Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 21 Januari 2009


Biaya jabatan pengurang PPh dinaikkan

JAKARTA: Pemerintah menaikkan batasan besaran biaya jabatan dan biaya pensiun sebagai pengurang PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, masing-masing menjadi Rp6 juta dan Rp2,4 juta setahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 31 Desember 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 250/ PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

PMK yang berlaku per 1 Januari 2009 tersebut merupakan peraturan pelaksana Pasal 21 Ayat 3 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 PMK tersebut menetapkan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pegawai tetap, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan.

Sementara itu dalam Pasal 2, Menteri Keuangan menetapkan besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pensiunan 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta setahun atau Rp200.000 sebulan.

Dengan diberlakukannya PMK tersebut, peraturan sebelumnya yang mengatur tentang besaran biaya jabatan dan biaya pensiun yaitu KMK No. 521/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KMK itu, batasan besaran biaya jabatan ditetapkan Rp1,2 juta setahun atau Rp108.000 sebulan, sedangkan untuk batasan besaran biaya pensiun ditetapkan Rp432.000 setahun atau Rp36.000 sebulan.

Pengamat pajak dari Center for Investment and Business Advisory Winarto Sugondo menilai kebijakan itu membantu karyawan yang gajinya Rp3 juta ke bawah.

"Sebagian besar berpendapatan Rp3 juta ke bawah," jelasnya.

Namun, lanjutnya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pekerja dan dunia usaha di Indonesia adalah peningkatan insentif bagi penerima penghasilan di atas Rp3 juta.

Menurut dia, tingginya kebutuhan pokok masyarakat yang berbanding lurus dengan tingginya harga kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan penghasilan.

show all Berita

Others Berita


1.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

2.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

3.

Awal Juli, Penerimaan Pajak Rp 472,44 Triliun
Harian Kontan, 18 Juli 2014

JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak ...

4.

Pemilik Eks Bank Pacific Gugat Pajak
Harian Kontan, 17 Juli 2014

Bank sudah dilikuidasi tahun 1997, tapi masih ada tagihan pajak JAKARTA. Pemilik saham eks PT Bank Pasific, Handara Joeliardi S menggugat Direktorat ...

5.

Pemisahan Ditjen Pajak Oleh Pemerintahan Baru
Bisnis.com, 17 Juli 2014

JAKARTA--Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan perlu dibahas pada pemerintahan baru, setelah Kabinet Indonesia Bersatu II. ...

show all Berita