Berita

  • 16 Feb 2017
  • Harian Kontan

Setoran Dividen dan Pajak Bisa Berat di Tahun Ini

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak akan mengubah target setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini yang sebesar Rp 41 triliun, walau kinerja bank pelat merah cenderung merosot di tahun lalu. Namun, Kemkeu akan menghitung ulang komposisi setoran dividen BUMN berdasarkan realisasi kinerja 2016.
 
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani mengatakan, penentuan komposisi dividen BUMN tahun 2017 dilihat dari dua aspek. Pertama, perencanaan awal oleh Kementerian BUMN yang telah dibahas dan ditetapkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan UU Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dalam perencanaan awal, perhitungan didasarkan proyeksi laba BUMN tahun 2016.
 
Kedua, realisasi laba BUMN tahun 2016 hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Dari keduanya, Kementerian BUMN akan melakukan up-date komposisi setoran dividen BUMN tahun 2017 berdasarkan target dividen BUMN yang telah direncanakan di APBN 2017,” ucapnya ke KONTAN, Selasa (14/2).
 
Askolani bilang, walau ada perubahan komposisi setoran dividen BUMN, hal itu tidak perlu dimasukkan dalam APBN Perubahan 2017 karena targetnya masih sama. “Alokasi per BUMN bisa disesuaikan oleh Kementerian BUMN setelah RUPS BUMN,” katanya. Dia bilang, sampai saat ini, belum ada pembahasan jika kemudian target dividen BUMN tahun ini meleset.
 
Kurangi belanja negara
 
Kekhawatiran penurunan setoran dividen BUMN diperkirakan terjadi seiring dengan melemahnya kinerja perbankan pelat merah di tahun 2016. Dari empat bank BUMN, hanya dua bank yang mencatatkan pertumbuhan laba, yaitu BNI dan BTN. Sedangkan kinerja bisnis Bank Mandiri dan BRI kurang memuaskan. Hasilnya, total laba bank BUMN tahun 2016 sekitar Rp 53,95 triliun atau turun 4,77% dari laba tahun 2015 yang senilai Rp 56,65 triliun.
 
Dalam APBN 2017, dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp 41 triliun. Dari jumlah itu, dari pendapatan laba BUMN perbankan ditargetkan sebesar Rp 10,49 triliun dan pendapatan laba BUMN nonperbankan sebesar Rp 30,5 triliun.
 
Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi bilang, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain seiring tingginya potensi penurunan setoran dividen BUMN tahun ini. Apalagi, pelemahan ekonomi yang terjadi di 2016, potensi penurunan kinerja tidak hanya terjadi di BUMN perbankan, namun juga BUMN nonperbankan. "Perlu dicari sumber lain baik pajak, non-pajak, atau potong belanja," katanya.
 
Eric melihat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini berpeluang naik jika tren kenaikan harga minyak terus terjadi. Sementara di sisi belanja, pemerintah bisa mengurangi subsidi. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistyaningsih menilai, jika dividen BUMN berkurang, ada ancaman pelebaran defisit. “Defisit lebih tinggi, namun saya kira bisa dijaga di bawah 2,5% dari PDB,” ucapnya.
 
Dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,41% dari PDB atau Rp 330,2 triliun. Pelebaran defisit berpeluang terjadi karena sumber pendapatan baru yang terbatas dan kemungkinan shortfall penerimaan perpajakan. "Tahun lalu terbantu amnesti pajak tahap I dan II.
 
Tahun ini, ada tahap III, namun berat. Normalnya, penerimaan perpajakan tertinggi Rp 1.100 triliun, sedang target 2017 Rp 1.498 triliun. Masih ada potensi penerimaan di bawah target Rp 400 triliun,” kata Lana.


  • 16 Feb 2017
  • Harian Kontan