Berita

  • 11 Jan 2017
  • Harian Kontan

Pertukaran Data Pajak RI-AS Segera Bergulir

JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan otoritas pajak Amerika Serikat (IRS) segera menyepakati perjanjian kerjasama pertukaran data transaksi wajib pajak (WP). Selain sudah disetujuinya draf perjanjian kerjasama antar negara atau Intergovernmental Agreement (IGA) yang diajukan Indonesia IRS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah siapkan aturan untuk memfasilitasi kerjasama tersebut.

Aturan itu perlu dibuat, karena menurut Undang-Undang Perbankan, informasi mengenai transaksi keuangan tidak boleh diberikan kepada pihak lain, meskipun data tersebut milik warga negara AS yang ada di Indonesia.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Mulya Siregar bilang, pihaknya sudah menyiapkan rancangan Surat Edaran OJK tentang FATCA yang akan dikeluarkan setelah IGA ditandatangani Pemerintah Indonesia dan IRS. "Informasi terakhir, IRS sudah setuju draf IGA yang diajukan Indonesia dan Pemerintah Indonesia sedang melihat kembali masukan IRS," katanya, Selasa (10/1).

Surat edaran dibuat berdasarkan Peraturan OJK nomor 25/POJK.03/2015 tentang penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada mitra atau yuridiksi mitra. Surat edaran akan dibuat lebih spesifik mengenai kerjasama suatu negara, yaitu AS.

Selain itu, OJK juga menyiapkan sistem pelaporan data nasabah warga AS yang ada di Indonesia. Ada dua skema yang disiapkan, pertama lembaga keuangan memberikan data melalui OJK, kemudian OJK melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, baru ke IRS. Kedua, lembaga keuangan langsung menyerahkannya ke Ditjen Pajak, kemudian Ditjen Pajak ke IRS.

Draft perjanjian kerjasama antar negara yang diajukan RI disetujui IRS.

Kerjasama pertukaran data perbankan ini menjadi bagian dari Undang-Undang Foreign Account Tax Compliane Act (FATCA) di AS. Dengan aturan ini, otoritas pajak suatu negara bisa mendapatkan akses data keuangan warga negaranya, ketika di wilayah lain, dalam hal ini warga AS di Indonesia dan sebaliknya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara mengaku belum menerima draf IGA yang sudah disetujui IRS.

Walau begitu, pemerintah akan memeriksa draf tersebut untuk memastikan sesuai harapan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kerjasama antara pemerintah dengan IRS penting karena menjadi langkah awal menghadapi era keterbukaan data pajak yang lebih luas dalam wadah G-20 Automatic Exchange of Information (AEoI).


  • 11 Jan 2017
  • Harian Kontan