Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 65/KMK.01/2002, 27 Feb 2002


Status :

Keputusan Menteri Keuangan - 65/KMK.01/2002 Telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait. Klik disini !!

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/KMK.01/2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ M Tahun 2001;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 41/M.PAN/2/2002 tanggal 15 Februari 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR.

BAB I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

(1)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

  1. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang ada dalam wilayah wewenangnya;
  2. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
  3. pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, registrasi, dan evaluasi data Wajib Pajak serta pembinaan potensi perpajakan wilayah;
  4. bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan;
  5. penyelesaian keberatan dan pengurangan;
  6. pembetulan surat ketetapan pajak;
  7. pelaksanaan urusan banding Wajib Pajak;
  8. pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak;
  9. pemeriksaan dan penyidikan pajak;
  10. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang perpajakan;
  11. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri dari:

  1. Bagian Umum;
  2. Bidang Analisa Data dan Pengawasan;
  3. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan;
  4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak;
  5. Bidang Keberatan dan Banding;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kode etik;
  2. pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
  3. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha, penyusunan laporan, dan pemberian bantuan hukum;
  5. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari :

  1. Subbagian Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Rumah Tangga;
  4. Subbagian Tata Usaha dan Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan kode etik.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.
(4)

Subbagian Tata Usaha dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Bidang Analisa Data dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis data wajib pajak, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, teknis intensifikasi, penatausahaan penerimaan pajak serta memberikan dukungan teknis operasional komputer.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Analisa Data dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengumpulan dan pengolahan data atau alat keterangan serta penyajian informasi;
  2. bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
  3. bimbingan teknis intensifikasi wajib pajak;
  4. pemantauan,penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
  5. pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data;
  6. pemeliharaan website;
  7. pelaporan kinerja Kantor Wilayah.

Pasal 11

Bidang Analisa Data dan Pengawasan terdiri dari :

  1. Seksi Analisa Data;
  2. Seksi Pengawasan;
  3. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 12

(1)

Seksi Analisa Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data atau alat keterangan, penyajian informasi dan bimbingan teknis intensifikasi serta pelaporan kinerja Kantor Wilayah.

(2)

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

(3)

Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan bimbingan dan dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, pembuatan back-up data dan pemeliharaan website.

Pasal 13

Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelayanan wajib pajak, bimbingan dan pengawasan penyuluhan, kerjasama perpajakan, serta registrasi dan pemantauan data identitas Wajib Pajak.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

  1. bimbingan pelayanan Wajib Pajak;
  2. bimbingan dan pengawasan penyuluhan dan kerjasama perpajakan;
  3. pelaksanaan urusan penyuluhan dan kerjasama perpajakan;
  4. bimbingan registrasi dan pemantauan data identitas Wajib Pajak.

Pasal 15

Bidang Pelayanan dan Penyuluhan terdiri dari:

  1. Seksi Bimbingan Pelayanan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Kerjasama Perpajakan.

Pasal 16

(1) Seksi Bimbingan Pelayanan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan Wajib Pajak, registrasi dan pemantauan data identitas Wajib Pajak.
(2)

Seksi Penyuluhan dan Kerjasama Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan penyuluhan, kerjasama perpajakan,serta urusan penyuluhan dan kerjasama perpajakan.

Pasal 17

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review), bantuan penagihan dan urusan administrasi penyidikan(termasuk pemeriksaan bukti permulaan).

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi:

  1. bimbingan teknis administrasi dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan pajak;
  2. bimbingan teknis administrasi dan pemantauan pelaksanaan penagihan pajak;
  3. pelaksanaan urusan administrasi penyidikan (termasuk pemeriksaan bukti permulaan);
  4. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review);
  5. penghitungan angka kredit;
  6. bantuan pelaksanaan penagihan.

Pasal 19

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri dari:

  1. Seksi Bimbingan Pemeriksaan;
  2. Seksi Bimbingan Penagihan;
  3. Seksi Administrasi Penyidikan.

Pasal 20

(1)

Seksi Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis administrasi, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak.

(2)

Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis administrasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak, serta bantuan pelaksanaan penagihan.

(3) Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi dan pemantauan hasil pelaksanaan penyidikan serta penghitungan angka kredit.

Pasal 21

Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, uraian banding dan pengurangan sanksi serta pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyelesaian keberatan, uraian banding, dan pengurangan sanksi;
  2. pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 23

Bidang Keberatan dan Banding terdiri dari:

  1. Seksi Keberatan dan Banding I;
  2. Seksi Keberatan dan Banding II;
  3. Seksi Keberatan dan Banding III;

Pasal 24

(1)

Seksi Keberatan dan Banding I mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding, serta pembetulan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak sektor industri.

(2)

Seksi Keberatan dan Banding II mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding, serta pembetulan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak sektor perdagangan.

(3)

Seksi Keberatan dan Banding III mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding, serta pembetulan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak sektor jasa.

BAB II
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK SEBESAR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

(1)

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 26

KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, KPP menyelenggarakan fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
  2. penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak;
  3. pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  4. penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  5. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
  6. penerbitan surat ketetapan pajak;
  7. pembetulan surat ketetapan pajak;
  8. pengurangan sanksi pajak;
  9. penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
  10. pelaksanaan administrasi KPP.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 28

KPP terdiri dari:

  1. Subbagian Umum;
  2. Seksi Administrasi Basis Data;
  3. Seksi Pelayanan;
  4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
  5. Seksi Pemeriksaan;
  6. Seksi Penagihan;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
(2)

Seksi Administrasi Basis Data mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan data, pemeliharaan Relational Data Base Management System (RDBMS), pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer, pelayanan dukungan teknis komputer serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja.

(3)

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan wajib pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat permohonan (termasuk surat-surat lainnya dari Wajib Pajak), perekaman dokumen perpajakan (termasuk SPT, Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding), dan kearsipan berkas Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

(4)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum, serta melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak.

(5)

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, penerimaan dan perekaman serta penyaluran data/alat keterangan, pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pajak serta urusan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

(6)

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pembuatan usulan pelelangan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPP yang bersangkutan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan Instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

(1)

Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Wilayah.

(2)

Para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.

(3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

BAB V
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 39

Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat :

  1. 1 (satu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, berlokasi di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh Indonesia;
  2. 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, berlokasi di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh Indonesia.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 40

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar adalah jabatan eselon II a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar adalah jabatan eselon III a.
(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah jabatan eselon III a.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar adalah jabatan eselon IV a.
(5)

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah jabatan eselon IV a.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar melakukan fungsi penyidikan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 42

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar melakukan fungsi pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan lengkap yang secara operasional dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 43

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, didasarkan atas segmentasi industri yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 44

Penentuan kriteria Wajib Pajak Besar yang menjadi sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 45

Pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 46

Penentuan jenis jabatan fungsional pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 47

(1)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yang ditetapkan dalam keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar selanjutnya ditetapkan menjadi Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 49

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Februari 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top