Kewenangan Ditjen Pajak Diusulkan Dipangkas
Okezone.com,
2 Nopember 2009
JAKARTA - Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diusulkan dibatasi hanya sebagai penarik pajak. Artinya, Ditjen Pajak hanya bisa menjalankan peran eksekutif.
"Melalui hasil sidang komisi terkait,terdapat usulan agar fungsi Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta akhir pekan lalu. Dengan hanya berperan sebagai lembaga eksekutif,tutur dia, kedua peran lain akan dipangkas, yakni yudikatif dan legislatif seperti yang diusulkan selama ini.Pengurangan peran diusulkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Nantinya,kata dia,kedua peran ini dilaksanakan semacam badan tertentu di luar lingkungan Ditjen Pajak.
"Fungsi yudikatif dan legislatif dilakukan badan tersendiri di bawah Menteri Keuangan," sambung dia. Bila benar peran Ditjen Pajak nantinya hanya berperan eksekutif, maka lembaga ini hanya berwenang memungut dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Sedang penerbitan pelaksana undangundang dan interpretasi atas aturan perpajakan serta penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak dalam peran legislatif dan yudikatif ditiadakan.
Pengamat Perpajakan Kodrat Wibowo berpendapat, kewenangan ideal Ditjen Pajak seharusnya memang dibatasi pada peran eksekutif.Pasalnya, dengan posisi setingkat direktorat jenderal seperti saat ini, Ditjen Pajak harusnya hanya bertugas mengumpulkan pajak. "Kecuali kalau pajak menjadi satu departemen sendiri,"ujarnya saat dihubungi di Jakarta kemarin. Dengan peran seperti saat ini, kewenangan Ditjen Pajak terlalu luas. Selain sebagai instansi pengumpul pajak, Ditjen Pajak juga harus menjalankan peran legislatif dan yudikatif.
"Dengan peran itu, pajak harusnya jadi departemen," jelasnya. Kendati demikian, sebut Kodrat, bisa saja ketentuan tersebut diperlonggar yakni diberi peran yudikatif. Dengan peran ini,Ditjen Pajak masih bisa melakukan penyidikan perpajakan."Selebihnya di Departemen Keuangan saja," jelasnya.
Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user ...
