Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 2/KMK.05/2000, 3 Jan 2000


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/KMK.05/2000

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN
BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT PAN STAR
INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA SERANG KM. 16.8 DESA TELAGASARI, KECAMATAN
CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, JAWA BARAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa setelah melakukan penelitian terhadap permohonan PT Pan Star Internasional Nomor :01/PSI-UMU/IX/1999 tanggal 6 September 1999, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Pan Star Internasional telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
  2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan sebagai PKB merangkap PDKB kepada PT Pan Star Internasional;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
  3. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 349/KMK.01/1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT PAN STAR INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA SERANG KM. 16.8 DESA TELAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, JAWA BARAT.

PERTAMA :

Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Pan Star Internasional sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada :

a. Nama Perusahaan : PT Pan Star Internasional
b. Alamat Kantor Perusahaan : Jalan Raya Serang KM. 16,8 Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat
c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Jimmy Sumitro
d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jalan Surya Nirmala 2 D Nomor 14 Kedoya, Jakarta Barat
e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.882.512.5-411
f. Luas Lokasi Kawasan Berikat : 21.195 M2
g. Jenis Hasil Produksi : Industri pakaian jadi dan Sweater dari Catton, Acrylic dan Nilon.


KEDUA :

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk :
  1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
  2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 349/KMK.01/1999;
  3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
  4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2000
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUDIBYO


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

2
3
Kawasan Berikat
Keputusan Menteri Keuangan - 291/KMK.05/1997, Tanggal 26 Jun 1997
4
Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Pemerintah - 33 TAHUN 1996, Tanggal 4 Jun 1996
back to top