Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 17 Februari 2010


Tentang pajak kendaraan bermotor

JAKARTA: Berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), lima jenis pajak menjadi wewenang provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Dari semua pajak daerah itu, hanya pajak kendaraan bermotor diterapkan dengan pola progresif terutama pada kepemilikan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% sampai paling tinggi 10%.

Pajak progresif tidak dikenakan pada kepemilikan pertama. Juga tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri, pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan perda. Sesuai dengan prinsip pemanfaatannya, tarif pajak jenis kendaraan ini hanya 0,5%-1%.

Alasan penerapan pajak progresif adalah sifat permintaan yang inelastic, artinya permintaan barang itu relatif tidak terpengaruh perubahan harga baik karena dikenakan tambahan tarif pajak, struktur pasarnya yang cenderung bersifat monopoli, atau karena sifat mewah barang itu.

Sebenarnya, pola pengenaan pajak progresif mirip pajak barang mewah pada UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang berlaku paling tinggi 75%, sementara tarif normal adalah 10%.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang baru, barang mewah bisa dikenai tarif 10%-200%, yang disesuaikan kategori barangnya.

Selain pajak progresif, UU PDRD mewajibkan alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak ini ke sektor yang terkait langsung, seperti minimal 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum di daerahnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

2.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

3.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

4.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

5.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

show all Berita