Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 21 Januari 2009


Biaya jabatan pengurang PPh dinaikkan

JAKARTA: Pemerintah menaikkan batasan besaran biaya jabatan dan biaya pensiun sebagai pengurang PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, masing-masing menjadi Rp6 juta dan Rp2,4 juta setahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 31 Desember 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 250/ PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

PMK yang berlaku per 1 Januari 2009 tersebut merupakan peraturan pelaksana Pasal 21 Ayat 3 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 PMK tersebut menetapkan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pegawai tetap, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan.

Sementara itu dalam Pasal 2, Menteri Keuangan menetapkan besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pensiunan 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta setahun atau Rp200.000 sebulan.

Dengan diberlakukannya PMK tersebut, peraturan sebelumnya yang mengatur tentang besaran biaya jabatan dan biaya pensiun yaitu KMK No. 521/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KMK itu, batasan besaran biaya jabatan ditetapkan Rp1,2 juta setahun atau Rp108.000 sebulan, sedangkan untuk batasan besaran biaya pensiun ditetapkan Rp432.000 setahun atau Rp36.000 sebulan.

Pengamat pajak dari Center for Investment and Business Advisory Winarto Sugondo menilai kebijakan itu membantu karyawan yang gajinya Rp3 juta ke bawah.

"Sebagian besar berpendapatan Rp3 juta ke bawah," jelasnya.

Namun, lanjutnya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pekerja dan dunia usaha di Indonesia adalah peningkatan insentif bagi penerima penghasilan di atas Rp3 juta.

Menurut dia, tingginya kebutuhan pokok masyarakat yang berbanding lurus dengan tingginya harga kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan penghasilan.

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita