Peraturan

Peraturan Pemerintah - 61 TAHUN 1992, 19 Sept 1992


Status :

Peraturan Pemerintah - 61 TAHUN 1992 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1992

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN REKSA DANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, penghasilan berupa dividen dan bunga obligasi serta keuntungan dari penjualan sekuritas yang diterima atau diperoleh Perusahaan Reksa Dana tidak termasuk Obyek Pajak Penghasilan apabila seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana tersebut dibagikan sebagai dividen kepada para pemodal;
  2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur pengertian penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana dan dividen yang dibagikan kepada para pemodal dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN REKSA DANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  1. Penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
  2. Saham dividen adalah dividen yang dibagikan berupa saham kepada pemegang saham yang merupakan kapitalisasi dari keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa dana.

Pasal 2

Penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana tidak termasuk obyek pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, sepanjang seluruhnya dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai dan/atau saham dividen.

Pasal 3

Ketentuan mengenai saham dividen perusahaan reksa dana akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 19 September 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 104




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK NDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1992

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN REKSA DANA

UMUM

Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984) ditentukan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana dari investasi untuk kepentingan pemodal tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan, sepanjang seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperolehnya dibagikan kepada para pemodal sebagai bagian keuntungan atau dividen.

Mengingat hal tersebut, perlu diatur dan diberikan penegasan mengenai pengertian penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana dan pengertian bagian keuntungan atau dividen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Penghasilan bruto adalah penghasilan berupa dividen, bunga obligasi dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.

Angka 2
Dividen atau bagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemodal meliputi baik yang dibagikan dalam bentuk tunai maupun yang dibagikan dalam bentuk saham dividen. Saham dividen (stock dividend) adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk saham yang merupakan kapitalisasi dari keuntungan yang diperoleh perusahaan reksa dana.

Pasal 2

Penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana tidak dikenakan Pajak Penghasilan apabila seluruh penghasilan bersih tersebut dibagikan kepada para pemodal berupa dividen atau bagian keuntungan, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham dividen.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi para pemodal yang menyertakan modalnya pada perusahaan reksa dana, mengingat pada umumnya mereka adalah para pemodal kecil.

Yang dimaksud dengan dibagikan kepada para pemodal adalah apabila telah diputuskan oleh rapat Umum Pemegang Saham bahwa seluruh penghasilan bersih tersebut dibagikan kepada para pemegang saham dan telah dibukukan oleh perusahaan sehingga rekening laba ditahan pada Neraca perusahaan adalah nihil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3497



Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 7 TAHUN 1991, Tanggal 30 Des 1991
3
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
4
Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top