Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 21 Januari 2009


Biaya jabatan pengurang PPh dinaikkan

JAKARTA: Pemerintah menaikkan batasan besaran biaya jabatan dan biaya pensiun sebagai pengurang PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, masing-masing menjadi Rp6 juta dan Rp2,4 juta setahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 31 Desember 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 250/ PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

PMK yang berlaku per 1 Januari 2009 tersebut merupakan peraturan pelaksana Pasal 21 Ayat 3 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 PMK tersebut menetapkan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pegawai tetap, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan.

Sementara itu dalam Pasal 2, Menteri Keuangan menetapkan besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pensiunan 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta setahun atau Rp200.000 sebulan.

Dengan diberlakukannya PMK tersebut, peraturan sebelumnya yang mengatur tentang besaran biaya jabatan dan biaya pensiun yaitu KMK No. 521/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KMK itu, batasan besaran biaya jabatan ditetapkan Rp1,2 juta setahun atau Rp108.000 sebulan, sedangkan untuk batasan besaran biaya pensiun ditetapkan Rp432.000 setahun atau Rp36.000 sebulan.

Pengamat pajak dari Center for Investment and Business Advisory Winarto Sugondo menilai kebijakan itu membantu karyawan yang gajinya Rp3 juta ke bawah.

"Sebagian besar berpendapatan Rp3 juta ke bawah," jelasnya.

Namun, lanjutnya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pekerja dan dunia usaha di Indonesia adalah peningkatan insentif bagi penerima penghasilan di atas Rp3 juta.

Menurut dia, tingginya kebutuhan pokok masyarakat yang berbanding lurus dengan tingginya harga kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan penghasilan.

show all Berita

Others Berita


1.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

2.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

3.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

4.

Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Mau 'Peras' Pengusaha? Ini Jawaban Jokowi
bisnis.com, 19 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden terpilih Joko Widodo akan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Ia meminta kalangan pengusaha taat bayar ...

5.

Penerimaan Pajak Tumbuh Tipis
republika.co.id, 19 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak diklaim lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 15 Teptember 2014, persentase penerimaan mencapai 61 ...

show all Berita