Berita

  • 11 Jan 2017
  • Harian Kontan

Realisasi Repatriasi Baru Mencapai Rp 121,2 Triliun

Menurut Ditjen Pajak, ada beberapa kemungkinan selisih Rp 19 triliun dari komitmen awal
 
JAKARTA. Dari komitmen Rp 141 triliun, realisasi dana repatriasi amnesti pajak per 31 Desember 2016 baru mencapai Rp 121,2 triliun. Jumlah realisasi itu berasal dari laporan 21 bank gateway dan kemungkinan masih bisa berubah karena Ditjen Pajak menyatakan masih akan melakukan klarifikasi ke masing-masing gateway untuk mengetahui kebenaran data dana repatriasi yang masuk.

Dari data yang didapat KONTAN pada Selasa (10/1), realisasi repatriasi paling banyak terjadi pada bulan Desember 2016 untuk mata uang dollar AS. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, adanya selisih komitmen repatriasi dengan realisasinya sebesar Rp 19 triliun, dapat disebabkan beberapa kemungkinan.

Kemungkinan pertama, perbedaan perlakuan atas dana yang masuk ke Indonesia antara tanggal 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2016. Pada periode pertama program amnesti pajak, dana tersebut dianggap sebagai repatriasi sesuai PMK 119/2016.

Namun memasuki periode kedua, terjadi perubahan kebijakan melalui PMK 150/2016. "Sehingga dana yang masuk ke Indonesia dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dapat diperlakukan sebagai repatriasi atau deklarasi dalam negeri sesuai pilihan wajib pajak (WP)," ujar Hestu, Selasa (10/1). Konsekuensi dari PMK 150/2016 tersebut adalah dana yang masuk pada periode tersebut tidak wajib dimasukkan dalam rekening khusus pada bank gateway.

Alasan kedua, WP tidak merealisasikan komitmen repatriasi karena mengalami kesulitan dalam melakukan repatriasi. Sayangnya, Hestu tidak menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kesulitan yang dialami WP dalam melakukan repatriasi asetnya.

Yang pasti, menurut Hestu, selain mengandalkan laporan dari bank gateway, Ditjen Pajak juga akan meneliti laporan realisasi repatriasi yang disampaikan WP ke KPP masing-masing sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/2016. "Laporan realisasi repatriasi periode I dan II tersebut harus disampaikan paling lambat 31 Januari 2017," ujarnya.

Batas waktu selesai

Meski laporan ditunggu hingga 31 Januari, Hestu menegaskan batas waktu realisasi repatriasi tetap 31 Desember 2016. “31 Januari 2017 hanya laporan, kalau perpanjangan periode dana masuk berarti ubah UU,” ucapnya.

Pemerintah memang berharap banyak dari masuknya dana repatriasi amnesti pajak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mendorong penggunaan dana repatriasi agar berdampak besar ke perekonomian.


  • 11 Jan 2017
  • Harian Kontan