Berita

  • 24 Nop 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Pungutan Amblas, Konsolidasi Fiskal Rawan Bablas

Bisnis, JAKARTA — Kegagalan pemerintah dalam memaksimalkan pungutan pajak mengancam upaya konsolidasi fiskal yang bakal dimulai pada tahun depan. Pangkalnya, penerimaan pajak pada tahun ini dipastikan meleset dari outlook, serta praktik penghindaran pajak yang kian marak. Di sisi lain, kebutuhan belanja sampai tahun depan masih menggunung.

Mengacu pada data realisasi penerimaan yang dirilis Kementerian Keuangan, proyeksi paling optimistis realisasi penerimaan pajak pada tahun ini hanya berada di kisaran -13% dan angka pesimistis di kisaran -19%.

Ironisnya, di tengah tren kinerja penerimaan pajak yang terpuruk, sebuah laporan dari Tax Justice International justru menunjukkan bahwa praktik penggerusan pajak terus belangsung.

Laporan itu mencatat, praktik penghindaran pajak memiliki dam- pak yang besar terhadap negara dengan penghasilan terbatas seperti Indonesia.

Kajian paling anyar lembaga tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai US$4,86 miliar setiap tahun. Angka tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak nasional.

Pajak yang hilang akibat penghindaran yang dilakukan oleh korporasi tercatat mencapai US$4,78 miliar. Adapun penerimaan pajak yang hilang karena orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri mencapai US$78,83 juta.

“Pajak yang hilang tiap tahun akibat penyalahgunaan pajak mencapai US$4,86 miliar,” tulis laporan Tax Justice International yang dikutip Bisnis, Senin (23/11).

Total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak merupakan yang terbesar keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang. Laporan tersebut makin memperberat upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.

Terlebih, performa penerimaan pajak masih lunglai. Realisasi penerimaan pajak sampai Oktober 2020 tercatat mengalami kontraksi makin dalam. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp826,9 triliun, terkontraksi sebesar 18,8%.

Angka ini melebar dibandingkan dengan realisasi September yang hanya di kisaran 16%. Selain disebabkan oleh ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kontraksi penerimaan pajak tersebut juga disebabkan oleh banyaknya insentif untuk dunia usaha.

“Berbagai jenis pajak mengalami tekanan karena adanya pemanfaatan insentif pajak yang diberikan kepada seluruh perekonomian,” kata Sri Mulyani. Adapun kinerja buruk penerimaan pajak ini disebabkan oleh beberapa jenis penerimaan pajak yang terkontraksi cukup dalam.

Pajak penghasilan (PPh) migas misalnya, yang per Oktober 2020 terkontraksi 46,5% atau hanya sebesar Rp26,4 triliun. Sedangkan penerimaan pajak nonmigas yang pada Oktober tahun lalu sebesar Rp969,2 triliun, pada Oktober tahun ini hanya terealisasi Rp800,6 triliun atau terkontraksi 17,4%.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa otoritas akan terus melakukan pengawasan berbasis teritorial untuk memaksimalkan penerimaan.

Selain itu, otoritas pajak juga akan memastikan pembayaran masa wajib pajak yang dikelola di sejumlah kantor pajak, serta pengawasan pemberian insentif yang pada tahun ini sangat besar.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah tetap akan melakukan skema extra effort baik dari sisi imbauan, konseling, hingga pemeriksaan yang akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun ini. “Jadi hal-hal itulah yang akan kami lakukan untuk terus menjaga bahwa penerimaan terkumpulkan untuk menuju APBN yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Danny Darussalam Tax Center (DDTC) telah melakukan penghitungan terbaru terkait dengan proyeksi penerimaan pajak pada tahun ini.

Dalam kajiannya, DDTC mencatat penerimaan pajak pada tahun ini berada pada kisaran Rp1.084 triliun atau -19% untuk target pesimistis dan Rp1.154 triliun atau -13% untuk target yang optimistis. “Kebetulan per hari ini [kemarin] kita baru buat proyeksi itu,” kata Pengamat Pajak DDTC Bawono Kristiaji.

DEFISIT ANGGARAN

Sementara itu, realisasi defisit APBN sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp765,9 triliun atau 4,67%, mendekati batas defisit APBN 2020 yakni 6,34% dari produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan defisit tersebut dipicu oleh kinerja pendapatan negara yang hanya sebesar Rp1.276,9 triliun atau terkontraksi 15,4%. Kondisi pendapatan ini berbanding terbalik dengan realisasi belanja yang tumbuh 13,6% atau senilai Rp2.041,8 triliun.

“Pendapatan yang mencapai Rp1.276 triliun tetapi belanja yang sebesar Rp2.041,8 triliun maka defisit 4,67%,” kata Sri Mulyani. Realisasi defisit APBN tersebut telah mencapai 73% dari target.

Namun, Menkeu mengatakan besarnya defisit itu mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran tergolong produktif. “Ini yang disebut G20 di mana Indonesia melakukan fiskal support untuk ekonominya,” jelasnya.


  • 24 Nop 2020
  • Harian Bisnis Indonesia