Berita

Share :

Bisnis Indonesia, 21 Januari 2009


Biaya jabatan pengurang PPh dinaikkan

JAKARTA: Pemerintah menaikkan batasan besaran biaya jabatan dan biaya pensiun sebagai pengurang PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, masing-masing menjadi Rp6 juta dan Rp2,4 juta setahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 31 Desember 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 250/ PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

PMK yang berlaku per 1 Januari 2009 tersebut merupakan peraturan pelaksana Pasal 21 Ayat 3 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 PMK tersebut menetapkan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pegawai tetap, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan.

Sementara itu dalam Pasal 2, Menteri Keuangan menetapkan besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pensiunan 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta setahun atau Rp200.000 sebulan.

Dengan diberlakukannya PMK tersebut, peraturan sebelumnya yang mengatur tentang besaran biaya jabatan dan biaya pensiun yaitu KMK No. 521/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KMK itu, batasan besaran biaya jabatan ditetapkan Rp1,2 juta setahun atau Rp108.000 sebulan, sedangkan untuk batasan besaran biaya pensiun ditetapkan Rp432.000 setahun atau Rp36.000 sebulan.

Pengamat pajak dari Center for Investment and Business Advisory Winarto Sugondo menilai kebijakan itu membantu karyawan yang gajinya Rp3 juta ke bawah.

"Sebagian besar berpendapatan Rp3 juta ke bawah," jelasnya.

Namun, lanjutnya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pekerja dan dunia usaha di Indonesia adalah peningkatan insentif bagi penerima penghasilan di atas Rp3 juta.

Menurut dia, tingginya kebutuhan pokok masyarakat yang berbanding lurus dengan tingginya harga kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan penghasilan.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita