Butuh pendapat rekan" sekalian, untuk pemahaman Saya,

Bila kita membayar jasa kepada vendor badan, untuk jasa diluar kategori Pasal 4 ayat 2, pasti menjadi subyek pasal 23

Ini ada pembayaran untuk jasa psikotest, saya ragu2 apakah benar saya potong pasal 23 atau tidak.

Saya coba browse, postingan yg lalu tapi belum dapat jawaban, dan kalau benar PPh 23, dalam 244/PMK.03/2008 masuk jasa apa ya?

Pertanyaan yang sama untuk pembayaran jasa pembuatan maket gedung, awalnya mau saya potong psl 4 ayat 2, tapi jadi ragu-ragu

mohon pendapat rekan" sekalian

Terimakasih

kalau menurut saya masuk jasa konsultan,,, mungkin ada pendapat dr rekan lain



maket gedung apa ya ???

salam

Untuk pembangunan gedung, dibuatkan juga bentuk maket, atau bentuk 3 dimensi gedung dalam bentuk mini, lengkap dengan lanskapnya

Thanks tanggapannya

Rekan usd, apakah punya pendapat atas pemahaman saya di atas?

mungkin dipotong pph 23 rekan atas jasa perancang (design)
mohon koreksiny

salam

tergantung rekan lihat dl jasanya, apakah masuk kedalam katagori pph 23

salam

Pasti? tentu saja tidak...
Menjadi objek pemotongan PPh Ps 23 hanya yang terdapat dalam positif list PMK-244


Kenapa ragu? Kalo tidak ada, jelas bukan objek pemotongan PPh Ps 23

Sependapat dengan Pak Gun :)



Jika dikaitkan dengan jasa konsultan :
Jasa konsultan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
IMO agak kurang sesuai rekan :)

CMIIW

Maksudnya jika jasa tersebut (wajib pajak Badan) tidak termasuk dalam definisi dalam pasal 4 atau pasal 23, kita tidak perlu memotong pajak?

(Masih berharap pendapat lain tentang pasal yang harus dikenakan untuk jasa pembuatan maket dan psikotes)

Benar...
Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 :
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
"Jasa lain" di sini sangat luas pengertiannya. Untuk memberikan kepastian hukum, maka harus ada limitasi yang jelas. Oleh karena itu terbitlah PMK-244 untuk memberikan kepastian jenis jasa apa saja yang harus dikenai pemotongan PPh Ps 23.
Nah, kalau sudah jelas ada positif list-nya, apakah kita berwenang "memperluas" lagi jenis jasa menurut selera kita?


Bukan objek pemotongan PPh Ps 23, karena tidak termasuk dalam postif list PMK-244