Berita

Share :

kontan.co.id, 4 April 2012


Tarif pajak final penjualan saham bakal naik

JAKARTA. Pemerintah berencana menaikkan persentase tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas penjualan saham pendiri untuk lebih mendongkrak penerimaan perpajakan. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih menggodok rencana tersebut yang akan tertuang sebagai Peraturan Pemerintah (PP).

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak, Amri Zaman mengatakan, perubahan persentase tarif final atas penjualan saham pendiri merupakan salah satu inisiatif strategis kebijakan yang akan diterapkan Ditjen Pajak pada tahun 2012. Namun, kapan persisnya beleid tersebut akan dikeluarkan, Amri belum mau memberi bocoran. “Yang pasti kami usahakan peraturannya keluar tahun ini,” ujar dia saat dihubungi, Selasa (3/4).

Amri pun mengaku pihaknya masih menghitung berapa kenaikan tarif yang pas untuk kepemilikan saham tersebut. Sebagai catatan, dalam PP 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek disebutkan, tambahan Pajak Penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri yang sebelumnya dikenakan sebesar 5% pada saat penjualan saham dilakukan, diubah menjadi dikenakan sebesar 0,5% dari nilai jual saham.

Amri mengatakan, persentase 0,5% tersebut akan mengalami kenaikan untuk mendorong penerimaan yang lebih besar lagi. Amri bilang, tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah akan mengembalikan tarif PPh transaksi penjualan saham kembali menjadi 5%. “Mungkin saja (dikembalikan jadi 5%). Jadi ini bukan pajak baru. Objeknya sama yaitu merupakan penjualan atau pelepasan saham pendiri. Saat ini tarifnya final 0,5%. Persentase tarif yang 0,5% ini akan diubah dengan PP,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany sebelumnya pernah bilang di hadapan anggota Badan Anggaran DPR untuk menggenjot penerimaan dari pengenaan pajak yang lebih besar dari pengenaan pajak pasar modal. “Sekarang kami sedang menggodok penyempurnaan pajak final pasar modal, termasuk saham pendiri. Pajak 0,5% itu hanya kecil sekali padahal untung mereka besar. Maka akan dielaborasi lagi,” katanya. Namun ketika dikonfirmasi, Fuad masih belum mau membeberkan lebih jauh hitung-hitungan Ditjen Pajak mengenai hal tersebut. “Masih kami kaji,” tandasnya.

Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, pengenaan tambahan tarif pajak tersebut tentu bisa mendongkrak penerimaan. Namun di sisi lain akan mempengaruhi perkembangan investasi khususnya bagi pendirian perusahaan baru. Gunadi bilang, ketika pajak saham pendiri itu dikenakan sebesar 5%, banyak komplain dari pengusaha. "Aneh kalau mau dikenai pajak tambahan karena akan membuat tambahan investment cost,” tandasnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Sebut Ditjen Pajak Masih Rawan Gratifikasi
republika.co.id, 25 April 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melihat adanya potensi kerawanan dalam pengurusan pajak di direktorat jenderal pajak (DJP) kemenkeu. Antara lain ...

2.

AHOK : Iklan WIN-HT di Bus Tak Bayar Pajak
beritametro.co.id, 25 April 2014

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali geram soal pajak reklame di bus. Dia menemukan pernyataan bahwa iklan partai ...

3.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

4.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

5.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

show all Berita