punya NPWP tapi tidak ada kewajiban bayar pajak..
- Originaly posted by m84d:
PNS kalau untuk NPWP pasti ada cuma secara realita kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OPnya masih kurang,
saya dengar sendiri penyataan dari seorang PNS, yang sudah tidak muda lagi (bisa dikatakan tua), dia ini PNS Kemenkeu, dia bilang begini :
"PNS itu gak bayar pajak melalui mekanisme pemotongan gaji seperti kalian. tapi pajak kita (PNS) itu di tanggung oleh negara. SPT saya kalau 1 tahun bisa lebih dari 10jt, sedangkan yang satu golongan (golongan PNS) dengan saya ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu, bagaimana yang golongannya lebih tinggi dari saya, tentu pajaknya lebih besar. Saya ikhlas aja gaji saya dipotong pajak, toh untuk negara. tapi saya gak bisa juga usul begitu, nanti saya malah diomelin sama temen saya yang tidak setuju sama saya. mungkin kalau kalian bisa usulkan di forum-forum lain agar para PNS itu juga harus bayar pajaknya dari gaji mereka, bukan negara yang nanggung atas kewajiban mereka."saya sendiri dengarnya terharu, sedih juga, mungkin ya dilema juga buat Bapak PNS itu. bagaimana tidak, dari jutaan PNS yang seharusnya membayar pajak dan dapat mengurangi beban negara, malah tambah memberatkan negara.
"apakah ini adil (bapak PNS bertanya?) tentu tidak buat saya (si Bapak jawab sendiri). ayo kita lanjutnya materinya (seru si Bapak memecah keheningan)."
dan..di ortax ini saya rasa pasti juga banyak orang yang bekerja di KPP. bagaimana menurut Anda dan rekan rekan sekalian..
