Berita

  • 18 Feb 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Investasi Dan PAD Tak Terpengaruh

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakini langkah pemerintah pusat merancang omnibus law perpajakan tak berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan investasi maupun penerimaan asli daerah melalui pajak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pihaknya tidak menghawatirkan omnibus law karena memiliki cara sendiri dalam meramu regulasi perpajakan dan menarik investasi.

“Kami dukung langkah-langkah dari pemerintah pusat, karena tujuannya mendongkrak investasi di daerah. Kami pun di daerah butuh investasi. Jadi kalau hasilnya bisa positif, pasti kami dukung,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Menurutnya, Jakarta masih mampu mencatatkan total realisasi investasi Rp123,9 triliun selama 2019. Rinciannya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jakarta Rp62,1 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) US$4,1 miliar.

Oleh karena itu, Djoko menilai potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak akibat omnibus law Perpajakan terbilang minim karena tak ada regulasi perpajakan yang menghambat investasi. Dia meyakini penyesuaian aturan tak melulu soal tarif.

Sementara itu, rencana penyesuaian regulasi perpajakan yang diajukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada 2020 dipastikan tak terganggu wacana omnibus law sehingga terus berproses.

Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta S Andyka percaya pemerintah pusat semestinya memahami ada batas-batas bahwa pemda memiliki suatu kekhususan yang tak bisa diintervensi sesuai koridor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terlebih, penyesuaian aturan atau tarif pajak yang dilakukan pemda sebenarnya bukan hanya soal optimalisasi PAD, tetapi bersi- fat sosial dan salah satu langkah penyelesaian masalah perkotaan di DKI Jakarta.

“Misalnya pajak air tanah. Ini kan upaya kita mengurangi penggunaan, serta mencegah permukaan tanah di Jakarta makin turun. Sebab, kami juga lihat ternyata banyak hotel dan apartemen yang masih pakai air sumur. [Masalah] yang seperti ini kan perlu kita benahi,” ungkapnya kepada Bisnis.

Senada dengan Andyka, anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Jupiter menyarankan seharusnya omnibus law ini cukup hanya fokus mengevaluasi regulasi-regulasi yang tidak efektif.

PANGKAS BIROKRASI

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tavip Supriyanto mengatakan bahwa intervensi dan penetapan tarif yang terdapat dalam omnibus law perpajakan telah mempertimbangkan sejumlah aspek.

“[Jadi] omnibus law intinya adalah memangkas jalur birokrasi terkait dengan perizinan dan investasi,” kata Tavip kepada Bisnis.

BPPD Jateng cukup optimis, substansi pajak daerah yang diatur dalam omnibus law perpajakan tak banyak berpengaruh terhadap pemungutan dan optimalisasi PAD di Jateng.

Terpisah, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar Enny Rohyani menyoroti soal perlunya kajian mendalam terkait dengan peraturan daerah yang kemungkinan dianggap pemerintah pusat keliru dan berpotensi menghambat investasi.

“Asas-asas hukum harus diterapkan, kita ingin kajian lebih komprehensif,” katanya di Bandung, Senin (17/2). Menurutnya tiga tahun terakhir, Kementerian Dalam Negeri sudah meminta agar Pemprov Jawa Barat menghapus perda-perda yang dianggap menghambat investasi. Pihaknya mengaku penerapan omnibus law nanti kemungkinan akan menambah daftar perda yang akan dihapuskan.

“Yang sering disorot itu soal lingkungan, kita akan lihat sejauh mana [ omnibus law ] berpengaruh pada aspek lingkungan,” tuturnya.


  • 18 Feb 2020
  • Harian Bisnis Indonesia