Berita

  • 24 Sept 2021
  • Harian Bisnis Indonesia

Relaksasi Tekan Penerimaan

Bisnis, JAKARTA — Upaya pemulihan ekonomi belum dibarengi dengan kinerja penerimaan pajak 2021 yang masih lebih rendah dibandingkan dengan 2019, sebelum ekonomi dihantam gelombang Corona. 

Kinerja 2019 dijadikan pembanding lantaran kala itu ekonomi tidak menghadapi aral yang berat.

Adapun pada 2020, cerminan ekonomi cukup kabur karena efek pandemi Covid-19. Pun dengan kinerja penerimaan pajak, yang sepanjang tahun lalu tenggelam cukup dalam.

Sejalan dengan angka pembanding yang rendah itulah kemudian kinerja pada tahun ini mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak selama Januari—Agustus 2021 mencapai Rp741,3 triliun. 

Jumlah tersebut tumbuh 9,5% (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan tahun lalu, yang mana capaian pungutan terkoreksi akibat pandemi Covid-19.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kinerja pada 2019, realisasi pada 2020 mencatatkan penurunan sebesar 8,07%. Tahun itu, total penerimaan pajak periode Januari—Agustus mencapai Rp801,16 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengonfi rmasi bahwa penerimaan pajak pada tahun lalu tenggelam cukup dalam seiring dengan pergerakan roda ekonomi yang tersendat.

Adapun pada tahun ini, efektivitas tenaga pemerintah dalam memungut pajak tertahan oleh pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Sekadar informasi, pada 2019 tarif pajak korporasi sebesar 25%. Sementara itu, pada tahun lalu pemerintah melakukan relaksasi yang mana tarif PPh Badan turun menjadi 22% pada 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2022.

Menurut Sri Mulyani, kendati mengesampingkan faktor pandemi Covid-19, membandingkan kinerja penerimaan pada 2021 dan 2019 tidak seimbang lantaran adanya relaksasi tarif pajak korporasi.

“PPh Badan mengalami penurunan dari 25% ke 22%, kita kehilangan 3% dari PPh Badan karena penurunan tarif ini. Jadi tidak apple to apple [membandingkan 2021 dengan 2019],” kilah Menkeu, Kamis (23/9).

Sri Mulyani mengakui bahwa ekonomi nasional saat ini masih belum sepenuhnya normal sebagaimana pada 2019.

Hal itu juga terefleksi di dalam realisasi Pajak Pertambahan Nilai PPN Dalam Negeri (PPN DN) yang pada bulan lalu mencatatkan penurunan, yakni dari 20,4% pada Juli menjadi 13,2% pada Agustus.

Capaian ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana tingkat inflasi pada bulan lalu hanya sebesar 0,03% secara bulanan, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,08%.

Infl asi dan PPN DN yang turun mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih belum menggeliat.

Menurut Sri Mulyani, penurunan PPN DN disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, capaian per akhir bulan lalu itu menurutnya cukup positif dan menggambarkan bahwa mesin ekonomi kembali menderu.

Capaian ini juga menepis prognosis otoritas fiskal pada 2 bulan lalu yang sempat khawatir kinerja pajak terkoreksi akibat PPKM Darurat.

“Kita lihat [total penerimaan pajak] levelnya sudah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dan kalau dibandingkan dengan 2019 sudah mulai mendekati,” ujarnya.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, pandemi Covid-19 memang berdampak besar pada penerimaan pajak sejak tahun lalu.

Oleh karena itu, otoritas pajak akan melakukan berbagai upaya untuk mendulang pungutan di tengah terbatasnya geliat bisnis.

Di antaranya meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, terutama korporasi yang tetap mampu bertahan kendati dihantam Covid-19, seperti sektor pertambangan dan perkebunan.

“Kami juga melakukan pengujian kepatuhan material dan memperluas basis pajak. Setelah Covid-19 mereda kami bisa melakukan penetrasi ke wilayah untuk melihat potensi ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako mengatakan peluang pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak pada 2021 masih cukup berat kendati per Agustus mencatatkan hasil positif.

Pasalnya, target yang ditetapkan dalam APBN terlampau tinggi. Di sisi lain, wajib pajak baik badan maupun orang pribadi tengah tertekan akibat pandemi Covid-19.

“Target pajak terlampau tinggi. Kalau kita lihat 5—10 tahun terakhir tidak pernah tercapai,” kata dia.

Dalam kaitan ini, Rony mengkritisi pemerintah yang mengkambinghitamkan relaksasi tarif PPh Badan sebagai penghambat. 

Pasalnya, penurunan tarif itu merupakan stimulus yang diperlukan bagi dunia usaha untuk mampu bertahan di tengah resesi ekonomi pada tahun lalu.

Pakar Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, kans otoritas fiskal untuk merealisasikan target pajak senilai Rp1.229,6 triliunpada 2021 cukup terbuka, selama berhasil menangani dampak Covid-19 dan menghalau masuknya varian baru.


  • 24 Sept 2021
  • Harian Bisnis Indonesia