Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 17 Februari 2010


Tentang pajak kendaraan bermotor

JAKARTA: Berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), lima jenis pajak menjadi wewenang provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Dari semua pajak daerah itu, hanya pajak kendaraan bermotor diterapkan dengan pola progresif terutama pada kepemilikan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% sampai paling tinggi 10%.

Pajak progresif tidak dikenakan pada kepemilikan pertama. Juga tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri, pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan perda. Sesuai dengan prinsip pemanfaatannya, tarif pajak jenis kendaraan ini hanya 0,5%-1%.

Alasan penerapan pajak progresif adalah sifat permintaan yang inelastic, artinya permintaan barang itu relatif tidak terpengaruh perubahan harga baik karena dikenakan tambahan tarif pajak, struktur pasarnya yang cenderung bersifat monopoli, atau karena sifat mewah barang itu.

Sebenarnya, pola pengenaan pajak progresif mirip pajak barang mewah pada UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang berlaku paling tinggi 75%, sementara tarif normal adalah 10%.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang baru, barang mewah bisa dikenai tarif 10%-200%, yang disesuaikan kategori barangnya.

Selain pajak progresif, UU PDRD mewajibkan alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak ini ke sektor yang terkait langsung, seperti minimal 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum di daerahnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Pajak DKI Masih Jauh dari Target
Harian Kontan, 2 Oktober 2014

JAKARTA. Realisasi pendapatan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta hingga akhir kuartal III tahun 2014 sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Sampai akhir September ...

2.

Tergencet PPnBM, Penjualan Super Car Makin Lambat
Harian Kontan, 2 Oktober 2014

JAKARTA. Penjualan mobil super mewah atawa supercar tergencet kenaikan pajak penghasilan atas barang mewah (PPnBM) yang berlaku sejak April 2014 lalu. Kenaikan ...

3.

Antam Meminta Anode Slime Bebas PPN
Harian Kontan, 2 Oktober 2014

JAKARTA. PT Antam Tbk berharap bisa segera mengoperasikan pabrik pengolahan lumpur anoda (anode slime) pada akhir Oktober 2014. Sambil menunggu beroperasi, kini ...

4.

Pajak Tambang Baru Terealisasi 66 Persen
suaramerdeka.com, 2 Oktober 2014

suaramerdeka.com – Pajak dari sektor tambang di Kabupaten Rembang hingga akhir September 2014 kemarin masih belum memenuhi target. Berdasarkan data dari DPPKAD ...

5.

Dispenda Optimalisasi Penerimaan PAD Pajak
tribunnews.com, 2 Oktober 2014

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Supaya bisa tercapai target yang sudah ditentukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di pajak, Disependa berusaha keras dengan sisa ...

show all Berita