Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 456/KMK.012/1984, 21 Mei 1984


Status :

Keputusan Menteri Keuangan - 456/KMK.012/1984 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 456/KMK.012/1984

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 41 Tahun 1982 dipandang perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah atas Hasil Operasi Pertamina sendiri dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 76) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 No. 64 tentang perubahan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 50)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina sendiri dan Kontrak Production Sharing (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 No. 3239).
  4. Keputusan Presiden No. 45/M Tahun 1983 tanggal 6 Maret 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan penerimaan bersih usaha (Net Operating Income) dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 adalah yang diperoleh dari hasil Operasi Pertamina Sendiri termasuk hasil lainnya setelah dikurangi biaya operasi.

Pasal 2

Dalam menghitung penerimaan bersih usaha dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, tidak termasuk di dalamnya penerimaan Retensi (Fee) dan penerimaan Bonus, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 dan juga penerimaan lainnya yang perhitungannya dan penyetoran pajaknya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3

Penghasilan yang diperoleh dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, adalah semua penghasilan dan biaya yang dapat diperhitungkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan minyak dan gas bumi, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI

Pasal 4

(1)

Pertamina diwajibkan melunasi kewajiban termaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dengan menyetorkannya ke Rekening "Bendahara Umum Negara" Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

(2)

Pembayaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan setiap bulan pada bulan berikutnya.

(3)

Besarnya pembayaran setiap bulan seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban termaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, berdasarkan Anggaran tahun berjalan.

(4)

Pada bulan berikutnya setelah berakhir sesuatu triwulan, maka pembayaran-pembayaran kewajiban termaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, yang dilakukan selama triwulan yang bersangkutan harus disesuaikan dengan kewajiban yang seharusnya terhutang atas dasar perhitungan Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) menurut laporan keuangan triwulanan Pertamina.

(5)

Jika setelah dilakukan penyesuaian perhitungan termaksud pada ayat (4) Pasal ini ternyata terdapat kekurangan atau kelebihan atas kewajiban yang seharusnya terhutang untuk triwulan yang bersangkutan, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran kewajiban tersebut diperhitungkan dengan pembayaran kewajiban bulan berikutnya.

(6)

Jika setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ternyata bahwa jumlah pembayaran-pembayaran selama tahun yang bersangkutan kurang atau lebih dari jumlah kewajiban yang seharusnya terhutang, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran kewajiban tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak dan atau Direktur Jenderal Moneter Luar Negeri sesuai bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 1984
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

RADIUS PRAWIRO


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top