Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 17 Februari 2010


Tentang pajak kendaraan bermotor

JAKARTA: Berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), lima jenis pajak menjadi wewenang provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Dari semua pajak daerah itu, hanya pajak kendaraan bermotor diterapkan dengan pola progresif terutama pada kepemilikan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% sampai paling tinggi 10%.

Pajak progresif tidak dikenakan pada kepemilikan pertama. Juga tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri, pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan perda. Sesuai dengan prinsip pemanfaatannya, tarif pajak jenis kendaraan ini hanya 0,5%-1%.

Alasan penerapan pajak progresif adalah sifat permintaan yang inelastic, artinya permintaan barang itu relatif tidak terpengaruh perubahan harga baik karena dikenakan tambahan tarif pajak, struktur pasarnya yang cenderung bersifat monopoli, atau karena sifat mewah barang itu.

Sebenarnya, pola pengenaan pajak progresif mirip pajak barang mewah pada UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang berlaku paling tinggi 75%, sementara tarif normal adalah 10%.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang baru, barang mewah bisa dikenai tarif 10%-200%, yang disesuaikan kategori barangnya.

Selain pajak progresif, UU PDRD mewajibkan alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak ini ke sektor yang terkait langsung, seperti minimal 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum di daerahnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya, menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan ...

2.

Sistem Online Bisa Genjot Penerimaan Pajak
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi rendahnya capaian penerimaan negara sektor pajak adalah dengan ...

3.

Kena PPN, Kakao Bakal Lebih Banyak Diekspor
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Sindra Wijaya mengatakan, penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian segar bakal ...

4.

Pemerintah Pacu Pajak Orang Pribadi
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memacu pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah segera memacu pajak penghasilan orang pribadi (OP) atau individu di luar ...

5.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

show all Berita