Berita

  • 24 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

DKI Gratiskan Pajak BBNKB

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif bagi pemilik kendaraan listrik yang ada di Ibu Kota.

Insentif tersebut diberikan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 3/2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

“Pemprov DKI menjadi pemerintah provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan pajak BBNKB bagi kendaraan listrik, baik roda dua dan roda empat, mulai 2020,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Dia menjelaskan insentif gratis BBNKB diberikan untuk kegiatan jual-beli, tukar-menukar, ataupun pemberian warisan dan hibah kendaraan berbasis listrik. Selain kendaraan pribadi, aturan tersebut berlaku untuk semua jenis angkutan umum.

Anies menegaskan beleid tersebut hanya berlaku untuk kendaraan listrik yang digerakkan dengan sumber daya dari baterai, baik dari kendaraan maupun dari luar.

“Kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi hanya kendaraan bermotor yang 100% menggunakan listrik berbasis baterai,” jelasnya.

Dia mengatakan insentif tersebut diberikan secara otomatis dalam sistem pemungutan pajak daerah di badan pendapatan daerah DKI Jakarta.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut ( follow up ) dari tujuh inisiatif DKI Jakarta mengurangi polusi mengacu pada Instruksi Gubernur No. 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Seluruh warga DKI Jakarta yang ingin mendapatkan intensif pajak ini dapat mengujungi di kantor-kantor unit pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor atau kantor Samsat yang ada di lima wilayah administrasi.

“Insetif kendaraan listrik berlaku mulai 15 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024. Kami akan review lagi aturan ini setelah 5 tahun,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo berharap pemberian insentif berupa pembebasan pajak BBNKB mampu mendongkrak kepemilikan mobil dan motor listrik di Ibu Kota.

Pasalnya, mengungkap bahwa pertambahan kendaraan listrik di DKI Jakarta tercatat masih minim. Total kendaraan listrik, maupun kendaraan pribadi atau umum, mencapai 669 unit. Jumlah tersebut antara lain 34 unit roda empat dan 631 unit roda dua.

Syafrin mengungkapkan sejak Instruksi Gubernur No. 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara diluncurkan, baru ada penambahan 8 unit kendaraan pribadi berbasis listrik. Sisanya merupakan jenis kendaraan angkutan.

“Untuk pertambahan kendaraan paling banyak itu roda dua, kalau roda empat yang paling banyak angkutan umum. Ada 30 armada yang dioperasionalkan sebagai taksi, 25 unit reguler dan 5 unit eksekutif,” tambahnya.

Terkait dengan insentif berupa pembebasan BBNKB, Syafrin berharap para peminat kendaraan listrik baru atau bekas sanggup merasa lebih diuntungkan karena hanya dikenai pembayaran pajak tahunan.

“Begitu orang beli kendaraan, kalau kita lihat nominalnya [BBNKB] itu cukup besar. Artinya itu menjadikan faktor pendorong orang untuk melakukan peralihan penggunaan kendaraan listrik,” ujarnya.

Selain pembebasan pajak BBNKB, Pemprov DKI memastikan kendaraan listrik tidak akan dikenakan aturan tilang ganjil-genap. Syafrin mengaku Dishub DKI akan menggandeng pihak kepolisian untuk pengadaan tanda pengenal di pelat nomor khusus kendaraan listrik.


  • 24 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia