Berita

  • 26 Okt 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Tak Sekedar Penghapusan Pajak

Kebijakan penghapusan pajak Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara membuat tarif pesawat udara kompetitif. Insentif sejenis diharapkan terus berlanjut di tengah paceklik industri penerbangan. 

Nindya bergegas mengecek harga tiket maskapai ber biaya murah setelah pemerintah menghapuskan pajak Pelayanan Jasa Penumpang atau Passenger Service Tax (PSC). 

Dia berencana melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jakarta pada libur panjang akhir bulan ini. Penghapusan airport tax bagi penumpang pesawat ini berlaku untuk 13 bandar udara selama periode 23 Oktober—31 Desember 2020. 

Tarif PSC per penumpang Ban dara Ahmad Yani Semarang Rp100.000 sehingga tarif tiket pesawat secara otomatis bisa turun dengan selisih nominal tersebut. Benar saja, Nindya menemukan tarif pesawat Citilink rute dari Semarang ke Jakarta yang semula Rp360.000, turun menjadi sekitar Rp260.000. 

Selama ini, komponen harga jual tiket pesawat udara sekali jalan (one way) untuk penerbangan langsung (nonstop) terdiri dari Tarif angkutan udara (fl uktuasi dalam koridor tarif batas atas dan tarif batas bawah), pajak (government tax) 10% dari tarif angkutan udara, iuran wajib asuransi yang disingkat IWJR (Iuran Wajib Jasa Raharja), dan PSC. 

Sejak 1 Maret 2018, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau PSC sudah termasuk ke dalam komponen harga tiket. Dengan demikian, jika ada perubahan tarif PSC langsung memengaruhi harga tiket. 

Dengan penghapusan airport tax, harga tiket pesawat nyaris sama dengan tarif Kereta Api relasi Jakarta—Semarang yang dipatok sekitar Rp260.000 untuk kelas eksekutif. 

Nindya pun langsung bisa menentukan pilihan moda transportasi di libur panjang akhir bulan. Bagi perusahaan maskapai, kebijak an pemerintah meniadakan tarif PJP2U berkon tribusi dalam mengerek jumlah pe numpang karena bertepatan dengan momentum libur pan jang akhir pekan dan akhir tahun. 


Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine mengatakan peniadaan tarif PJP2U akan menurunkan biaya perjalanan melalui udara. Insentif ini, kata dia, dapat mem bantu masyarakat yang memiliki kebutuhan perjalanan selama situasi saat ini yang berte patan dengan libur panjang akhir pekan Maulid Nabi. 

“Terutama karena menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku,” jelasnya kepada Bisnis Minggu (25/10). 

Hal senada disampaikan Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Jauwena yang menekankan bahwa Sriwijaya Air Group akan mendukung penuh kebijakan ini dan bersi nergi bersama pemerintah guna membangkitkan kembali gairah masyarakat untuk beper gian lagi dengan pesawat terbang. 

Tiket perjalanan dengan harga terbaru yang bebas biaya airport tax sudah bisa didapatkan juga di website resmi Sriwijaya Air atau bisa datang langsung ke kantor pema saran maskapai tersebut. 

PEMULIHAN EKONOMI 

Seperti diketahui bahwa pemerintah telah mengucurkan stimulus atau insentif transportasi Kepariwisataan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 untuk sektor transportasi udara sebesar Rp216,561 miliar yang terbagi menjadi insentif untuk PJP2U sebesar Rp175 miliar, dan stimulus kalibrasi fasilitas telekomunikasi penerbangan dan alat bantu pendaratan visual sebesar Rp40 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan bahwa pemberian stimulus ini merupakan program (PEN) yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Keringanan biaya perjalanan diharapkan memberi dampak signifi kan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti industri pariwisata, sektor UMKM dan juga industri lainnya. 

Namun, pengguna jasa transportasi udara diminta tetap mengutamakan protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaludin mengatakan bahwa stimulus penghapusan PSC akan berdampak positif bagi perseroan dan industri penerbangan. 

Dia memperkirakan akan ada lonjakan penumpanng hingga 20% pada Oktober ke November, kemudian peningkatan sekitar 44% antara November ke Desember. 

Adapun, total penumpang khusus pada kuartal IV/2020 diperkirakan mencapai 5,6 juta penumpang. Jumlah itu naik drastis dibandingkan dengan realisasi pada kuartal III/2020 sebesar 3,9 juta penumpang. 

“Mulai Oktober ini akan ada per baikan. Secara umum lima ban dara yang dapat stimulus ber kontribusi atas proporsi 75% pergerakan penumpang dan 69% pergerakan aircraft.” Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menyampaikan bahwa pemberian stimulus PJP2U ini secara langsung akan membuat harga tiket penerbangan dari enam bandara yang dikelola perseroan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. 

Namun, dia pun berharap dengan adanya kebijakan tersebut mampu men dorong kepercayaan diri masyarakat untuk mulai bepergian lagi dengan meng gunakan pesawat udara serta yang paling utama meng geliatkan kembali per ekonomian dan pariwisata sekitar.

KETINGGALAN ZAMAN 

Di sisi lain, pemerhati penerbangan yang juga anggota Ombudsman Alvin Lie menilai pemerintah sudah lama menjanjikan stimulus bagi maskapai. Hal ini baru langkah pertama, yang diharapkan bisa diper panjang atau justru terdapat insentif bentuk lainnya. 

“Saya harap ini baru langkah awal tidak berhenti di sini, karena masa paceklik transportasi udara masih panjang, bahkan sampai akhir 2021 belum pulih. Kalau tidak ada stimulus, kurangi beban airline airport, industri ini bisa kolaps runtuh, negara kepulauan tidak ada jalur udara susah.” 

Menurutnya, stimulus ini juga perlu dikaji lagi apakah memang faktor biaya ini menjadi paling efektif untuk mendorong pengguna transportasi agar terbang lagi, atau sebetulnya terdapat unsur lain yang jauh lebih efektif dan tidak ketinggalan zaman. 

Unsur lain yang perlu dibenahi adalah administrasi hasil uji Covid-19. Rapid test hanya selembar surat keterangan yang dicap maskapai di bandara keberangkatan, kemudian saat check in diperiksa lagi, mau berangkat dicek lagi. “Mekanisme surat keterangan ini sudah ketinggalan zaman banget,” katanya. 

Dia menganjurkan pemerintah seharusnya sudah bisa menerapkan surat keterangan secara elektronik, yang hanya memasukkan nomor identitas klinik lab, atau hanya barcode tanpa perlu melalui proses validasi berbelit. 


  • 26 Okt 2020
  • Harian Bisnis Indonesia