Batasan FTZ - Pemerintah dan DPR Siap Bahas Perpu Nomor 1 Tahun 2007
Kompas,
3 Agustus 2007
Batam, Kompas - Pemerintah telah memutuskan batasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan perdagangan bebas secara menyeluruh berada di 8 pulau di wilayah Batam. Kawasan perdagangan bebas terbatas (enclave) berada di 13 pulau di Bintan dan Karimun.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi menjelaskan keputusan itu seusai pertemuan antara Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dan pemerintah pusat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Batam, Kamis (2/8).
Dengan putusan itu, kata Lutfi, pemerintah dapat segera menetapkan kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) dengan peraturan pemerintah (PP). Penetapan FTZ dengan PP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
"Diharapkan, pekan depan rancangan PP itu sudah masuk Sekretariat Negara sehingga bisa segera ditandatangani Presiden," ujar Lutfi.
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menjelaskan, Pulau Batam, Rempang, Galang, dan Galang Baru diputuskan untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. Sekitar 60 persen wilayah Karimun juga ditetapkan sebagai FTZ. Sementara di Pulau Bintan, sekitar 50 persen wilayah, antara lain Bintan Utara dan Bintan Timur, ditetapkan sebagai FTZ.
Direktur Kerja Sama Bilateral dan Multilateral BKPM Azhar Lubis menjelaskan, Pulau Batam, Rempang, Galang, dan Galang Baru, termasuk pulau-pulau kecil yang dihubungkan dengan jembatan, menjadi kawasan perdagangan bebas menyeluruh. Pulau Karimun Kecil juga ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas secara menyeluruh.
Akan tetapi, terdapat beberapa enclave di Pulau Bintan dan di Pulau Karimun. Lubis menambahkan, FTZ juga harus menaati tata ruang dan konservasi hutan lindung yang ada.
Pemborosan energi
Secara terpisah, Lutfi dan Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini menegaskan kesiapan pemerintah dan DPR membahas Perpu Nomor 1 Tahun 2007.
Pembahasan akan dilakukan segera setelah masa persidangan DPR dibuka kembali 16 Agustus mendatang.
Terkait pembahasan perpu itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, pembuatan PP sebagai aturan pelaksanaan Perpu No 1/2007 akan menjadi pemborosan energi jika DPR nantinya menolak mengesahkan perpu itu sendiri. Fraksi PDI Perjuangan berketetapan akan menolak perpu itu.
Menurut Hasto, perpu itu melanggar demokrasi ekonomi, melanggar UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, penetapan FTZ dengan gegabah juga akan kembali melemahkan kepabeanan yang baru mulai dibenahi.
Sementara itu, Ketua Komisi VI Didik J Rachbini mengungkapkan, proses politik di DPR seharusnya dilakukan secara fungsional agar bermanfaat bagi dunia usaha dan investasi. Didik mengakui, penetapan FTZ akan lebih sempurna secara administratif jika dilakukan dengan UU.
"Masalahnya, apakah penyempurnaan itu mempunyai fungsi ekonomi atau tidak," ujar Didik Rachbini. (FER/INU/DAY)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi menjelaskan keputusan itu seusai pertemuan antara Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dan pemerintah pusat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Batam, Kamis (2/8).
Dengan putusan itu, kata Lutfi, pemerintah dapat segera menetapkan kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) dengan peraturan pemerintah (PP). Penetapan FTZ dengan PP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
"Diharapkan, pekan depan rancangan PP itu sudah masuk Sekretariat Negara sehingga bisa segera ditandatangani Presiden," ujar Lutfi.
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menjelaskan, Pulau Batam, Rempang, Galang, dan Galang Baru diputuskan untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. Sekitar 60 persen wilayah Karimun juga ditetapkan sebagai FTZ. Sementara di Pulau Bintan, sekitar 50 persen wilayah, antara lain Bintan Utara dan Bintan Timur, ditetapkan sebagai FTZ.
Direktur Kerja Sama Bilateral dan Multilateral BKPM Azhar Lubis menjelaskan, Pulau Batam, Rempang, Galang, dan Galang Baru, termasuk pulau-pulau kecil yang dihubungkan dengan jembatan, menjadi kawasan perdagangan bebas menyeluruh. Pulau Karimun Kecil juga ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas secara menyeluruh.
Akan tetapi, terdapat beberapa enclave di Pulau Bintan dan di Pulau Karimun. Lubis menambahkan, FTZ juga harus menaati tata ruang dan konservasi hutan lindung yang ada.
Pemborosan energi
Secara terpisah, Lutfi dan Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini menegaskan kesiapan pemerintah dan DPR membahas Perpu Nomor 1 Tahun 2007.
Pembahasan akan dilakukan segera setelah masa persidangan DPR dibuka kembali 16 Agustus mendatang.
Terkait pembahasan perpu itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, pembuatan PP sebagai aturan pelaksanaan Perpu No 1/2007 akan menjadi pemborosan energi jika DPR nantinya menolak mengesahkan perpu itu sendiri. Fraksi PDI Perjuangan berketetapan akan menolak perpu itu.
Menurut Hasto, perpu itu melanggar demokrasi ekonomi, melanggar UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, penetapan FTZ dengan gegabah juga akan kembali melemahkan kepabeanan yang baru mulai dibenahi.
Sementara itu, Ketua Komisi VI Didik J Rachbini mengungkapkan, proses politik di DPR seharusnya dilakukan secara fungsional agar bermanfaat bagi dunia usaha dan investasi. Didik mengakui, penetapan FTZ akan lebih sempurna secara administratif jika dilakukan dengan UU.
"Masalahnya, apakah penyempurnaan itu mempunyai fungsi ekonomi atau tidak," ujar Didik Rachbini. (FER/INU/DAY)
Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user ...
