Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 11/PJ.5/2001

Seluruh KPP agar merekam seluruh elemen data SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya paling lambat sepuluh hari sejak diterimanya SPT Masa PPN tersebut.

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi SIP untuk sementara hanya digunakan oleh KPP tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai KPP ujicoba untuk melaksanakan konfirmasi PK-PM melalui komputer.

Pajak Masukan yang dimohonkan pengembaliannya tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antara lain karena : nomor seri Faktur Pajak dan atau Nama PKP dan atau NPWP PKP dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman.

PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya.

Dalam hal ketidaksesuaian terjadi yang disebabkan oleh kesalahan perekaman elemen data Pajak Masukan, maka harus dilakukan "up dating" sebagaimana mestinya.

Print out daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh Kepala Seksi PPN dan PTLL dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini maka hasil konfirmasi sudah terjawab ada.

Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran ini. Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai yang diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tidak perlu dimintakan klarifikasi.

"ada dan sesuai" maka Pajak Masukan yang dimohonkan pengembaliannya dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

"tidak ada" dengan indikasi yang menunjukkan bahwa atas Faktur Pajak tersebut belum/terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual maka Pajak Masukan yang dimohonkan pengembaliannya dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

"tidak ada" dengan indikasi yang menunjukkan bahwa atas Faktur Pajak yang dimohonkan pengembaliannya tersebut adalah faktur yang tidak sah, antara lain :

PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan. Apabila Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut adalah Faktur Pajak yang tidak sah maka Pajak Masukannya tidak bisa dikreditkan oleh PKP Pembeli.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima, maka Faktur Pajak tersebut dianggap ada dan sesuai sehingga dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Bagi KPP yang dimintakan klarifikasi; Permintaan klarifikasi harus ditanggapi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan klarifikasi. Dalam hal menurut hasil penelitian permintaan klarifikasi pada administrasi Wajib Pajak ternyata Jawaban klarifikasi atas Faktur Pajak "tidak ada" harus disertai dengan penjelasannya.

Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual. Dalam hal ini terhadap PKP tersebut agar diterbitkan surat teguran untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu paling lambat (7) tujuh hari sejak tanggal surat teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Dalam hal KPP non uji coba memerlukan konfirmasi ke KPP Uji coba maka dilakukan dengan cara menghubungi Direktorat Informasi Perpajakan atau Kantor Wilayah masing-masing dengan V-SAT dan atau MODEM untuk mendapatkan data Pajak Keluaran yang telah dilaporkan oleh PKP Penjual yang terdaftar di KPP Uji coba.

Dari data tersebut KPP non uji coba membuat daftar sebagaimana dimaksud pada butir 2.5 dan melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.1.