Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 17 Februari 2010


Tentang pajak kendaraan bermotor

JAKARTA: Berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), lima jenis pajak menjadi wewenang provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Dari semua pajak daerah itu, hanya pajak kendaraan bermotor diterapkan dengan pola progresif terutama pada kepemilikan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% sampai paling tinggi 10%.

Pajak progresif tidak dikenakan pada kepemilikan pertama. Juga tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri, pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan perda. Sesuai dengan prinsip pemanfaatannya, tarif pajak jenis kendaraan ini hanya 0,5%-1%.

Alasan penerapan pajak progresif adalah sifat permintaan yang inelastic, artinya permintaan barang itu relatif tidak terpengaruh perubahan harga baik karena dikenakan tambahan tarif pajak, struktur pasarnya yang cenderung bersifat monopoli, atau karena sifat mewah barang itu.

Sebenarnya, pola pengenaan pajak progresif mirip pajak barang mewah pada UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang berlaku paling tinggi 75%, sementara tarif normal adalah 10%.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang baru, barang mewah bisa dikenai tarif 10%-200%, yang disesuaikan kategori barangnya.

Selain pajak progresif, UU PDRD mewajibkan alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak ini ke sektor yang terkait langsung, seperti minimal 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum di daerahnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

2.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

3.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

4.

Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Mau 'Peras' Pengusaha? Ini Jawaban Jokowi
bisnis.com, 19 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden terpilih Joko Widodo akan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Ia meminta kalangan pengusaha taat bayar ...

5.

Penerimaan Pajak Tumbuh Tipis
republika.co.id, 19 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak diklaim lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 15 Teptember 2014, persentase penerimaan mencapai 61 ...

show all Berita