Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 748/KMK.04/1990, 28 Jun 1990


Status :

Keputusan Menteri Keuangan - 748/KMK.04/1990 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 748/KMK.04/1990

TENTANG

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan iklim investasi di wilayah tertentu, dipandang perlu untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang pengurangan pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU.

Pasal 1

(1)

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib Pajak yang melakukan investasi/penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah :

  1. Propinsi Kalimantan Barat;
  2. Propinsi Kalimantan Timur;
  3. Propinsi Kalimantan Selatan;
  4. Propinsi Kalimantan Tengah;
  5. Propinsi Sulawesi Utara;
  6. Propinsi Sulawesi Selatan;
  7. Propinsi Sulawesi Tengah;
  8. Propinsi Sulawesi Tenggara;
  9. Propinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Propinsi Nusa Tenggara Barat;
  11. Propinsi Timor Timur;
  12. Propinsi Maluku;
  13. Propinsi Irian Jaya;

terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah.

(2)

Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk investasi di bidang :

  1. Pertanian;
  2. Perkebunan;
  3. Peternakan;
  4. Perikanan;
  5. Pertambangan;
  6. Kehutanan;
  7. Perindustrian;
  8. Real Estate/Industrial Estate;
  9. Perhotelan dan Jasa Pengembangan Kepariwisataan;
  10. Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa angkutan darat, laut dan udara.
(3)

Bagi perusahaan yang melakukan perluasan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku dalam hal besarnya perluasan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari investasi yang sudah dilakukan sampai dengan akhir tahun pajak sebelum tahun pajak di mana perluasan tersebut dilakukan, di wilayah-wilayah dan di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 2

Pelaksanaan Teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.






Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 1990
MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Pajak Bumi Dan Bangunan
Undang-Undang - 12 TAHUN 1985, Tanggal 27 Des 1985
2
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top