Peraturan

Keputusan Presiden - 83 TAHUN 2003, 4 Nop 2003


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2003

TENTANG

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Sekretariat Pengadilan Pajak, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat adalah unsur pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak.

  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pengadilan Pajak.

  3. Sekretariat secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Pasal 2

Sekretariat rnernpunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

  1. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga;
  2. pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan;
  3. penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
  4. pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak;
  5. pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak;
  6. pengolahan data dan pelayanan informasi;
  7. pelayanan administrasi persiapan persidangan;
  8. pelayanan administrasi persidangan;
  9. pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Sekretariat

Pasal 4

Organisasi Sekretariat terdiri dari :

  1. Sekretaris;
  2. Wakil Sekretaris;
  3. Bagian, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
  4. Sekretaris Pengganti yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat sesuai dengan tugas yang ditetapkan.

Pasal 6

Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Panitera.

Bagian Ketiga
Wakil Sekretaris

Pasal 7

(1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin Sekretariat serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris.

(2)

Apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris.

Pasal 8

Wakil Sekretaris rnerangkap tugas kepaniteraan sehagai Wakil Panitera.

Bagian Keempat
Bagian

Pasal 9

Bagian adalah unsur pelaksana sebagian tugas Sekretariat.

Bagian Kelima
Sekretaris Pengganti

Pasal 10

Sekretaris Pengganti adalah unsur pembantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 11

Seluruh unsur di lingkungan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretaniat sendiri maupun dalam hubungan antar instansi/ lembaga, sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1) Sekretaris adalah jabatan eselon II a.

(2)

Wakil Sekretanis adalah jabatan eselon II b.
(3) Kepala Bagian dan Sekretaris Pengganti adalah jabatan eselon III a.
(4) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 13

(1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak.

(2)

Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteni Keuangan atas usul Sekretaris setelah mendapat pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Pengadilan Pajak
Undang-Undang - 14 TAHUN 2002, Tanggal 12 Apr 2002
2
Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Keputusan Presiden - 52 TAHUN 1997, Tanggal 31 Des 1997
back to top