Berita

  • 17 Feb 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Perlu Konsensus Pemerintah Pusat Dan Daerah

Bisnis, SEMARANG — Konsensus atau kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan.

Dalam draf Omnibus Law perpajakan yang diterima Bisnis, poin mengenai pengaturan pajak daerah akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui penerbitan peraturan presiden (perpres). Selain kewenangan penentuan tarif, pemerintah pusat juga bisa mengintervensi peraturan daerah (perda) yang menghambat kemudahan dalam berusaha.

Sementara dalam undang-undang pemerintahan daerah memberikan jalan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah bisa segera terealisasi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim di level daerah guna menginvetarisasi sejumlah pokok persoalan yang berkaitan dengan draf tersebut.

Menurutnya, pembahasan Omnibus Law Perpajakan merupakan kebijakan yang tak bisa dilihat pasal per pasal. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan mulai dari list of problem (daftar masalah) hingga pertimbangan sikap daerah terhadap draf resmi milik pemerintah.

“Jadi enggak parsial, misal kami tidak mau diintervensi, itu enggak. Kita akan berbicara lebih komprehensif,” kata Ganjar, Selasa (11/2).

Proses invetarisasi masalah ini, menurut Ganjar, akan memudahkan pemerintah daerah dalam melihat implikasi penerapan kebijakan pajak daerah yang diatur dalam Omnibus Law, misalnya soal otonomi atau kepentingan daerah yang lebih luas.

“Ya kalau nanti untuk kebaikan bersama ya tidak apa-apa. Yang terpenting itu [bukan] boleh dipotong pajaknya atau tidak, tetapi sesuai atau tidak. Itulah pentingnya membangun konsensus,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan bahwa kemudahan investasi sudah dilakukan melalui berbagai jenis paket kebijakan yang disahkan sebelumnya. “Itu kan salah satu upaya mempermudah investasi ke Indonesia termasuk ke Kaltim,” katanya.

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menanggapi positif sepanjang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono mengatakan Pemprov saat ini belum mendapatkan sosialisasi mengenai RUU Omnibus Law Perpajakan.

“Kami belum dapat draftnya. Pembahasan belum ada. Jika di Omnibus Law [tarif pajak] ditetapkan secara seragam, sepanjang menunjang investasi dan pertumbuhan ekonomi, ya silakan saja “ katanya kepada Bisnis pada Jumat (14/2).

Hal senada disampaikan Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi. Pihaknya mengakui belum mempelajari draft Omnibus Law resmi karena baru akan dibahas bersama di Kemendagri pada Selasa (18/2).

“Pembahasan terkait Omnibus Law untuk pajak dan retribusi nanti Selasa di Kemendagri” katanya saat dikonfi rmasi Minggu (16/2).

PAJAK RAMAH

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur mengklaim selama ini telah menerapkan pajak daerah yang ramah terhadap masyarakat sebelum adanya wacana regulasi Omnibus Law Perpajakan.

Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengatakan sebelum adanya wacana Omnibus Law, Pemprov Jatim telah mengatur pajak daerah dan retribusi sedemikian rupa, bahkan sebelum Perda dibuat sudah melalui persetujuan pemerintah pusat.

Dia mencontohkan, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No.28 Tahun 2009, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah diatur setinggi-tingginya adalah 2%. Namun Pemprov Jatim melaksanakan pajak tersebut hanya 1,5% atau di bawah aturan.

Wakil Ketua Komisi Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu meminta agar pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi.

Menurutnya sistem yang dilakukan saat ini yakni daerah menentukan besaran fiskal dinilai baik-baik saja. Yang dikhawatirkan justru melalui regulasi baru malah tidak terkoordinasi secara langsung.

Ada hal yang lebih penting dari itu. Demmu menuturkan bahwa pajak yang didapat daerah harus lebih besar dari yang ada. Saat ini, ujar Baharuddin, semua lari ke pusat. Dia mencontohkan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim per tahun sekitar Rp500 triliun. Akan tetapi hanya mendapat paling besar Rp20 triliun atau kurang dari 5%.

“Maksud kita itu yang harus dipikirkan ulang oleh pusat. Harusnya daerah yang berpenghasilan besar dikembalilan ke daerah juga besar,” jelasnya.


  • 17 Feb 2020
  • Harian Bisnis Indonesia