Penyelesaian di Luar Hukum Untungkan Negara
Harian Seputar Indonesia, 22 Nopember 2007
Anggota Komisi XI DPR Rama Pratama mengatakan, penyelesaian kasus penggelapan pajak lebih baik dan menguntungkan bagi negara jika diselesaikan di luar pengadilan, atau sebelum masuk pengadilan. JAKARTA (SINDO) –Seperti halnya kasus wajib pajak PT Asian Agri yang dituduh mengemplang pajak sebesar Rp1,3 triliun. Karena itu, lanjut dia, dirinya menyambut ...
Komitmen PTPN2 Dipertanyakan
Harian Seputar Indonesia, 22 Nopember 2007
DELISERDANG (SINDO) – PTPN2 ingkar janji dalam kesepakatannya melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp27 miliar kepada Pemkab Deliserdang. Padahal, dalam kesepakatan yang dibuat pada 2006 lalu, dinyatakan bahwa PTPN2 setiap bulannya akan mencicil tunggakannya sekitar Rp500 juta. Sementara itu, Pemkab Deliserdang sudah memberikan kemudahan ...
Utang PBB PTPN2 Rp27 M
Harian Seputar Indonesia, 22 Nopember 2007
DELISERDANG(SINDO) – PTPN2 tercatat saat ini sebagai penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) terbesar di Kabupaten Deliserdang. Jumlahnya mencapai Rp27 miliar. Menurut Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Deliserdang Prayetno, perhitungan tersebut merupakan hasil akumulasi dari tunggakan PBB atas lahan yang diklaim milik PTPN2 sejak 2004–2007. Dia mengatakan, pihaknya ...
Menkeu Ultimatum Anak Buah Tak Ber-NPWP
Antara, 22 Nopember 2007
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memberi ultimatum kepada seluruh karyawan di jajaran Depkeu agar segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara-nya (TKPKN) akan ditahan. "Saya bilang Anda semua kalau remunerasi, secara teoritis, secara faktual harus punya NPWP. Apakah ...
Tak Punya NPWP, Pegawai Depkeu Terancam Tak Dapat Bonus
detik.com, 22 Nopember 2007
Karyawan di lingkungan Departemen Keuangan termasuk yang beruntung mendapatkan bonus alias remunerasi terkait reformasi birokrasi. Tapi remunerasi itu bisa-bisa tak diterima jika karyawan Depkeu yang bersangkutan tak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Menkeu Sri Mulyani, ia telah memberi ultimatum bagi seluruh karyawan Depkeu agar memiliki NPWP paling ...
DPR: Kasus Asian Agri Sebaiknya Diselesaikan di Luar Pengadilan
Medan Bisnis, 21 Nopember 2007
Anggota Komisi XI DPR Rama Pratama mengatakan, penyelesaian kasus penggelapan pajak lebih baik dan menguntungkan bagi negara jika diselesaikan di luar pengadilan atau sebelum masuk pengadilan, seperti halnya kasus wajib pajak PT Asian Agri yang dituduh mengemplang pajak sebesar Rp1,3 triliun. Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/11), Rama Pratama ...
Asian Agri Cukup Bayar Pajak Plus Denda
Suara Karya, 21 Nopember 2007
Anggota Komisi XI DPR Rama Pratama mengatakan, penyelesaian kasus penggelapan pajak lebih menguntungkan bagi negara jika diselesaikan di luar pengadilan. Salah satunya untuk kasus wajib pajak PT Asian Agri yang dituduh mengemplang pajak sebesar Rp 1,3 triliun. Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/11), Rama Pratama menyambut baik dan sependapat ...
Pajak Ekspor CPO Tetap Berlaku Tahun Depan
Koran Tempo, 21 Nopember 2007
Baru 16 provinsi yang menyalurkan dana subsidi minyak goreng JAKARTA -- Pemerintah tetap akan mengenakan kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya tahun depan. Saat ini rincian kebijakan yang ditargetkan selesai pada akhir 2007 masih akan dikaji lebih jauh lagi. "Struktur kebijakan ...
Kakanwil Ditjen Pajak: Masih Banyak Pengemplang Pajak di Medan
Medan Bisnis, 20 Nopember 2007
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kakanwil Ditjen) Pajak Sumut I Medan Drs Ramram Brahmana menggambarkan, rendahnya share penghimpunan pajak dari Kanwil Sumut I Medan kepada penghimpunan pajak nasional akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan masih banyak wajib pajak (WP) yang mengemplang pajak. Hal tersebut disampaikan Ramram ...
Sektor Riil Harus Ditingkatkan
Harian Seputar Indonesia, 20 Nopember 2007
MEDAN (SINDO) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sjahrir mengatakan, perekonomian Indonesia harus digenjot dengan peningkatan investasi di sektor riil. Menurut dia, hal itu dilakukan agar penyerapan angkatan kerja bisa berjalan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,8% tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja di Indonesia. “Oleh karena itu, ...
Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user ...
