Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 174/KMK.04/1993, 23 Feb 1993


Status :

Keputusan Menteri Keuangan - 174/KMK.04/1993 Telah beberapa kali mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait, Klik disini !!

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/KMK.04/1993

TENTANG

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

  1. bahwa ketentuan mengenai Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 tanggal 22 Nopember 1991 perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional;
  2. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

Pasal 1 butir 3 jo. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

(1) Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak atas Bumi dan Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
(2) Obyek Pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan nilai jual obyek pajak yang tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, maka nilai jual obyek pajak tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
(3) Wewenang untuk menetapkan klasifikasi dan besarnya NJOP atas Bumi dan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.

Pasal 2

Penentuan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan untuk usaha bidang perkebunan, perhutanan, pertambangan, perikanan dan peternakan ditentukan menurut tata cara sebagaimana tercantum pada Lampiran III, IV, V dan VI Keputusan ini.

Pasal 3

Obyek Pajak tertentu yang bernilai tinggi, nilai jual obyek pajaknya dapat ditentukan berdasarkan penilaian secara individual.

Pasal 4

Obyek Pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

  1. Obyek Pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan nilai jual obyek pajak yang tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
  2. Obyek Pajak yang nilai jualnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
  3. Obyek Pajak yang diperuntukkan dan atau digunakan untuk perumahan mewah, usaha komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti:
    1. penambangan lepas pantai (rig) dan di bawah tanah;
    2. jalan tol;
    3. obyek rekreasi/sport;
    4. lapangan golf;
    5. pompa bensin;
    6. dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1147/KMK.04/1991 tanggal 22 November 1991 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 23 Februari 1993
MENTERI KEUANGAN

ttd.

J.B. SUMARLIN


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan - 1147/KMK.04/1991, Tanggal 22 Nop 1991
2
Pajak Bumi Dan Bangunan
Undang-Undang - 12 TAHUN 1985, Tanggal 27 Des 1985
back to top