Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan - 100/PMK.01/2008, 11 Jul 2008


Status :

Peraturan Menteri Keuangan - 100/PMK.01/2008 Telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini !!

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100/PMK.01/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Departemen Keuangan, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

Mengingat :
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1697/M.PAN/7/2008 tanggal 7 Juli 2008;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN.


BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Keuangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.


Pasal 2

Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.


Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
  2. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
  3. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;
  5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.


BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Departemen Keuangan terdiri dari:
  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Anggaran;
  3. Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
  8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
  9. Inspektorat Jenderal;
  10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
  11. Badan Kebijakan Fiskal;
  12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
  13. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
  14. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
  15. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
  16. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
  17. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara;
  18. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
  19. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
  20. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.


BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Departemen Keuangan;
  2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
  3. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretariat Jenderal terdiri dari:
  1. Biro Perencanaan dan Keuangan;
  2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
  3. Biro Hukum;
  4. Biro Bantuan Hukum;
  5. Biro Sumber Daya Manusia;
  6. Biro Hubungan Masyarakat;
  7. Biro Perlengkapan;
  8. Biro Umum.


Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, rencana strategik, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Departemen, penyusunan anggaran Departemen, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Departemen, serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek Departemen serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen;
  3. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen;
  4. pelaksanaan akuntansi anggaran Departemen serta pelaporan keuangan Departemen;
  5. perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators di lingkungan Departemen Keuangan;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
  1. Bagian Perencanaan Program;
  2. Bagian Penganggaran;
  3. Bagian Perbendaharaan;
  4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  5. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 11

Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan strategik Departemen serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kinerja Departemen.


Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
  1. penelaahan dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, penyerasian rencana sektoral dan regional di lingkungan Departemen;
  2. penelaahan dan penyusunan rencana program lintas sektoral dan regional, penyerasian rencana, kerja sama dan sinkronisasi lintas sektoral dan regional, serta pemantauan, evaluasi, dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan;
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan kinerja Departemen.


Pasal 13

Bagian Perencanaan Program terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan Program I;
  2. Subbagian Perencanaan Program II;
  3. Subbagian Perencanaan Program Lintas Sektoral;
  4. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.


Pasal 14

(1) Subbagian Perencanaan Program I mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, penyerasian rencana sektoral dan regional pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal,dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
(2) Subbagian Perencanaan Program II mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, penyerasian rencana sektoral dan regional pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.
(3) Subbagian Perencanaan Program Lintas Sektoral mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana program lintas sektoral dan regional, penyerasian rencana, kerjasama dan sinkronisasi lintas sektoral dan regional, serta pemantauan,evaluasi dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan.
(4) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan kinerja Departemen.


Pasal 15

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen.


Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Departemen;
  2. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Pembiayaan dan Perhitungan) Departemen;
  3. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 17

Bagian Penganggaran terdiri dari:
  1. Subbagian Penganggaran I;
  2. Subbagian Penganggaran II;
  3. Subbagian Penganggaran III;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 18

(1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen untuk unit Sekretariat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta pemrosesan uang ganjaran, penyiapan data anggaran Departemen, danpelaporan.
(2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen untuk unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Inspektorat Jenderal, penyiapan data anggaranDepartemen, dan pelaporan.
(3) Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen untuk unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan BadanKebijakan Fiskal, penyiapan data anggaran Departemen, dan pelaporan.
(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 19

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen.


Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Departemen;
  2. verifikasi dokumen permintaan pembayaran lingkup Sekretariat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;
  4. penyiapan bahan dan pengelolaan tunjangan khusus.


Pasal 21

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:
  1. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan;
  2. Subbagian Verifikasi Perbendaharaan;
  3. Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan;
  4. Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus.


Pasal 22

(1) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pemberian dan pemantauan penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan anggaran, dan penyiapan bahan penyusunan pedomanpelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Subbagian Verifikasi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah pembayaran dan penetapan SKPP, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasipembiayaan, dan pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
(3) Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi danpenagihan.
(4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan yang terkait dengan pemberiantunjangan khusus dan menyelenggarakan tata usaha tunjangan khusus.


Pasal 23

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Departemen.


Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Sekretariat Jenderal;
  2. penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Departemen Keuangan;
  3. penyusunan laporan keuangan Departemen meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  4. pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;
  5. penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Departemen;
  6. penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa.


Pasal 25

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
  2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III;
  4. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.


Pasal 26

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak,Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Inspektorat Jenderal.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
(4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan eselon I Sekretariat Jenderal, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan seluruh unit eselon I dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Departemen, serta menyiapkan tanggapan hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan unit eselon I Sekretariat Jenderal maupuntingkat Departemen Keuangan.


Pasal 27

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators di lingkungan Departemen Keuangan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard.


Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan data dan analisis Key Performance Indicators berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. penyajian informasi Key Performance Indicators dan implementasi sistem manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 29

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama I;
  2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama II;
  3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama III;
  4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama IV.


Pasal 30

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta penyajian informasi Key Performance Indicators dan implementasi konsep manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Departemen Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Pasal 31

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.


Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:
  1. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi;
  2. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  3. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 33

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi I;
  2. Bagian Organisasi II;
  3. Bagian Ketatalaksanaan I;
  4. Bagian Ketatalaksanaan II;
  5. Bagian Jabatan Fungsional;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 34

Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Pusat Investasi Pemerintah.


Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi;
  2. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.


Pasal 36

Bagian Organisasi I terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi IA;
  2. Subbagian Organisasi IB;
  3. Subbagian Organisasi IC.


Pasal 37

Subbagian Organisasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Pusat Investasi Pemerintah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Pasal 38

Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.


Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi;
  2. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.


Pasal 40

Bagian Organisasi II terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi IIA;
  2. Subbagian Organisasi IIB;
  3. Subbagian Organisasi IIC.


Pasal 41

Subbagian Organisasi IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Pasal 42

Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Pusat Investasi Pemerintah.


Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
  2. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  3. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal;
  4. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 44

Bagian Ketatalaksanaan I terdiri dari:
  1. Subbagian Ketatalaksanaan IA;
  2. Subbagian Ketatalaksanaan IB;
  3. Subbagian Ketatalaksanaan IC;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 45

(1) Subbagian Ketatalaksanaan IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Pusat Investasi Pemerintah sesuai penugasanyang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
(2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 46

Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.


Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
  2. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  3. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.


Pasal 48

Bagian Ketatalaksanaan II terdiri dari:
  1. Subbagian Ketatalaksanaan IIA;
  2. Subbagian Ketatalaksanaan IIB;
  3. Subbagian Ketatalaksanaan IIC.


Pasal 49

Subbagian Ketatalaksanaan IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Pasal 50

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.


Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional;
  2. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.


Pasal 52

Bagian Jabatan Fungsional terdiri dari:
  1. Subbagian Jabatan Fungsional I;
  2. Subbagian Jabatan Fungsional II;
  3. Subbagian Jabatan Fungsional III.


Pasal 53

Subbagian Jabatan Fungsional I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 54

Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen.


Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai;
  2. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak;
  3. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum;
  4. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang;
  5. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 56

Biro Hukum terdiri dari:
  1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan;
  2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum;
  4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang;
  5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 57

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.


Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak;
  2. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kepabeanan dan cukai.


Pasal 59

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri dari:
  1. Subbagian Hukum Pajak I;
  2. Subbagian Hukum Pajak II;
  3. Subbagian Hukum Kepabeanan I;
  4. Subbagian Hukum Kepabeanan II.


Pasal 60

(1) Subbagian Hukum Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perpajakan yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan I, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak TidakLangsung Lainnya, dan Pajak Penghasilan.
(2) Subbagian Hukum Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perpajakan yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan II, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPenagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengadilan Pajak.
(3) Subbagian Hukum Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang teknis kepabeanan, pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, pemberianuang ganjaran, keberatan dan banding.
(4) Subbagian Hukum Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang fasilitas kepabeanan lainnya, penyidikan dan pencegahan penyelundupan, pengendalian imporatau ekspor barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan cukai.


Pasal 61

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.


Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum anggaran;
  2. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perimbangan keuangan termasuk otonomi antara pusat dan daerah;
  3. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbendaharaan termasuk pengelolaan dana investasi dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
  4. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pendapatan negara bukan pajak.


Pasal 63

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri dari:
  1. Subbagian Hukum Anggaran;
  2. Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan;
  3. Subbagian Hukum Perbendaharaan;
  4. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Pasal 64

(1) Subbagian Hukum Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran yang meliputi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rancangan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN, dan rancangan APBN Perubahan, serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang penganggaran di seluruh Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Kementerian/Lembaga termasuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-P Nias, Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi, anggaran Badan Layanan Umum, Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP), penyusunan Laporan Semester I pelaksanaan APBN, penyusunan Nota Keuangan, danmasalah anggaran terkait lainnya.
(2) Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi bagi hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dan otonomi daerah termasuk dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah, hibah dan kapasitas daerah termasuk dana darurat, obligasi daerah serta pendanaan dan informasi keuangan daerah, dan masalah perimbangan keuanganantara pusat dan daerah lainnya.
(3) Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan kas negara termasuk tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara, pengelolaan dana investasi, pembinaan pengelolaan pola keuangan Badan Layanan Umum, akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem perbendaharaan dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban kontijensi Pemerintah serta masalahperbendaharaan terkait lainnya.
(4) Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalahhukum di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Pasal 65

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.


Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara;
  2. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan;
  3. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang;
  4. penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Departemen;
  5. penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Departemen;
  6. komputerisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas Departemen.


Pasal 67

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, terdiri dari:
  1. Subbagian Hukum Barang Milik Negara;
  2. Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan;
  3. Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang;
  4. Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum.


Pasal 68

(1) Subbagian Hukum Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum kekayaan negara yang meliputi barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Kementerian/Lembaga termasuk barang miliknegara pada Badan Layanan Umum.
(2) Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum kekayaan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk penyertaan modal negara berikut perubahannya pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, dan badanhukum/badan usaha lain serta usaha kecil, mikro, dan menengah.
(3) Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang termasuk pengurusan piutang negara dan pelaksanaan Panitia Urusan Piutang Negara serta lelang.
(4) Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum mempunyai tugas menyusun dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum, pelayanan informasi peraturan perundangundangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang tugas Departemen dan pengembangan Sistem JaringanDokumentasi dan lnformasi (SJDI) Hukum di lingkungan Departemen.


Pasal 69

Bagian Hukum Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang.


Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Hukum Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat berharga negara, pinjaman dan hibah luar negeri, dan pembiayaan syariah;
  2. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 71

Bagian Hukum Pengelolaan Utang terdiri dari:
  1. Subbagian Hukum Pengelolaan Utang I;
  2. Subbagian Hukum Pengelolaan Utang II;
  3. Subbagian Hukum Pengelolaan Utang III;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 72

(1) Subbagian Hukum Pengelolaan Utang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat utang negara, dan derivatif terkaitdengan surat utang negara.
(2) Subbagian Hukum Pengelolaan Utang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat berharga syariah negara (syuku’), dan pembiayaan berdasarkan pada prinsip hukum syariah serta derivatif terkait denganpembiayaan berdasarkan pada prinsip hukum syariah.
(3) Subbagian Hukum Pengelolaan Utang III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara berupa pinjaman dan hibah luar negeri termasuk penerusan pinjaman dan hibah luar negeri serta pengelolaan pinjaman pemerintah yangbersumber dari Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah.
(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 73

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum jasa keuangan serta pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.


Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, jasa pembiayaan, lembaga penjaminan, dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya;
  2. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks program penjaminan Pemerintah;
  3. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan serta jaminan pemerintah dan kewajiban kontinjensi.


Pasal 75

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian terdiri dari:
  1. Subbagian Hukum Jasa Keuangan I;
  2. Subbagian Hukum Jasa Keuangan II;
  3. Subbagian Hukum Jasa Keuangan III;
  4. Subbagian Hukum Perjanjian.


Pasal 76

(1) Subbagian Hukum Jasa Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang asuransi, dana pensiun, dan pasar modal, serta permasalahan hukum non litigasi eks programpenjaminan pemerintah.
(2) Subbagian Hukum Jasa Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan, termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selain permasalahan hukum eks program penjaminanpemerintah, dan lembaga pembiayaan.
(3) Subbagian Hukum Jasa Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang lembagakeuangan internasional non publik, lembaga penjaminan, dan jasa keuangan lainnya.
(4) Subbagian Hukum Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang hukum perjanjian nasional, dan perjanjian internasional, khususnya perjanjian pengadaan barang dan jasa, perjanjian perlindungan, promosi dan kerjasama investasi, perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur yang terkait dengan jaminan pemerintah (government guarantee), kewajiban kontinjensi, dan manajemen resiko serta perjanjiankerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.


Bagian Keenam
Biro Bantuan Hukum

Pasal 77

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional dan Arbitrase.


Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen;
  2. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  3. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 79

Biro Bantuan Hukum terdiri dari:
  1. Bagian Bantuan Hukum I;
  2. Bagian Bantuan Hukum II;
  3. Bagian Bantuan Hukum III;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 80

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen.


Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
  2. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;
  3. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai Departemen yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.


Pasal 82

Bagian Bantuan Hukum I terdiri dari:
  1. Subbagian Bantuan Hukum IA;
  2. Subbagian Bantuan Hukum IB;
  3. Subbagian Bantuan Hukum IC;
  4. Subbagian Bantuan Hukum ID.


Pasal 83

Subbagian Bantuan Hukum Wilayah IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Pasal 84

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).


Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
  2. pendampingan kepada para mantan pejabat, dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Departemen yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;
  3. pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;
  4. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 86

Bagian Bantuan Hukum II terdiri dari:
  1. Subbagian Bantuan Hukum IIA;
  2. Subbagian Bantuan Hukum IIB;
  3. Subbagian Bantuan Hukum IIC;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 87

(1) Subbagian Bantuan Hukum IIA, IIB, dan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para mantan pejabat dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Departemen yang dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan PenyehatanPerbankan Nasional, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
(2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 88

Bagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian.


Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
  2. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan mantan pegawai Departemen yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;
  3. pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, serta dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.


Pasal 90

Bagian Bantuan Hukum III terdiri dari:
  1. Subbagian Bantuan Hukum IIIA;
  2. Subbagian Bantuan Hukum IIIB;
  3. Subbagian Bantuan Hukum IIIC;
  4. Subbagian Bantuan Hukum IIID.


Pasal 91

Subbagian Bantuan Hukum IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Departemen yang dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


Bagian Ketujuh
Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 92

Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Biro SDM menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. pengembangan sumber daya manusia Departemen Keuangan;
  3. pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Keuangan;
  4. pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Departemen Keuangan;
  5. penyelesaian mutasi pangkat dan pensiun pegawai di lingkungan Departemen Keuangan;
  6. penyiapan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian, pemberhentian pegawai, penyelesaian administrasi umum, dan pengelolaan kesejahteraan pegawai.


Pasal 94

Biro SDM terdiri dari :
  1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;
  2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia;
  4. Bagian Mutasi Pangkat dan Pensiun;
  5. Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 95

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
  1. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Biro SDM;
  2. penyiapan penyusunan formasi dan penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. penyiapan pengalokasian pegawai baru, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 97

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
  2. Subbagian Formasi dan Penyaringan;
  3. Subbagian Penempatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Manusia.


Pasal 98

(1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan RencanaKerja Anggaran Kementerian/Lembaga Biro SDM.
(2) Subbagian Formasi dan Penyaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkunganDepartemen Keuangan.
(3) Subbagian Penempatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penempatan pegawai baru, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, dan evaluasipelaksanaan kebijakan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 99

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan assessment center dan psikotes serta penyiapan mutasi jabatan pegawai, pengembangan standar dan pengawasan kinerja, koordinasi pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan tanda jasa, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal.


Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan assessment center dan psikotes;
  2. pengembangan dan evaluasi sistem assessment center dan psikotes;
  3. penyiapan mutasi jabatan dan koordinasi pembinaan pola karir di lingkungan Departemen;
  4. penyiapan riset, pengembangan, dan pengawasan standar kinerja, koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
  5. penyiapan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan analisis, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.


Pasal 101

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  1. Subbagian Assessment Center;
  2. Subbagian Mutasi Jabatan Pegawai;
  3. Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia;
  4. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.


Pasal 102

(1) Subbagian Assessment Center mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan assessment center terhadap pejabat eselon II dan III di lingkungan Departemen Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan assessment center pejabat eselon IV oleh unit eselon I masing-masing dan penyiapan bahanpelaksanaan psikotes.
(2) Subbagian Mutasi Jabatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan mutasi jabatan struktural eselon I, II, dan III di lingkungan Departemen Keuangan, dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta mutasi jabatanfungsional, dan pengaturan status kepegawaian.
(3) Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan riset, pengembangan, dan pengawasan standar kinerja, koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, sertapemberian penghargaan dan tanda jasa.
(4) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan analisis, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, danevaluasi pendidikan dan pelatihan.


Pasal 103

Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Keuangan serta pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan petunjuk operasional penerapan standardisasi basis data, bimbingan teknis penerapan standardisasi basis data dan pemantauan prosedur jalur pengiriman dan pertukaran data;
  2. pengelolaan dan pemantauan administrasi basis data, sistem aplikasi pengolahan data dan sistem informasi, serta penggunaan, pemeliharaan, dan pemantauan perangkat keras, lunak, dan sarana pendukung komputer lainnya;
  3. penyusunan statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan dan informasi sumber daya manusia lainnya;
  4. pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian.


Pasal 105

Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  1. Subbagian Integrasi Data;
  2. Subbagian Pengelolaan Basis Data;
  3. Subbagian Penyajian Data dan Informasi;
  4. Subbagian Naskah dan Dokumentasi.


Pasal 106

(1) Subbagian Integrasi Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional standardisasi basis data, bimbingan teknis penerapan standardisasi basis data dan pemantauan prosedur jalur pengirimandan pertukaran data kepegawaian.
(2) Subbagian Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemantauan administrasi basis data, sistem aplikasi pengolahan data dan sistem informasi, serta penggunaan, pemeliharaan, dan pemantauan perangkat keras, lunak,dan sarana pendukung komputer lainnya.
(3) Subbagian Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan dan informasi sumber daya manusia lainnya.
(4) Subbagian Naskah dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian.


Pasal 107

Bagian Mutasi Pangkat dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan mutasi pangkat dan pensiun pegawai di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Mutasi Pangkat dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan mutasi pangkat di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. penyiapan pemberian bebas tugas masa persiapan pensiun dan usul pensiun pegawai di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 109

Bagian Mutasi Pangkat dan Pensiun terdiri dari :
  1. Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun I;
  2. Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun II;
  3. Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun III;
  4. Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun IV.


Pasal 110

(1) Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pangkat, pemberian bebas tugas masa persiapan pensiun, dan usul pensiun pegawai, pensiun janda/duda, pensiun karena cacat jasmani atau rohani dalam dan karena dinas pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat JenderalPengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal.
(2) Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pangkat, pemberian bebas tugas masa persiapan pensiun, dan usul pensiun pegawai, pensiun janda/duda, pensiun karena cacat jasmani atau rohani dalam dan karena dinas pada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Sumatera, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, danKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
(3) Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pangkat, pemberian bebas tugas masa persiapan pensiun, dan usul pensiun pegawai, pensiun janda/duda, pensiun karena cacat jasmani atau rohani dalam dankarena dinas pada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
(4) Subbagian Mutasi Pangkat dan Pensiun IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pangkat, pemberian bebas tugas masa persiapan pensiun, dan usul pensiun pegawai, pensiun janda/duda, pensiun karena cacat jasmani atau rohani dalam dan karena dinas pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


Pasal 111

Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian dan pemberhentian pegawai, dan mengelola kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi umum.


Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
  1. penyiapan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
  2. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
  3. penyiapan penyelesaian administrasi umum kepegawaian;
  4. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro SDM.


Pasal 113

Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum terdiri dari :
  1. Subbagian Penegakan Disiplin I;
  2. Subbagian Penegakan Disiplin II;
  3. Subbagian Kesejahteraan dan Administrasi Umum;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 114

(1) Subbagian Penegakan Disiplin I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, danBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
(2) Subbagian Penegakan Disiplin II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian dan pemberhentian pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3) Subbagian Kesejahteraan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasiumum kepegawaian.
(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Bagian Kedelapan
Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 115

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat, mengelola perpustakaan departemen, serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program komunikasi publik secara terpadu dan berkelanjutan;
  2. penyebarluasan langkah dan kebijakan fiskal serta hasil pelaksanaannya kepada publik;
  3. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan negara;
  4. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;
  5. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal, dan peningkatan partisipasi publik;
  6. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi;
  7. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak dan media elektronik;
  8. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan media institusi internasional;
  9. koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
  10. penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center;
  11. perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan perpustakaan;
  12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 117

Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari:
  1. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara;
  2. Bagian Publikasi dan Layanan Informasi;
  3. Bagian Komunikasi Media dan Internasional;
  4. Bagian Manajemen Opini Publik;
  5. Bagian Perpustakaan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 118

Bagian Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan hubungan, komunikasi kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, serta fasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan negara.


Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  2. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  3. pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan fiskal kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  4. pengkomunikasian kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  5. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan rancangan undangundang di bidang keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  6. penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke instansi vertikal Departemen Keuangan di daerah pada masa reses persidangan;
  7. penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan negara.


Pasal 120

Bagian Hubungan Kelembagaan Negara terdiri dari:
  1. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I;
  2. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II;
  3. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III.


Pasal 121

(1) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mempunyai tugas membina hubungan, menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat, memberikan layanan informasi dan data, serta mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), BadanPemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MA), dan Bank Indonesia (BI).
(2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II mempunyai tugas membina hubungan, menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat, memberikan layanan informasi dan data, serta mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Komisi-komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD).
(3) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III mempunyai tugas membina hubungan, menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembahasan rancangan undangundangdi bidang keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 122

Bagian Publikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan dan publikasi elektronik, pengelolaan informasi keuangan dan kekayaan negara serta pelayanan desk informasi dan call center.


Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Publikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan, penerbitan, dan publikasi media luar ruang;
  2. penyiapan dan pengelolaan website departemen serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaanya;
  3. penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi media dan bentuk publikasi elektronik lainnya;
  4. penghimpunan dan pengelolaan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya;
  5. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penerbitan dan publikasi elektronik;
  6. pelayanan desk informasi dan call center Departemen.


Pasal 124

Bagian Publikasi dan Layanan Informasi terdiri dari:
  1. Subbagian Publikasi Cetak;
  2. Subbagian Publikasi Elektronik;
  3. Subbagian Data dan Layanan Informasi.


Pasal 125

(1) Subbagian Publikasi Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan berkala, penerbitan tidak berkala, dan publikasi media luar ruang.
(2) Subbagian Publikasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan website Departemen serta publikasi infomasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi mediadan publikasi elektronik lainnya.
(3) Subbagian Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, dan menyajikan data mengenai informasi keuangan dan kekayaan negara, kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, serta menyelenggarakan desk informasi dan call centerDepartemen.


Pasal 126

Bagian Komunikasi Media dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan hubungan dan komunikasi kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media massa, internasional dan media asing serta pemanfaatan rubrik dan program media.


Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Komunikasi Media dan Internasional menyelenggarakan fungsi:
  1. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan;
  2. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan non pemberitaan;
  3. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan internasional;
  4. pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Departemen dan narasumber lainnya;
  5. perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;
  6. penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
  7. penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
  8. perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media;
  9. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui media cetak dan media elektronik.


Pasal 128

Bagian Komunikasi Media dan Internasional terdiri dari:
  1. Subbagian Komunikasi Media I;
  2. Subbagian Komunikasi Media II;
  3. Subbagian Komunikasi Media Asing dan Internasional.


Pasal 129

(1) Subbagian Komunikasi Media I mempunyai tugas melakukan pembinaan hubungan, penyiapan bahan, pelayanan informasi, data, serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan, penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers, penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca, serta edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangankeuangan melalui media cetak dan media elektronik.
(2) Subbagian Komunikasi Media II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan hubungan, dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan non pemberitaan, pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Departemen dan narasumber lainnya, serta perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatanrubrik dan program media.
(3) Subbagian Komunikasi Media Asing dan Internasional mempunyai tugas melakukan pembinaan hubungan, penyiapan bahan, pelayanan informasi, data, serta kebijakanfiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan internasional.


Pasal 130

Bagian Manajemen Opini Publik mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program komunikasi publik, melakukan edukasi publik, serta melakukan monitoring dan audit komunikasi.


Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Manajemen Opini Publik menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Departemen dan unit kerja eselon I di lingkungan Departemen;
  2. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;
  3. penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Departemen;
  4. penyelenggaraan kegiatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal;
  5. pelayanan unjuk rasa;
  6. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik;
  7. pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal.


Pasal 132

Bagian Manajemen Opini Publik terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan Komunikasi Publik;
  2. Subbagian Edukasi Publik;
  3. Subbagian Monitoring dan Audit Komunikasi Publik.


Pasal 133

(1) Subbagian Perencanaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan program komunikasi publik departemen, serta pembuatan bahan tertuliskegiatan komunikasi pimpinan departemen.
(2) Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas mengoptimalkan dukungan publik melalui edukasi, penyelenggaraan seminar, diskusi, sarasehan, dan kegiatan sosial budaya serta menyusun bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan dan meningkatkan apresiasikehumasan bagi unit vertikal.
(3) Subbagian Monitoring dan Audit Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, pemberian rekomendasi komunikasi publik, dan pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal serta penyusunan laporanberkala pengembangan opini publik.


Pasal 134

Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana dan program serta pengembangan perpustakaan;
  2. penyusunan katalogisasi dan klasifikasi buku-buku, koleksi AV dan digital (CD, DVD), serta koleksi perpustakaan lainnya;
  3. penyusunan bibliografi;
  4. pengadaan buku-buku dan koleksi perpustakaan lainnya;
  5. pelayanan peminjaman buku-buku dan reference work;
  6. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dengan institusi lain;
  7. penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Biro;
  8. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 136

Bagian Perpustakaan terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  2. Subbagian Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan;
  3. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 137

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program perpustakaan, pengembangan perpustakaan, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan institusi perpustakaanasing/internasional.
(2) Subbagian Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyusunan klasifikasi dan katalogisasi buku, pemberian kode-kode berdasarkan pedoman, penyusunan bibliogragi/koleksi buku yang dimiliki, pemeliharaan koleksi perpustakaan, pelayanan pendaftaran anggota, peminjaman/pengembalian bahan pustaka, penagihan dan reference work, serta melakukan koordinasi dan kerjasamadengan unit yang membidangi perpustakaan di institusi dalam negeri.
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Bagian Kesembilan
Biro Perlengkapan

Pasal 138

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis dan penyusunan serta penyiapan pembinaan administrasi rencana kebutuhan perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen;
  2. penyiapan pembinaan administrasi pengadaan Departemen, layanan pengadaan secara elektronik departemen serta pelaksanaan pengadaan Sekretariat Jenderal dan Departemen;
  3. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan pembinaan administrasi penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Departemen;
  4. penyiapan pembinaan administrasi dan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 140

Biro Perlengkapan terdiri dari:
  1. Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan;
  2. Bagian Pengadaan;
  3. Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
  4. Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 141

Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen.


Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.


Pasal 143

Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan I;
  2. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan II;
  3. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan III.


Pasal 144

(1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sertakoordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.
(2) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, BadanKebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


Pasal 145

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi pengadaan Departemen, layanan pengadaan secara elektronik Departemen serta pelaksanaan pengadaan Sekretariat Jenderal dan Departemen.


Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan dan penyusunan petunjuk teknis pengadaan di lingkungan Departemen;
  2. pelayanan pengadaan secara elektronik Departemen;
  3. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan Sekretariat Jenderal dan Departemen;
  4. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 147

Bagian Pengadaan terdiri dari:
  1. Subbagian Pengadaan I;
  2. Subbagian Pengadaan II;
  3. Subbagian Pengadaan III;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 148

(1) Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan serta layanan pengadaan secara elektronik pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Gedung Keuangan Negara, serta pengadaan alat tulis kantor, barangcetakan, dan alat rumah tangga kantor pada unit Sekretariat Jenderal.
(2) Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan serta layanan pengadaan secara elektronik pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta pengadaan bahan fotocopy dan bahan komputer pada unit Sekretariat Jenderal.
(3) Subbagian Pengadaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan serta layanan pengadaan secara elektronik pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sertapengadaan barang inventaris kantor dan lain-lain pada unit Sekretariat Jenderal.
(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 149

Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan bahan pembinaan administrasi penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Departemen.


Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Penyimpanan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan dan pengamanan barang perlengkapan Sekretariat Jenderal;
  2. pelaksanaan urusan penerbitan surat perintah mengeluarkan barang penatausahaan, dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pendistribusian barang non inventaris dan inventaris secara berkala;
  3. pelaksanaan urusan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyimpanan dan distribusi perlengkapan Departemen.


Pasal 151

Bagian Penyimpanan dan Distribusi terdiri dari:
  1. Subbagian Penyimpanan;
  2. Subbagian Distribusi;
  3. Subbagian Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi.


Pasal 152

(1) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan dan pengamanan barang perlengkapan SekretariatJenderal.
(2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan surat perintah mengeluarkan barang, penatausahaan, dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pendistribusian barang noninventaris dan inventaris secara berkala.
(3) Subbagian Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyimpanan dan distribusiperlengkapan Departemen.

 
Pasal 153

Bagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta menyusun daftar inventaris/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Inventarisasi dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan;
  2. penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan di lingkungan Departemen Keuangan.


Pasal 155

Bagian Inventarisasi dan Penghapusan terdiri dari:
  1. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan I;
  2. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan II;
  3. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan III;
  4. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan IV.


Pasal 156

(1) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal PengelolaanUtang.
(2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Direktorat JenderalPajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
(3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan.
(4) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan PelatihanKeuangan.


Bagian Kesepuluh
Biro Umum

Pasal 157

Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Departemen dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Departemen.


Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Departemen dan kearsipan serta tata usaha perjalanan dinas Kantor Pusat Departemen Keuangan;
  2. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri serta urusan protokol dan akomodasi;
  3. pelaksanaan urusan perawatan dan kebersihan gedung, penyimpanan dan pendistribusian barang, perawatan pegawai, serta melaksanakan keamanan dalam;
  4. pelaksanaan urusan administrasi gaji dan tunjangan pegawai, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan barang milik negara, pencetakan, penggandaan, reproduksi, serta pelaksanaan dan penatausahaan pembayaran;
  5. pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan, barang milik Negara, pemeliharaan instalasi, pengelolaan kendaraan dinas, serta urusan persandian dan pengelolaan telekomunikasi;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 159

Biro Umum terdiri dari:
  1. Bagian Tata Usaha Departemen;
  2. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  3. Bagian Rumah Tangga I;
  4. Bagian Rumah Tangga II;
  5. Bagian Rumah Tangga III;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 160

Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha Departemen dan kearsipan serta tata usaha perjalanan dinas Departemen Keuangan.


Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan pengendalian surat masuk dan surat keluar kantor pusat Departemen Keuangan, perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat kantor pusat Departemen, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. pengurusan arsip dan dokumentasi meliputi pengelolaan arsip, penyusunan jadwal retensi, dan penyusutan arsip, serta penyiapan bahan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. pengurusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
  4. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 162

Bagian Tata Usaha Departemen terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha Persuratan;
  2. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
  3. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;
  4. Subbagian Tata Usaha Biro.


Pasal 163

(1) Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan penerimaan, pengarahan, pendistribusian, pengiriman dan pengendalian surat masuk dan surat keluar kantor pusat Departemen, perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha dilingkungan Departemen Keuangan.
(2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip serta penyiapan bahan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkunganDepartemen Keuangan.
(3) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri di lingkungan Departemen Keuangan.
(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 164

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri serta urusan protokol dan akomodasi.


Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Menteri;
  2. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Sekretaris Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Staf Ahli Menteri;
  4. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi.


Pasal 166

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha Menteri;
  2. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
  3. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri;
  4. Subbagian Protokol dan Akomodasi.


Pasal 167

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Menteri.
(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.
(3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Staf Ahli Menteri.
(4) Subbagian Protokol dan Akomodasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi.


Pasal 168

Bagian Rumah Tangga I mempunyai tugas melaksanakan urusan perawatan dan kebersihan gedung, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang, perawatan pegawai, serta melaksanakan keamanan dalam.


Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Rumah Tangga I menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan perawatan gedung dan penataan lay out kantor pusat Departemen Keuangan, rumah jabatan, penyiapan tempat rapat/pertemuan/upacara dan konsumsi pada kantor pusat Departemen Keuangan, pengadaan bahan cetak, bahan mikrografik, obat-obatan, alat-alat laboratorium non inventaris, perlengkapan kerja dan sarana kerja;
  2. pelaksanaan urusan kebersihan gedung/halaman, pertamanan, dan perawatan halaman kantor pusat Departemen serta rumah jabatan, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan dan menerbitkan surat perintah mengeluarkan barang bahan cetak, bahan mikrografik, obat-obatan, alat-alat laboratorium non inventaris, perlengkapan kerja dan sarana kerja Sekretariat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan perawatan pegawai;
  4. pengurusan keamanan dalam kantor Pusat Departemen Keuangan dan kediaman Pimpinan Departemen Keuangan.


Pasal 170

Bagian Rumah Tangga I terdiri dari:
  1. Subbagian Urusan Dalam I;
  2. Subbagian Urusan Dalam II;
  3. Subbagian Perawatan Pegawai;
  4. Subbagian Keamanan Dalam.


Pasal 171

(1) Subbagian Urusan Dalam I mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan perawatan gedung dan penataan lay out kantor pusat Departemen Keuangan, rumah jabatan, penyiapan tempat rapat/pertemuan/upacara dan konsumsi pada kantor pusat Departemen Keuangan, pengadaan bahan cetak, bahan mikrografik, obat-obatan, alatalat laboratorium non inventaris, pakaian kerja dan kelengkapannya, rambu-rambu lalulintas, kelengkapan upacara/pelantikan Sekretariat Jenderal.
(2) Subbagian Urusan Dalam II mempunyai tugas melakukan urusan kebersihan gedung/halaman, pertamanan, dan perawatan halaman kantor pusat Departemen serta rumah jabatan, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan dan menerbitkan surat perintah mengeluarkan barang bahan cetak, bahan mikrografik, obatobatan, alat-alat laboratorium non inventaris, pakaian kerja dan kelengkapannya, rambu-rambulalu lintas, kelengkapan upacara/pelantikan Sekretariat Jenderal.
(3) Subbagian Perawatan Pegawai mempunyai tugas urusan kesehatan pegawai dan keluarga berencana bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Departemen besertakeluarganya dan merencanakan kebutuhan obat-obatan dan bahan-bahan laboratorium.
(4) Subbagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dalam di lingkungan kantor Pusat Departemen Keuangan dan kediaman Pimpinan DepartemenKeuangan, serta merencanakan kebutuhan sarana kerja pengamanan.


Pasal 172

Bagian Rumah Tangga II mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi gaji dan tunjangan pegawai, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan barang milik negara, pencetakan dan penggandaan, dan melaksanakan penatausahaan pembayaran.


Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Rumah Tangga II menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan penyiapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai serta pelaksanaan penatausahaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal;
  2. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan;
  4. pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penatausahaan uang kas Departemen serta pelaksanaan urusan pengajuan permintaan pembayaran, pembuatan pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan.


Pasal 174

Bagian Rumah Tangga II terdiri dari:
  1. Subbagian Administrasi Gaji dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
  3. Subbagian Pencetakan dan Penggandaan;
  4. Subbagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembayaran.


Pasal 175

(1) Subbagian Administrasi Gaji dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penyiapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal serta melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kantor PusatDepartemen Keuangan dan secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.
(2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan penyiapan usulan penghapusan barang milik negara SekretariatJenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.
(3) Subbagian Pencetakan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan urusan pencetakan, penjilidan, penggandaan dan merencanakan kebutuhan bahan cetakan.
(4) Subbagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembayaran mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, penatausahaan uang kas Departemen dan pelaksanaan urusan pengajuan permintaan pembayaran serta pembuatanpertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan.


Pasal 176

Bagian Rumah Tangga III mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan peralatan, pengelolaan kendaraan dinas serta urusan persandian dan telekomunikasi.


Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bagian Rumah Tangga III menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan;
  2. pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan pengangkutan serta perawatan kendaraan dinas;
  3. pelaksanaan urusan persandian dan pengelolaan telekomunikasi.


Pasal 178

Bagian Rumah Tangga III terdiri dari:
  1. Subbagian Pemeliharaan I;
  2. Subbagian Pemeliharaan II;
  3. Subbagian Pengelolaan Kendaraan Dinas;
  4. Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi.


Pasal 179

(1) Subbagian Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan lift, CCTV, peralatan pencetakan/penjilidan/reproduksi, mesin penyejuk udara, peralatan kantor, barang inventaris lainnya, alat komunikasi, melaksanakan sewa mesin fotocopy dan penyediaan kertas fotocopynya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit-unit yangsecara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.
(2) Subbagian Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana instalasi listrik/penerangan, genset, instalasi air, instalasi pemadam kebakaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawahpembinaan Sekretaris Jenderal.
(3) Subbagian Pengelolaan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pengaturan kendaraan dinas dan pengangkutan serta perawatan kendaraan dinas.
(4) Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, operasional, dan perawatan serta perbaikan sarana telekomunikasi dan persandian.


Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 180

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 181

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 182

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang penganggaran;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
  3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
  5. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 184

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Direktorat Anggaran I;
  4. Direktorat Anggaran II;
  5. Direktorat Anggaran III;
  6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  7. Direktorat Sistem Penganggaran.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 185

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.


Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan direktorat jenderal;
  2. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
  3. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  4. koordinasi dan penyajian informasi penganggaran direktorat jenderal;
  5. pembinaan jabatan fungsional direktorat jenderal;
  6. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal.


Pasal 187

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Umum;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 188

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pelaporan direktorat jenderal.


Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja;
  2. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
  3. penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
  4. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan penyajian informasi penganggaran Direktorat Jenderal.


Pasal 190

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi;
  2. Subbagian Tata Laksana;
  3. Subbagian Pelaporan.


Pasal 191

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur danmetode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi.
(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajianinformasi direktorat jenderal.


Pasal 192

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian direktorat jenderal.


Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian;
  2. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya;
  3. penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai;
  4. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.


Pasal 194

Bagian Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Pengembangan Pegawai;
  2. Subbagian Mutasi;
  3. Subbagian Umum Kepegawaian.


Pasal 195

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringanpegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaianlainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
(3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan datakepegawaian.


Pasal 196

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan direktorat jenderal.


Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal;
  2. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
  3. penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan direktorat jenderal.


Pasal 198

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.


Pasal 199

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada KantorPelayanan Perbendaharaan Negara.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.


Pasal 200

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal.


Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
  3. pelaksanaan urusan perlengkapan direktorat jenderal.


Pasal 202

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Rumah Tangga;
  3. Subbagian Perlengkapan.


Pasal 203

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar sertapembayaran gaji pegawai.
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapanpenghapusan perlengkapan.


Bagian Keempat
Direktorat Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 204

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.


Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
  3. penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;
  4. penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara jangka pendek dan jangka menengah;
  5. penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pelaksanaan anggaran belanja negara jangka pendek dan jangka menengah;
  6. penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pembiayaan anggaran jangka pendek dan jangka menengah, serta penyusunan analisis dan konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
  7. pengelolaan data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. pengembangan model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan proyeksi ekonomi makro;
  9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perkembangan ekonomi makro;
  10. konsolidasi data di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah;
  12. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 206

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:
  1. Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro;
  2. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara;
  3. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I;
  4. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
  5. Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
  6. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 207

Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal.


Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal dan kerangka penganggaran jangka menengah;
  2. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model fiskal serta kerangka ekonomi makro;
  3. penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. penyiapan bahan penyusunan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;
  5. penyiapan bahan penyusunan analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap sektor riil, sektor moneter dan sektor eksternal;
  6. monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi makro.


Pasal 209

Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro terdiri dari:
  1. Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
  2. Seksi Sektor Eksternal;
  3. Seksi Sektor Riil;
  4. Seksi Sektor Pemerintah.


Pasal 210

(1) Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor moneter danlembaga keuangan.
(2) Seksi Sektor Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neracapembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor eksternal.
(3) Seksi Sektor Riil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan datasektor riil.
(4) Seksi Sektor Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, langkah-langkah kebijakan fiskal, sertapengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah.


Pasal 211

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara.


Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendapatan negara;
  2. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan analisis kebijakan pendapatan negara;
  3. penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara;
  4. monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan negara.


Pasal 213

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara terdiri dari:
  1. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
  2. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
  3. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
  4. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.


Pasal 214

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehanhak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya.
(2) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNdan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar.
(3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas danSDA non-migas.
(4) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran PNBP Non-SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara(BUMN), dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.


Pasal 215

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).


Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;
  2. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model perencanaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;
  3. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;
  4. penyiapan bahan penyusunan proyeksi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;
  5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga.


Pasal 217

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri dari :
  1. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang;
  2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal;
  3. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
  4. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Belanja Kementerian/Lembaga.


Pasal 218

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja pegawaidan belanja barang.
(2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal mempunyai tugas melakukan penyiapkan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan,pengembangan model serta pengelolaan data belanja modal.
(3) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja hibah danbelanja sosial.
(4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Belanja Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja lainnya dan belanja Kementerian/Lembaga.


Pasal 219

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi realisasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.


Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja dana perimbangan, dan belanja dana otonomi khusus;
  2. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model perencanaan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus;
  3. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus;
  4. penyiapan bahan penyusunan proyeksi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus;
  5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus.


Pasal 221

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri dari:
  1. Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
  2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
  3. Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
  4. Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.


Pasal 222

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasipelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
(2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan,pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
(3) Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagihasil dan dana alokasi khusus.
(4) Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.


Pasal 223

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan dan evaluasi pembiayaan anggaran, penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal.


Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
  2. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
  3. penyiapan bahan penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
  4. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah, pengelolaan utang, dan pengelolaan risiko fiskal;
  5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah, pengelolaan utang dan risiko fiskal;
  6. monitoring pelaksanaan policy matrix pinjaman luar negeri.


Pasal 225

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal terdiri dari:
  1. Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
  2. Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
  3. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
  4. Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.


Pasal 226

(1) Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasipelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.
(2) Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasipelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.
(3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasipelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.
(4) Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan,pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.


Pasal 227

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi data penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah, serta penyusunan dan pelaporan Statistik Keuangan Pemerintah.


Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. penyiapan bahan penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
  3. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
  5. penyiapan bahan koordinasi monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. penyiapan bahan konsolidasi dan pengolahan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya ;
  7. penyiapan bahan informasi dan diseminasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya;
  8. penyiapan bahan penyusunan statistik keuangan pemerintah;
  9. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.


Pasal 229

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:
  1. Seksi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Fiskal Lainnya;
  2. Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Seksi Statistik Keuangan Pemerintah;
  4. Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Pasal 230

(1) Seksi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Fiskal Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengolahan danmonitoring data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya.
(2) Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyiapkan informasi dan diseminasi data Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan data fiskal lainnya.
(3) Seksi Statistik Keuangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembuatan laporan operasi keuangan pemerintah pusat (CGO) dan operasi keuangan pemerintahan umum (GGO) secara periodik dalam rangka penyusunan Government Finance Statistics (GFS) dan Special Data Dissemination Standard(SDDS).
(4) Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan konsolidasi persiapan dan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah, serta koordinasi kebutuhan aplikasi, data,dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Pasal 231

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara.


Bagian Keenam
Direktorat Anggaran I

Pasal 232

Direktorat Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Anggaran I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
  3. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  4. Koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi years) Kementerian Negara/Lembaga;
  7. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  8. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 234

Direktorat Anggaran I terdiri dari:
  1. Subdirektorat Anggaran IA;
  2. Subdirektorat Anggaran IB;
  3. Subdirektorat Anggaran IC;
  4. Subdirektorat Anggaran ID;
  5. Subdirektorat Anggaran IE;
  6. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I;
  7. Subbagian Tata Usaha.


Pasal 235

Subdirektorat Anggaran IA, IB, IC, ID, dan IE masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Anggaran IA, IB, IC, ID, dan IE masing-masing menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
  3. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  4. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.


Pasal 237

Subdirektorat Anggaran IA terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IA-1;
  2. Seksi Anggaran IA-2;
  3. Seksi Anggaran IA-3;
  4. Seksi Anggaran IA-4.


Pasal 238

Seksi Anggaran IA-1, IA-2, IA-3, dan IA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 239

Subdirektorat Anggaran IB terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IB-1;
  2. Seksi Anggaran IB-2;
  3. Seksi Anggaran IB-3;
  4. Seksi Anggaran IB-4.


Pasal 240

Seksi Anggaran IB-1, IB-2, IB-3, dan IB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 241

Subdirektorat Anggaran IC terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IC-1;
  2. Seksi Anggaran IC-2;
  3. Seksi Anggaran IC-3;
  4. Seksi Anggaran IC-4.


Pasal 242

Seksi Anggaran IC-1, IC-2, IC-3, dan IC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 243

Subdirektorat Anggaran ID terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran ID-1;
  2. Seksi Anggaran ID-2;
  3. Seksi Anggaran ID-3;
  4. Seksi Anggaran ID-4.


Pasal 244

Seksi Anggaran ID-1, ID-2, ID-3, dan ID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 245

Subdirektorat Anggaran IE terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IE-1;
  2. Seksi Anggaran IE-2;
  3. Seksi Anggaran IE-3;
  4. Seksi Anggaran IE-4.


Pasal 246

Seksi Anggaran IE-1, IE-2, IE-3, dan IE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 247

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.


Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga;
  7. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
  8. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  9. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  10. pelaksanaan penatausahaan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri.


Pasal 249

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I terdiri dari :
  1. Seksi Dukungan Teknis;
  2. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.


Pasal 250

(1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrakmulti-years Kementerian Negara/Lembaga.
(2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara /Lembaga, menatausahakan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri,dan melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran.


Pasal 251

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I.


Bagian Ketujuh
Direktorat Anggaran II

Pasal 252

Direktorat Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Direktorat Anggaran II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
  3. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  4. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga;
  7. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  8. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 254

Direktorat Anggaran II terdiri dari :
  1. Subdirektorat Anggaran IIA;
  2. Subdirektorat Anggaran IIB;
  3. Subdirektorat Anggaran IIC;
  4. Subdirektorat Anggaran IID;
  5. Subdirektorat Anggaran IIE;
  6. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II;
  7. Subbagian Tata Usaha.


Pasal 255

Subdirektorat Anggaran IIA, IIB, IIC, IID, dan IIE masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Anggaran IIA, IIB, IIC, IID, dan IIE masing-masing menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
  3. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  4. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.


Pasal 257

Subdirektorat Anggaran IIA terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIA-1;
  2. Seksi Anggaran IIA-2;
  3. Seksi Anggaran IIA-3;
  4. Seksi Anggaran IIA-4.


Pasal 258

Seksi Anggaran IIA-1, IIA-2, IIA-3, dan IIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 259

Subdirektorat Anggaran IIB terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIB-1;
  2. Seksi Anggaran IIB-2;
  3. Seksi Anggaran IIB-3;
  4. Seksi Anggaran IIB-4.


Pasal 260

Seksi Anggaran IIB-1, IIB-2, IIB-3, dan IIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 261

Subdirektorat Anggaran IIC terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIC-1;
  2. Seksi Anggaran IIC-2;
  3. Seksi Anggaran IIC-3;
  4. Seksi Anggaran IIC-4.


Pasal 262

Seksi Anggaran IIC-1, IIC-2, IIC-3, dan IIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 263

Subdirektorat Anggaran IID terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IID-1;
  2. Seksi Anggaran IID-2;
  3. Seksi Anggaran IID-3;
  4. Seksi Anggaran IID-4.


Pasal 264

Seksi Anggaran IID-1, IID-2, IID-3, dan IID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 265

Subdirektorat Anggaran IIE terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIE-1;
  2. Seksi Anggaran IIE-2;
  3. Seksi Anggaran IIE-3;
  4. Seksi Anggaran IIE-4.


Pasal 266

Seksi Anggaran IIE-1, IIE-2, IIE-3, dan IIE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 267

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.


Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga;
  7. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
  8. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  9. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  10. pelaksanaan penatausahaan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri.


Pasal 269

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II terdiri dari :
  1. Seksi Dukungan Teknis;
  2. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.


Pasal 270
 
(1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrakmulti-years Kementerian Negara/Lembaga.
(2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara /Lembaga, menatausahakan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri,dan melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran.


Pasal 271

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II.


Bagian Kedelapan
Direktorat Anggaran III

Pasal 272

Direktorat Anggaran III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Direktorat Anggaran III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  2. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  3. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  4. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  5. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  6. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  7. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  8. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  9. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  10. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 274

Direktorat Anggaran III terdiri dari:
  1. Subdirektorat Anggaran IIIA;
  2. Subdirektorat Anggaran IIIB;
  3. Subdirektorat Anggaran IIIC;
  4. Subdirektorat Anggaran IIID;
  5. Subdirektorat Anggaran IIIE;
  6. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III;
  7. Subbagian Tata Usaha.


Pasal 275

Subdirektorat Anggaran IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Subdirektorat Anggaran IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
  3. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  4. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/ Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  6. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.


Pasal 277

Subdirektorat Anggaran IIIA terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIIA-1;
  2. Seksi Anggaran IIIA-2;
  3. Seksi Anggaran IIIA-3;
  4. Seksi Anggaran IIIA-4.


Pasal 278

Seksi Anggaran IIIA-1, IIIA-2, IIIA-3, dan IIIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 279

Subdirektorat Anggaran IIIB terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIIB-1;
  2. Seksi Anggaran IIIB-2;
  3. Seksi Anggaran IIIB-3;
  4. Seksi Anggaran IIIB-4.


Pasal 280

Seksi Anggaran IIIB-1, IIIB-2, IIIB-3, dan IIIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 281

Subdirektorat Anggaran IIIC terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIIC-1;
  2. Seksi Anggaran IIIC-2;
  3. Seksi Anggaran IIIC-3;
  4. Seksi Anggaran IIIC-4.


Pasal 282

Seksi Anggaran IIIC-1, IIIC-2, IIIC-3, dan IIIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 283

Subdirektorat Anggaran IIID mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi pagu anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, penelaahan permintaan dan revisi anggaran pembiayaan dan perhitungan yang meliputi : Cicilan dan Bunga Utang (Bagian Anggaran 061), Subsidi dan Transfer Lainnya (Bagian Anggaran 062), Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 069), Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri (Bagian Anggaran 096), Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri (Bagian Anggaran 097), Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran 098), Penyertaan Modal Negara (Bagian Anggaran 099), Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (Bagian Anggaran 101), dan Penerusan Hibah (Bagian Anggaran 102).


Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Anggaran IIID menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran pembiayaan dan perhitungan;
  2. penyiapan bahan penyelesaian rincian anggaran pembiayaan dan perhitungan;
  3. penyiapan bahan penyediaan alokasi permintaan dana anggaran pembiayaan dan perhitungan;
  4. pelaksanaan penelaahan permintaan dan revisi anggaran pembiayaan dan perhitungan untuk permintaan dana yang tidak bersifat darurat;
  5. pelaksanaan penyelesaian permintaan dan revisi anggaran pembiayaan dan perhitungan dana yang bersifat darurat;
  6. penyiapan bahan penyelesaian penyusunan dokumen alokasi pembebanan dana pada anggaran pembiayaan dan perhitungan;
  7. monitoring dan evaluasi anggaran pembiayaan dan perhitungan.


Pasal 285

Subdirektorat Anggaran IIID terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIID-1;
  2. Seksi Anggaran IIID-2;
  3. Seksi Anggaran IIID-3;
  4. Seksi Anggaran IIID-4.


Pasal 286

Seksi Anggaran IIID-1, IIID-2, IIID-3, dan IIID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat tidak darurat dan menyelesaikan permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat darurat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 287

Subdirektorat Anggaran IIIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan Laporan Keuangan BAPP, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BAPP, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan BAPP.


Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Anggaran IIIE menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BAPP;
  2. bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan BAPP;
  3. monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan BAPP;
  4. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BAPP;
  5. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan BAPP.


Pasal 289

Subdirektorat Anggaran IIIE terdiri dari:
  1. Seksi Anggaran IIIE-1;
  2. Seksi Anggaran IIIE-2;
  3. Seksi Anggaran IIIE-3;
  4. Seksi Anggaran IIIE-4.


Pasal 290

Seksi Anggaran IIIE-1, IIIE-2, IIIE-3, dan IIIE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan BAPP, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 291

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.


Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta ABT Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  2. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  6. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  7. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
  8. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  9. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  10. pelaksanaan penatausahaan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri;
  11. penyiapan bahan koordinasi perumusan bahan pengembangan norma penyusunan dan evaluasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
  12. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.


Pasal 293

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III terdiri dari :
  1. Seksi Dukungan Teknis;
  2. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.


Pasal 294

(1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif, ABT Kementerian Negara/Lembaga dan ABT Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, penyiapan bahan koordinasi perumusan bahan pengembangan norma penyusunan dan evaluasi APP, serta koordinasipersetujuan kontrak multi-years Kementerian Negara/Lembaga.
(2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan APP, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menatausahakan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri, dan melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaranserta menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan BAPP.


Pasal 295

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III.


Bagian Kesembilan
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 296

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.


Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  2. penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  3. penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan di bidang PNBP;
  4. pelaksanaan penagihan dan atau pemungutan di bidang PNBP;
  5. penatausahaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  6. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  8. koordinasi dan dukungan teknis penyusunan laporan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 298

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:
  1. Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam;
  2. Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas;
  3. Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian;
  4. Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas;
  5. Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara;
  6. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 299

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP sektor penerimaan minyak bumi dan gas alam, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.


Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  2. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  3. pelaksanaan pemungutan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS;
  4. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBP dari sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS;
  5. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor migas dan subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  6. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.


Pasal 301

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam terdiri dari:
  1. Seksi Penerimaan Minyak Bumi;
  2. Seksi Penerimaan Gas Alam;
  3. Seksi Penerimaan Migas Lainnya;
  4. Seksi Verifikasi.


Pasal 302

(1) Seksi Penerimaan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor minyak bumidan pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS.
(2) Seksi Penerimaan Gas Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor gas alam dan pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan padasubdirektorat.
(3) Seksi Penerimaan Migas Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PNBP lainnya dari sektor migas serta penghitungan dan pemrosesan usulan penyelesaian kewajibanpemerintah di bidang PNBP sektor migas.
(4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatanKKKS serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.


Pasal 303

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang PNBP sektor panas bumi dan hilir migas, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.


Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  2. penyiapan bahan penyusunan rencana di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  3. pelaksanaan pemungutan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
  4. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBP dari sektor usaha panas bumi;
  5. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor usaha panas bumi dan subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  6. penatausahaan, verifikasi data, dan penyusunan laporan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
  8. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
  9. penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan target, pagu dan realisasi penggunaan PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.


Pasal 305

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas terdiri dari:
  1. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
  2. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas;
  3. Seksi Verifikasi.


Pasal 306

(1) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana, dan realisasi pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi, penghitungan dan pemrosesan usulanpenyelesaian kewajiban pemerintah di bidang PNBP sektor usaha panas bumi.
(2) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari sektor hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, penelaahan jenis dan besaran tarif pungutan iuran kegiatan hilir migas, konsumsi dan harga bahan bakarminyak, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.
(3) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumimelalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.


Pasal 307

Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang PNBP pada Non Kementerian termasuk Badan Layanan Umum.


Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP pada Non Kementerian;
  2. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP pada Non Kementerian termasuk BLU;
  3. penyiapan bahan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan PNBP pada Non Kementerian;
  4. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBP pada Non Kementerian;
  5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada Non Kementerian.


Pasal 309

Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian terdiri dari:
  1. Seksi Penerimaan Non Kementerian I;
  2. Seksi Penerimaan Non Kementerian II;
  3. Seksi Penerimaan Non Kementerian III;
  4. Seksi Verifikasi.


Pasal 310

(1) Seksi Penerimaan Non Kementerian I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP termasuk BLU, yangpembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal.
(2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporandi bidang PNBP pada Non Kementerian.


Pasal 311

Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang PNBP pada Kementerian termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Sumber Daya Alam (SDA) non migas.


Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
  2. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
  3. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
  4. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
  5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas.


Pasal 313

Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas terdiri dari:
  1. Seksi Penerimaan Kementerian I;
  2. Seksi Penerimaan Kementerian II;
  3. Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas;
  4. Seksi Verifikasi.


Pasal 314

(1) Seksi Penerimaan Kementerian I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP termasuk BLU, yangpembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal.
(2) Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari SDA Non Migasyang berasal dari kegiatan pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.
(3) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporandi bidang PNBP dari Kementerian dan SDA Non Migas.


Pasal 315

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bagian Pemerintah.


Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
  2. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
  3. penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha, pembukuan dan verifikasi penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
  5. penyusunan laporan realisasi penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah.


Pasal 317

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN terdiri dari:
  1. Seksi Penerimaan Laba BUMN I;
  2. Seksi Penerimaan Laba BUMN II;
  3. Seksi Verifikasi.


Pasal 318

(1) Seksi Penerimaan Laba BUMN I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah,sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasipenyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan laba BUMN Bagian Pemerintah.


Pasal 319

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi PNBP, pengolahan dan konsolidasi data, serta koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBP.


Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP selain penerimaan kementerian dan non kementerian;
  2. pengolahan dan konsolidasi data PNBP;
  3. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBP;
  4. pelaksanaan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi PNBP dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran.


Pasal 321

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP terdiri dari:
  1. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP I;
  2. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP II;
  3. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP III.


Pasal 322

(1) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dari sektor migas, panas bumi serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat dan melaksanakan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasiPNBP dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran.
(2) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dankonsolidasi data PNBP dari sektor Kementerian dan SDA Non Migas.
(3) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP III tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dari sektor Non Kementerian dan penerimaan laba BUMN, serta menyusunlaporan di bidang PNBP.

 
Pasal 323

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.


Bagian Keempat
Direktorat Sistem Penganggaran

Pasal 324

Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, teknologi informasi, dan evaluasi di bidang sistem penganggaran.


Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 324, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur sistem penganggaran;
  2. pengkajian, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran;
  3. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penyusunan dan evaluasi standar biaya khusus;
  4. penyusunan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan standar biaya umum;
  5. pengkajian, perumusan, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
  6. pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran serta dukungan teknis teknologi informasi;
  7. pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data;
  8. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 326

Direktorat Sistem Penganggaran terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran;
  2. Subdirektorat Standar Biaya;
  3. Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran;
  4. Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 327

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.


Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja;
  2. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja;
  3. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.


Pasal 329

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
  2. Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
  3. Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
  4. Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran.


Pasal 330

(1) Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, sertapengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
(2) Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangkapengeluaran jangka menengah.
(3) Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.
(4) Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaranjangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.


Pasal 331

Subdirektorat Standar Biaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, penyusunan standar, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya.


Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Standar Biaya menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis norma standar biaya khusus;
  2. penyiapan bahan perumusan norma, penyusunan, bimbingan teknis standar biaya umum;
  3. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan norma standar biaya khusus;
  4. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi standar biaya umum.


Pasal 333

Subdirektorat Standar Biaya terdiri dari:
  1. Seksi Standar Biaya Khusus I;
  2. Seksi Standar Biaya Khusus II;
  3. Seksi Standar Biaya Khusus III;
  4. Seksi Standar Biaya Umum.


Pasal 334

(1) Seksi Standar Biaya Khusus I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya khusus sesuaipenugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(2) Seksi Standar Biaya Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, penyusunan, serta monitoring dan evaluasi standar biaya umum.


Pasal 335

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran.


Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan kajian kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
  3. penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
  4. penyiapan bahan evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran.


Pasal 337

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran terdiri dari:
  1. Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  2. Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Non Kementerian Negara/Lembaga;
  3. Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Lainnya.


Pasal 338

(1) Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada kementeriannegara/lembaga.
(2) Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Non Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada non kementeriannegara/lembaga.
(3) Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan danperaturan di bidang penganggaran lainnya.


Pasal 339

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data dan penerapan sistem informasi penganggaran, serta pengelolaan dukungan teknis teknologi informasi.


Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data;
  2. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran;
  3. bimbingan teknis pranata komputer di lingkungan direktorat jenderal;
  4. pengelolaan dukungan teknis teknologi informasi.


Pasal 341

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran terdiri dari:
  1. Seksi Basis Data Penganggaran I;
  2. Seksi Basis Data Penganggaran II;
  3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran;
  4. Seksi Dukungan Teknis Teknologi Informasi.


Pasal 342

(1) Seksi Basis Data Penganggaran I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan DirekturJenderal.
(2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran, serta bimbingan teknis pranata komputer dilingkungan direktorat jenderal.
(3) Seksi Dukungan Teknis Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dukungan teknis teknologi informasi.


Pasal 343

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran.


Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 344

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 345

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB V
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 346

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
  3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 348

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Peraturan Perpajakan I;
  3. Direktorat Peraturan Perpajakan II;
  4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
  5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan;
  6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
  7. Direktorat Keberatan dan Banding;
  8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
  9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
  10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;
  11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
  12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
  13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 349

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
  2. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
  3. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
  4. pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.


Pasal 351

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Perlengkapan;
  5. Bagian Umum;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 352

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.


Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan Direktorat Jenderal;
  2. penyiapan bahan koordinasi administrasi penataan organisasi Direktorat Jenderal;
  3. koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat pimpinan Direktorat Jenderal;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja dan pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal;
  5. koordinasi pelaksanaan tata laksana pelayanan publik;
  6. penyiapan bahan pemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak;
  7. pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan laporan penilaian kinerja;
  8. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.


Pasal 354

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi;
  2. Subbagian Tatalaksana;
  3. Subbagian Pengukuran Kinerja.


Pasal 355

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan, administrasi penataan organisasi,serta penyiapan bahan rapat pimpinan Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja, pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal, dan koordinasi pelaksanaan tatalaksana pelayanan publik, serta penyiapan bahanpemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak.
(3) Subbagian Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan penilaian kinerja berdasarkan Key Performance Indicator, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.


Pasal 356

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal.


Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai;
  2. pelaksanaan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya;
  3. pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin;
  4. analisis kebutuhan pegawai, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai;
  5. pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 358

Bagian Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
  2. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
  3. Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas;
  4. Subbagian Umum Kepegawaian.


Pasal 359

(1) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaianlainnya di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawaidan hukuman disiplin.
(3) Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pegawai, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal.
(4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai.


Pasal 360

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.


Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal;
  2. pelaksanaan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran serta pengajuan permintaan pembayaran;
  3. pelaksanaan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat;
  4. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.


Pasal 362

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan;
  4. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.


Pasal 363

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan anggaran belanja Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran serta pengajuanpermintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(3) Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas melakukan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat dan pengajuan permintaan ke Sekretariat Jenderal dan pengalokasian dana tunjangan ke satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal.
(4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuanganpelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal.


Pasal 364

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan perlengkapan.


Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait dan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana;
  2. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi perlengkapan sarana dan prasarana hasil pengadaan dan pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  3. pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara, dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Pasal 366

Bagian Perlengkapan terdiri dari :
  1. Subbagian Pengadaan I;
  2. Subbagian Pengadaan II;
  3. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
  4. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan.


Pasal 367

(1) Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait dan pengadaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi.
(2) Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait dan pengadaan sarana dan prasarana non-teknologi komunikasi dan informasi.
(3) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana hasil pengadaan serta pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(4) Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara,dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Pasal 368

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga.


Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan bimbingan kearsipan Direktorat Jenderal;
  2. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi, serta kearsipan Kantor Pusat;
  3. pelaksanaan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal;
  4. pelaksanaan protokol, pengaturan penerimaan tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi;
  5. pelaksanaan dalam dan pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat serta pengurusan aset milik negara yang dikuasai oleh satuan kerja Kantor Pusat.


Pasal 370

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Direktorat Jenderal;
  3. Subbagian Protokol;
  4. Subbagian Rumah Tangga.


Pasal 371

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan kearsipan Direktorat Jenderal dan pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan,penggandaan, dan ekspedisi, serta kearsipan Kantor Pusat.
(2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Direktorat Jenderal mempunyai tugas melakukan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal.
(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan protokol, pengaturan penerimaan tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi.
(4) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan dalam dan pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat serta pengurusan aset milik negara yang dikuasai oleh satuan kerja Kantor Pusat.


Bagian Keempat
Direktorat Peraturan Perpajakan I

Pasal 372

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.


Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  5. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 374

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri dari :
  1. Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  2. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
  3. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  4. Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 375

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan
peraturan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.


Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus seperti kontrak karya di bidang pertambangan serta minyak dan gas bumi;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.


Pasal 377

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  2. Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  3. Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya.


Pasal 378

(1) Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan.
(2) Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dariunit operasional dan pihak lain mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
(3) Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektorkhusus.


Pasal 379

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.


Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri.


Pasal 381

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I;
  2. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II;
  3. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III.


Pasal 382

(1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industripertanian dan pertambangan.
(2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industriotomotif dan elektronik.
(3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industriselain industri pertanian, pertambangan, otomotif, dan elektronik.


Pasal 383

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, dan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.


Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai sektor perdagangan, jasa dan pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.


Pasal 385

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I;
  2. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II;
  3. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa;
  4. Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya.


Pasal 386

(1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektorperdagangan besar.
(2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektorperdagangan eceran.
(3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor jasa dan disektor lainnya.
(4) Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unitoperasional dan pihak lain mengenai Pajak Tidak Langsung Lainnya.


Pasal 387

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.


Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


Pasal 389

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;
  2. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II;
  3. Seksi Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


Pasal 390

(1) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pendataan dan penilaian, pengolahan data, danpenetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
(2) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai penerimaan, keberatan dan pengurangan,penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
(3) Seksi Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan.


Pasal 391

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan.


Bagian Kelima
Direktorat Peraturan Perpajakan II

Pasal 392

Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.


Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan dan perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Pajak Penghasilan dan perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Pajak Penghasilan, bantuan hukum dan perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Penghasilan, bantuan hukum, serta perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional;
  5. pelaksanaan perundingan perjanjian perpajakan dan pertukaran data dan informasi perpajakan dengan negara-negara lain;
  6. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
  7. analisis dan sinkronisasi serta mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan dan perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional;
  8. koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas bidang perpajakan perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri;
  9. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 394

Direktorat Peraturan Perpajakan II terdiri dari:
  1. Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan;
  2. Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
  3. Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional;
  4. Subdirektorat Bantuan Hukum;
  5. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 395

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dan penegasan (ruling) di bidang Pajak Penghasilan Badan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan II.


Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan Badan;
  2. penyiapan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang Pajak Penghasilan Badan;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional Pajak Penghasilan Badan;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Penghasilan Badan.


Pasal 397

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I;
  2. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II;
  3. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III.


Pasal 398

(1) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unitoperasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor industri.
(2) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unitoperasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor perdagangan.
(3) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor jasa dan sektorlainnya.


Pasal 399

Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan II.


Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (ruling) di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
  3. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
  4. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.


Pasal 401

Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I;
  2. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II;
  3. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.


Pasal 402

(1) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan PajakPenghasilan Pasal 26.
(2) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan dan pemungutan PajakPenghasilan lainnya.
(3) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dariunit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi.


Pasal 403

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan persetujuan penghindaran pajak berganda, rancangan perjanjian atau kerjasama perpajakan internasional, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pertukaran data dan informasi dengan negara-negara lain di bidang perpajakan.


Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan persetujuan penghindaran pajak berganda dan peraturan pelaksanaannya;
  2. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan perjanjian atau kerjasama perpajakan internasional;
  3. pemantauan, pengendalian dan evaluasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perpajakan internasional;
  4. penyiapan bahan penelaahan dan koordinasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi perpajakan dengan negara-negara lain;
  5. penyiapan bahan penelaahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan transfer pricing dan advanced pricing agreement;
  6. pelaksanaan perundingan perjanjian perpajakan.


Pasal 405

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional terdiri dari:
  1. Seksi Perjanjian Asia Pasifik;
  2. Seksi Perjanjian Eropa;
  3. Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika;
  4. Seksi Kerjasama Perpajakan Internasional.


Pasal 406

(1) Seksi Perjanjian Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan, serta penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perjanjian perpajakan dengan negara-negara diAsia Pasifik.
(2) Seksi Perjanjian Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan, serta penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perjanjian perpajakan dengan negara-negara diEropa.
(3) Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan, serta penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perjanjian perpajakan dengan negara-negara diAmerika dan Afrika.
(4) Seksi Kerjasama Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perpajakan, serta pertukaran data dan informasi dengan negara-negara lain seperti transfer pricing dan advanced pricing agreement, termasuk data dan informasi dari perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, serta memberikan pelayananteknis perpajakan internasional kepada instansi lain.


Pasal 407

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, dan pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir, pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, serta dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.


Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
  2. pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
  3. dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.


Pasal 409

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri dari:
  1. Seksi Bantuan Hukum I;
  2. Seksi Bantuan Hukum II;
  3. Seksi Bantuan Hukum III;
  4. Seksi Bantuan Hukum IV.


Pasal 410

(1) Seksi Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besardan wilayah Kalimantan.
(2) Seksi Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayahJakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
(3) Seksi Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakJakarta Khusus.
(4) Seksi Bantuan Hukum IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, serta dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam BeritaNegara.


Pasal 411

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi serta mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan, dan melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional.


Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis keterkaitan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan perpajakan dan surat jawaban/tanggapan;
  2. sinkronisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan dan surat jawaban/tanggapan yang berdampak terhadap lebih dari satu jenis pajak;
  3. mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan dan surat jawaban/tanggapan yang berdampak terhadap lebih dari satu jenis pajak;
  4. analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional sebagai bahan masukan penyusunan peraturan perpajakan nasional dan atau perjanjian kerjasama perpajakan internasional serta menyelesaikan secara bersama rancangan perjanjian kerjasama perpajakan internasional dan surat jawaban/tanggapan dari pihak lain yang terkait masalah peraturan perpajakan internasional.


Pasal 413

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari:
  1. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan;
  2. Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan;
  3. Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan;
  4. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional.


Pasal 414

(1) Seksi Analisis Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis keterkaitan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawabanatas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.
(2) Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban ataspertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.
(3) Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturanperpajakan.
(4) Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi perjanjian dan kerjasama perpajakaninternasional.


Pasal 415

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


Bagian Keenam
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Pasal 416

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.


Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis operasional di bidang pemeriksaan pajak;
  2. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemeriksaan pajak;
  3. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis operasional di bidang penagihan pajak;
  4. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penagihan pajak;
  5. pelaksanaan, bimbingan, dan dukungan pemeriksaan;
  6. pelaksanaan urusan dan bimbingan penagihan pajak;
  7. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 418

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan;
  2. Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan;
  3. Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus;
  4. Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
  5. Subdirektorat Penagihan;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 419

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemeriksaan.


Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi analisis risiko dan perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi secara berkala;
  2. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi analisis risiko dan perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan secara berkala;
  3. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pemeriksaan.


Pasal 421

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  2. Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan;
  3. Seksi Strategi Pemeriksaan.


Pasal 422

(1) Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, danevaluasi perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi secara berkala.
(2) Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasiperencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan secara berkala.
(3) Seksi Strategi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pemeriksaan.


Pasal 423

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian pemeriksaan pajak.


Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pemeriksaan pajak;
  2. pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan atas wajib pajak;
  3. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.


Pasal 425

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan terdiri dari:
  1. Seksi Teknik Pemeriksaan;
  2. Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan;
  3. Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan.


Pasal 426

(1) Seksi Teknik Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi teknik pemeriksaanpajak.
(2) Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan ataswajib pajak.
(3) Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan.


Pasal 427

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis.


Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis;
  3. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis.


Pasal 429

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus terdiri dari :
  1. Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup;
  2. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam;
  3. Seksi Transaksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya.


Pasal 430

(1) Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaanatas wajib pajak yang merupakan perusahaan grup.
(2) Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaanpemeriksaan atas wajib pajak Sektor Sumber Daya Alam.
(3) Seksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaanpemeriksaan atas transaksi transfer pricing dan transaksi khusus lainnya.


Pasal 431

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan penanganan kerjasama pemeriksaan, dukungan teknis, sistem serta analisis data dan informasi pemeriksaan.


Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelahaan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi atas kerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait;
  2. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi terhadap dukungan teknis, sistem data dan informasi serta sistem dokumentasi informasi pemeriksaan terkait;
  3. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi terhadap dukungan analisis data dan informasi serta dokumentasi analisis informasi pemeriksaan terkait.


Pasal 433

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan terdiri dari:
  1. Seksi Kerjasama Pemeriksaan;
  2. Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan;
  3. Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan.


Pasal 434

(1) Seksi Kerjasama Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaankerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait.
(2) Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis, sistem data dan informasi serta sistem dokumentasi informasipemeriksaan terkait.
(3) Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan dukungan analisis data dan informasi serta dokumentasi analisis informasi pemeriksaanterkait.


Pasal 435

Subdirektorat Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional penagihan.


Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Penagihan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknis operasional dan rencana penagihan wajib pajak;
  2. pemantauan, pengawasan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penagihan;
  3. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis tata usaha piutang pajak serta penatausahaan piutang dan pencairan serta penghapusan tunggakan pajak.


Pasal 437

Subdirektorat Penagihan terdiri dari:
  1. Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan;
  2. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan;
  3. Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan.


Pasal 438

(1) Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan teknis operasional penagihan pajak, serta pemberiandukungan dan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak.
(2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana penagihan pajak, serta pemantauan,pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknis penagihan pajak.
(3) Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, pengawasan, pengendalian mutu penagihan pajak, danpenatausahaan penagihan pajak, piutang pajak, dan penghapusan tunggakan pajak.


Pasal 439

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penagihan.


Bagian Ketujuh
Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Pasal 440

Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi di bidang intelijen, identifikasi tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Direktorat Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang intelijen, rekayasa keuangan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan pajak;
  2. pengumpulan dan penelaahan di bidang intelijen, rekayasa keuangan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan pajak;
  3. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang intelijen, rekayasa keuangan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan pajak;
  4. pelaksanaan identifikasi dan analisis atas rekayasa keuangan wajib pajak yang diindikasikan adanya tindak pidana perpajakan;
  5. bimbingan dan dukungan pelaksanaan kegiatan intelijen, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan;
  6. pencarian dan pengumpulan data dan informasi dalam kerangka pelaksanaan kegiatan intelijen sebagai pelaksanaan undang-undang perpajakan;
  7. distribusi dan pemantauan pemanfaatan data dan informasi di bidang intelijen dan rekayasa keuangan;
  8. pemantauan atas Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan;
  9. pelaksanaan kerjasama intelijen dengan instansi terkait;
  10. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 442

Direktorat Intelijen dan Penyidikan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Intelijen Perpajakan;
  2. Subdirektorat Rekayasa Keuangan;
  3. Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  4. Subdirektorat Penyidikan;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 443

Subdirektorat Intelijen Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis pengumpulan, analisis, dan distribusi pemanfaatan data dan informasi intelijen, serta pelaksanaan intelijen.


Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Intelijen Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen;
  2. penyusunan rumusan standardisasi teknis pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kegiatan intelijen, dan standardisasi teknis data intelijen, pengelolaan data intelijen, sistem data intelijen dan dokumentasi laporan pelaksanaan intelijen;
  3. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen;
  4. penyiapan pelaksanaan kerjasama intelijen dengan instansi terkait;
  5. pengendalian dan dukungan teknis tugas operasional intelijen.


Pasal 445

Subdirektorat Intelijen Perpajakan terdiri dari:
  1. Seksi Intelijen Perpajakan I;
  2. Seksi Intelijen Perpajakan II;
  3. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Intelijen Perpajakan.


Pasal 446

(1) Seksi Intelijen Perpajakan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan datadan informasi intelijen sektor industri.
(2) Seksi Intelijen Perpajakan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan datadan informasi intelijen sektor jasa dan perdagangan.
(3) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Intelijen Perpajakan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi intelijen,serta dokumentasi laporan pelaksanaan intelijen.


Pasal 447

Subdirektorat Rekayasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan.


Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Rekayasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan;
  2. identifikasi dan analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak yang diindikasikan adanya tindak pidana perpajakan;
  3. pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan.


Pasal 449

Subdirektorat Rekayasa Keuangan terdiri dari:
  1. Seksi Rekayasa Keuangan I;
  2. Seksi Rekayasa Keuangan II;
  3. Seksi Rekayasa Keuangan III.


Pasal 450

(1) Seksi Rekayasa Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan WajibPajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan sektor industri.
(2) Seksi Rekayasa Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan sektor Jasa dan
sektor lainnya selain industri dan perdagangan.
(3) Seksi Rekayasa Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidanaperpajakan sektor perdagangan.


Pasal 451

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.


Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. bimbingan pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.


Pasal 453

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan terdiri dari:
  1. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I;
  2. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II;
  3. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Pemeriksaan Bukti Permulaan.


Pasal 454

(1) Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaantentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajib pajak badan.
(2) Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaantentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi.
(3) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanyatindak pidana di bidang perpajakan.


Pasal 455

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.


Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. bimbingan pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.


Pasal 457

Subdirektorat Penyidikan terdiri dari :
  1. Seksi Penyidikan I;
  2. Seksi Penyidikan II;
  3. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penyidikan.


Pasal 458

(1) Seksi Penyidikan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajibpajak badan.
(2) Seksi Penyidikan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajibpajak orang pribadi.
(3) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikanatas tindak pidana di bidang perpajakan.


Pasal 459

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan.


Bagian Kedelapan
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Pasal 460

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis, dan evaluasi ekstensifikasi perpajakan serta di bidang pendataan, pemetaan, penilaian, dan penetapan pajak.


Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan;
  2. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan;
  4. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 462

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri dari:
  1. Subdirektorat Ekstensifikasi;
  2. Subdirektorat Pendataan;
  3. Subdirektorat Penilaian I;
  4. Subdirektorat Penilaian II;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 463

Subdirektorat Ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan.


Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Ekstensifikasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi wajib pajak;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi wajib pajak;
  3. penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi wajib pajak.


Pasal 465

Subdirektorat Ekstensifikasi terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Ekstensifikasi;
  2. Seksi Teknis Ekstensifikasi;
  3. Seksi Evaluasi Ekstensifikasi.


Pasal 466

(1) Seksi Perencanaan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi wajib pajak.
(2) Seksi Teknis Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi wajib pajak.
(3) Seksi Evaluasi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi wajib pajak.


Pasal 467

Subdirektorat Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan kebijakan teknis, pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.


Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Pendataan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
  2. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pemetaan objek dan subjek pajak;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.


Pasal 469

Subdirektorat Pendataan terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan;
  2. Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan;
  3. Seksi Dukungan dan Evaluasi Data.


Pasal 470

(1) Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objekdan subjek pajak.
(2) Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objekdan subjek pajak.
(3) Seksi Dukungan dan Evaluasi Data mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi data hasil pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.


Pasal 471

Subdirektorat Penilaian I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, penilaian individu sektor perkebunan, perhutanan, komersial, dan objek khusus untuk keperluan perpajakan.


Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Subdirektorat Penilaian I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, analisis keseimbangan nilai, serta teknis kegiatan pendukung penilaian untuk keperluan perpajakan;
  2. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individual sektor perkebunan dan perhutanan untuk keperluan perpajakan;
  3. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individual sektor komersial dan objek khusus untuk keperluan perpajakan.


Pasal 473

Subdirektorat Penilaian I terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian Massal Bumi;
  2. Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan;
  3. Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus.


Pasal 474

(1) Seksi Penilaian Massal Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bumi dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukungpenilaian.
(2) Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaankebijakan teknis penilaian individu sektor perkebunan dan perhutanan.
(3) Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaankebijakan teknis penilaian individu sektor komersial dan objek khusus.


Pasal 475

Subdirektorat Penilaian II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan, penilaian individu sektor perumahan, industri, dan pertambangan serta penetapan untuk keperluan perpajakan.


Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Subdirektorat Penilaian II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian massal bangunan untuk keperluan perpajakan;
  2. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor perumahan dan industri untuk keperluan perpajakan;
  3. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor pertambangan dan penetapan untuk keperluan perpajakan.


Pasal 477

Subdirektorat Penilaian II terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian Massal Bangunan;
  2. Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri;
  3. Seksi Penilaian Individu Pertambangan.


Pasal 478

(1) Seksi Penilaian Massal Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bangunan, dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatanpendukung penilaian.
(2) Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaankebijakan teknis penilaian individu sektor perumahan dan industri.
(3) Seksi Penilaian Individu Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan teknispenilaian individu sektor pertambangan serta penetapan.


Pasal 479

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi.


Bagian Kesembilan
Direktorat Keberatan dan Banding

Pasal 480

Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, gugatan di Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, di bidang perpajakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.


Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, dan gugatan di Pengadilan Pajak;
  2. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, dan gugatan di Pengadilan Pajak;
  3. pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, dan gugatan di Pengadilan Pajak;
  4. pelaksanaan penyelesaian Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung;
  5. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 482

Direktorat Keberatan dan Banding terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan;
  2. Subdirektorat Banding dan Gugatan I;
  3. Subdirektorat Banding dan Gugatan II;
  4. Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 483

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.


Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan;
  2. pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.


Pasal 485

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan terdiri dari:
  1. Seksi Pengurangan dan Keberatan I;
  2. Seksi Pengurangan dan Keberatan II;
  3. Seksi Pengurangan dan Keberatan III;
  4. Seksi Pengurangan dan Keberatan IV.


Pasal 486

(1) Seksi Pengurangan dan Keberatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar danwilayah Kalimantan.
(2) Seksi Pengurangan dan Keberatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah JakartaBarat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
(3) Seksi Pengurangan dan Keberatan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakJakarta Khusus. 
(4) Seksi Pengurangan dan Keberatan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan JawaTimur.


Pasal 487

Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Jakarta serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.


Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Banding dan Gugatan I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak;
  2. penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.


Pasal 489

Subdirektorat Banding dan Gugatan I terdiri dari:
  1. Seksi Banding dan Gugatan IA;
  2. Seksi Banding dan Gugatan IB;
  3. Seksi Banding dan Gugatan IC.


Pasal 490

(1) Seksi Banding dan Gugatan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Pusat dan wilayah kerja KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
(2) Seksi Banding dan Gugatan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Utara dan wilayah kerja KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
(3) Seksi Banding dan Gugatan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan JakartaTimur.


Pasal 491

Subdirektorat Banding dan Gugatan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Jawa selain Jakarta.


Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Banding dan Gugatan II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak;
  2. penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.


Pasal 493

Subdirektorat Banding dan Gugatan II terdiri dari:
  1. Seksi Banding dan Gugatan IIA;
  2. Seksi Banding dan Gugatan IIB;
  3. Seksi Banding dan Gugatan IIC.


Pasal 494

(1) Seksi Banding dan Gugatan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, sertapenyelesaian banding dan gugatan di wilayah Sumatera dan Banten.
(2) Seksi Banding dan Gugatan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, DaerahIstimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
(3) Seksi Banding dan Gugatan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara,Maluku, dan Papua.


Pasal 495

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, dan banding di Pengadilan Pajak.


Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penatausahaan, penyiapan bahan, dan penyelesaian administrasi peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, dan gugatan di Pengadilan Pajak;
  3. penatausahaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.


Pasal 497

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi terdiri dari:
  1. Seksi Peninjauan Kembali;
  2. Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan;
  3. Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali.


Pasal 498

(1) Seksi Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan, dan penyelesaian administrasi Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
(2) Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan,pembatalan, dan keberatan.
(3) Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasipelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian banding dan gugatan.


Pasal 499

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi.


Bagian Kesepuluh
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Pasal 500

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan.


Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penghitungan potensi pajak;
  2. penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian;
  3. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak serta pemantauan pemanfaatan data;
  4. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penatausahaan dan evaluasi penerimaan;
  5. pemantauan dan evaluasi data realisasi penerimaan pajak;
  6. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 502

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Potensi Perpajakan;
  2. Subdirektorat Dampak Kebijakan;
  3. Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan;
  4. Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 503

Subdirektorat Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penghitungan potensi pajak.


Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Subdirektorat Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan teknik operasional penghitungan potensi pajak;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak.


Pasal 505

Subdirektorat Potensi Perpajakan terdiri dari:
  1. Seksi Potensi Sektor Industri;
  2. Seksi Potensi Sektor Perdagangan;
  3. Seksi Potensi Sektor Jasa.


Pasal 506

(1) Seksi Potensi Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor industritermasuk sektor informal.
(2) Seksi Potensi Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektorperdagangan termasuk sektor informal.
(3) Seksi Potensi Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor jasa dan disektor lainnya termasuk sektor informal.


Pasal 507

Subdirektorat Dampak Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penelitian perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.


Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Dampak Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
  1. pemilihan tema penelitian perpajakan;
  2. penyiapan, penelaahan dan penelitian perpajakan;
  3. pendistribusian hasil penelitian.


Pasal 509

Subdirektorat Dampak Kebijakan terdiri dari:
  1. Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan;
  2. Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi;
  3. Seksi Dampak Kebijakan Umum.


Pasal 510

(1) Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian dampak kebijakan perpajakan serta pendistribusian hasilpenelitian.
(2) Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian dampak kondisi makro ekonomi terhadap perpajakan sertapendistribusian hasil penelitian.
(3) Seksi Dampak Kebijakan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian dampak kebijakan umum terhadap perpajakan sertapendistribusian hasil penelitian.


Pasal 511

Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak serta pemantauan pemanfaatan data.


Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak;
  3. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
  4. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
  5. penyusunan kriteria pembandingan data (data matching) dan pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemanfaatan data dan alat keterangan.


Pasal 513

Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan terdiri dari:
  1. Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri;
  2. Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan;
  3. Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa;
  4. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data.


Pasal 514

(1) Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor industri.
(2) Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajaksektor perdagangan.
(3) Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor jasa dan sektorlainnya.
(4) Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melakukan penyusunan kriteria pembandingan data (data matching) dan pemantauan, pengendalian serta evaluasipelaksanaan kebijakan teknis operasional pemanfaatan data dan alat keterangan.


Pasal 515

Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penatausahaan dan evaluasi penerimaan pajak.


Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak;
  3. penyiapan penelaahan dan penyusunan rencana penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek;
  4. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi rencana penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek;
  5. pemantauan dan evaluasi data realisasi penerimaan pajak;
  6. penyiapan data pembagian hasil penerimaan pajak.


Pasal 517

Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan terdiri dari:
  1. Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi I;
  2. Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi II;
  3. Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan;
  4. Seksi Evaluasi Penerimaan.


Pasal 518

(1) Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, evaluasi pembukuan dan rekonsiliasi data penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta penyiapan data pembagian hasil penerimaan pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan danBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(2) Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, evaluasi pembukuan dan rekonsiliasi, serta penyiapan data pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan.
(3) Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan statistik perpajakan dan prakiraan penerimaanperpajakan.
(4) Seksi Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak.


Pasal 519

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan.


Bagian Kesebelas
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat

Pasal 520

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.


Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
  3. bimbingan dan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
  4. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 522

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
  1. Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan;
  2. Subdirektorat Pelayanan Perpajakan;
  3. Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan;
  4. Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 523

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan, serta pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan.


Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan;
  2. enyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan, dan peraturan non perpajakan;
  3. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis penyuluhan;
  4. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan dan peraturan non perpajakan;
  5. penyiapan teknik, metode, dan materi penyuluhan pajak;
  6. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan;
  7. penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan;
  8. penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan;
  9. pelaksanaan dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan;
  10. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.


Pasal 525

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan terdiri dari:
  1. Seksi Materi Penyuluhan;
  2. Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh;
  3. Seksi Dukungan Penyuluhan;
  4. Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan.


Pasal 526

(1) Seksi Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanteknis penyusunan materi penyuluhan.
(2) Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan teknis pembinaan tenaga penyuluh.
(3) Seksi Dukungan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan penyiapan teknik dan metode penyuluhan pajak, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan, penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan, serta pemantauan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis dukungan penyuluhan.
(4) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakanserta pengelolaan perpustakaan perpajakan.


Pasal 527

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan, serta pembinaan atas Pusat Layanan Informasi.


Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Subdirektorat Pelayanan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pelayanan;
  2. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan Pusat Layanan Informasi;
  3. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pelayanan dan pembinaan Pusat Layanan Informasi;
  4. bimbingan pelaksanaan pelayanan.


Pasal 529

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan terdiri dari:
  1. Seksi Pelayanan Pengaduan;
  2. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi;
  3. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan;
  4. Seksi Pemuktahiran Tax Knowledge Base.


Pasal 530

(1) Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan teknis manajemen penanganan keluhan.
(2) Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pemberian dukungan pelayanan dankonsultasi.
(3) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan mutu operasional pelayanan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sertapemberian dukungan teknis pelaksanaan Pusat Layanan Informasi.
(4) Seksi Pemuktahiran Tax Knowledge Base mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pemeliharaan tax knowledge base.


Pasal 531

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis hubungan masyarakat.


Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional hubungan masyarakat;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional hubungan masyarakat;
  3. penyiapan penelaahan dan penyusunan program dan pelaksanaan kehumasan, baik internal maupun eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita;
  4. pengelolaan situs.


Pasal 533

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan terdiri dari:
  1. Seksi Hubungan Internal;
  2. Seksi Hubungan Eksternal;
  3. Seksi Pengelolaan Berita;
  4. Seksi Pengelolaan Situs.


Pasal 534

(1) Seksi Hubungan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan teknis komunikasi internal.
(2) Seksi Hubungan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan teknis komunikasi eksternal.
(3) Seksi Pengelolaan Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan teknis pengumpulan berita dan pemberian tanggapan.
(4) Seksi Pengelolaan Situs mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasipelaksanaan teknis pengelolaan situs.


Pasal 535

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak.


Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
  2. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
  3. koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam negeri;
  4. bimbingan dan pelaksanaan kemitraan wajib pajak (industrial partnership).


Pasal 537

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan terdiri dari:
  1. Seksi Kerjasama Dalam Negeri;
  2. Seksi Kerjasama Luar Negeri;
  3. Seksi Kemitraan Wajib Pajak.


Pasal 538

(1) Seksi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis serta koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalamnegeri.
(2) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis acara dalam rangka kerjasama dan kemitraan dengan pihak laindi luar negeri.
(3) Seksi Kemitraan Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan, serta pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberian dukungan kemitraan wajib pajak(industrial partnership).


Pasal 539

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan.


Bagian Keduabelas
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Pasal 540

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pemantauan sistem dan infrastruktur, pemberian dukungan dan layanan operasional serta pembinaan pengolahan data dan pengelolaan dokumen.


Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi;
  2. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, pengelolaan intranet dan internet, serta administrasi program aplikasi;
  3. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 542

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pelayanan Operasional;
  2. Subdirektorat Pendukung Operasional;
  3. Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 543

Subdirektorat Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi.


Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Subdirektorat Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
  3. pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
  4. administrasi program aplikasi.


Pasal 545

Subdirektorat Pelayanan Operasional terdiri dari:
  1. Seksi Pelayanan Sistem Informasi;
  2. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi;
  3. Seksi Pelayanan Dukungan Teknis;
  4. Seksi Pelayanan Jaringan Komunikasi Data.


Pasal 546

(1) Seksi Pelayanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan sistem informasi serta pemecahan masalahnya dalam skalatertentu, serta administrasi program aplikasi.
(2) Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional aplikasi perpajakan dan registrasi Wajib Pajak, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi perpajakan serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasiprogram aplikasi.
(3) Seksi Pelayanan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dukungan teknis serta pemecahan masalahnyadalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.
(4) Seksi Pelayanan Jaringan komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan jaringan komunikasi data serta pemecahan masalahnyadalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

 
Pasal 547

Subdirektorat Pendukung Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, pengelolaan intranet dan internet.


Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat Pendukung Operasional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
  3. pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
  4. administrasi pekerjaan, kegiatan, dan pelaksanaan tugas.


Pasal 549

Subdirektorat Pendukung Operasional terdiri dari:
  1. Seksi Bimbingan Sistem;
  2. Seksi Pemutakhiran Data Tampilan;
  3. Seksi Pertukaran Data Elektronik;
  4. Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet.


Pasal 550

(1) Seksi Bimbingan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak,serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.
(2) Seksi Pemutakhiran Data Tampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional aplikasiyang berhubungan dengan pemutakhiran data, serta administrasi program aplikasi.
(3) Seksi Pertukaran Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional proses pertukaran data elektronik untuk menjamin kualitas data, serta administrasi pekerjaan,kegiatan dan pelaksanaan tugas.
(4) Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional intranet dan internet, serta administrasi pekerjaan, kegiatan danpelaksanaan tugas.


Pasal 551

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemantauan terhadap konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pengolahan data dan dokumen, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, serta administrasi program aplikasi.


Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;
  2. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;
  3. pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, serta pengolahan data dan dokumen;
  4. pemeliharaan Master File Wajib Pajak;
  5. administrasi program aplikasi.


Pasal 553

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur terdiri dari:
  1. Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas;
  2. Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data;
  3. Seksi Pemantauan Basis Data;
  4. Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen.


Pasal 554

(1) Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta administrasi programaplikasi.
(2) Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, serta administrasiprogram aplikasi.
(3) Seksi Pemantauan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan distribusi dan konsolidasi data sertaoperasional basis data nasional, serta administrasi program aplikasi.
(4) Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pembinaan di bidang transformasi data dan pengelolaan dokumen dalam hal perekaman, kualitas dan transfer data, penyimpanan, peminjaman dan penghapusan dokumen dan media elektronik,pemeliharaan Master File Wajib Pajak, serta administrasi program aplikasi.


Pasal 555

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pelayanan Operasional.


Bagian Ketigabelas
Direktorat Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pasal 556

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, dan pelaksanaan sistem pengawasan internal Direktorat Jenderal, serta penyusunan strategi dan perancangan, dan uji coba pengembangan serta evaluasi implementasi di bidang sumber daya aparatur.


Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem kepatuhan internal;
  2. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik;
  3. penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan kualitas (quality assurance);
  4. penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem investigasi internal;
  5. evaluasi hasil temuan pemeriksaan, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pengaduan masyarakat;
  6. penyusunan dan evaluasi rencana stratejik jangka menengah dan jangka panjang Direktorat Jenderal;
  7. perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun transformasi organisasi;
  8. perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun pengukuran kinerja, peningkatan kompetensi pegawai, dan manajemen kepegawaian lainnya;
  9. evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang organisasi, manajemen kepegawaian, dan kompetensi pegawai;
  10. perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara/pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait;
  11. pengendalian dan evaluasi bantuan luar negeri (negara/pihak donor);
  12. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 558

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
  1. Subdirektorat Kepatuhan Internal;
  2. Subdirektorat Investigasi Internal;
  3. Subdirektorat Transformasi Organisasi;
  4. Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian;
  5. Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 559

Subdirektorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem kepatuhan internal, dan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep quality assurance (penjaminan mutu).


Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdirektorat Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi :
  1. penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan internalisasi kepatuhan;
  2. pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengujian kepatuhan internal;
  3. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan kualitas (quality assurance).


Pasal 561

Subdirektorat Kepatuhan Internal terdiri dari :
  1. Seksi Internalisasi Kepatuhan;
  2. Seksi Pengujian Kepatuhan;
  3. Seksi Penjaminan Kualitas.


Pasal 562

(1) Seksi Internalisasi Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan internalisasi kepatuhan.
(2) Seksi Pengujian Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengujian kepatuhan internal.
(3) Seksi Penjaminan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminankualitas (quality assurance).


Pasal 563

Subdirektorat Investigasi Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem investigasi internal, pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik, dan evaluasi hasil temuan pemeriksaan, koordinasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pengaduan masyarakat.


Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Investigasi Internal menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem investigasi internal;
  2. penyiapan bahan perancangan dan penyiapan teknik investigasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya serta penatausahaannya;
  3. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya serta pelaporannya;
  4. evaluasi dan koordinasi hasil temuan pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
  5. pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pegawai.


Pasal 565

Subdirektorat Investigasi Internal terdiri dari :
  1. Seksi Investigasi Internal I;
  2. Seksi Investigasi Internal II;
  3. Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal.


Pasal 566

(1) Seksi Investigasi Internal I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan sistem investigasi internal, perancangan teknik investigasi dan penatausahaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya, serta pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik untukwilayah Pulau Jawa.
(2) Seksi Investigasi Internal II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan sistem investigasi internal, perancangan teknik investigasi dan penatausahaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya, serta pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik untukwilayah selain Pulau Jawa.
(3) Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal mempunyai tugas melakukan evaluasi dan koordinasi hasil temuan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut pengaduanmasyarakat tentang pegawai.


Pasal 567

Subdirektorat Transfomasi Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana stratejik jangka menengah dan jangka panjang, perancangan, dan pelaksanaan uji coba rancang bangun transformasi organisasi serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang organisasi.


Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Transformasi Organisasi menyelenggarakan fungsi :
  1. penyiapan bahan penyusunan rencana stratejik jangka menengah dan jangka panjang;
  2. penyiapan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara/pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait;
  3. penyiapan pengendalian dan evaluasi bantuan luar negeri (negara/pihak donor);
  4. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi implementasi desain kelembagaan.


Pasal 569

Subdirektorat Transformasi Organisasi terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Strategis;
  2. Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan;
  3. Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan.


Pasal 570

(1) Seksi Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana stratejik jangka menengah dan jangka panjang Direktorat Jenderal dan penyiapan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara/pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait serta penyiapan pengendalian dan evaluasibantuan luar negeri (negara/pihak donor).
(2) Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangankonsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan.
(3) Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi implementasi desain kelembagaan.


Pasal 571

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja pegawai, dan manajemen kepegawaian lainnya.


Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan;
  2. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai;
  3. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi;
  4. pelaksanaan asistensi implementasi pengembangan sistem manajemen kepegawaian;
  5. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang manajemen kepegawaian.


Pasal 573

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan;
  2. Seksi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja;
  3. Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi.


Pasal 574

(1) Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunanlaporan implementasi pengembangan di bidang klasifikasi jabatan.
(2) Seksi Perancangan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporanimplementasi pengembangan sistem di bidang pengukuran kinerja pegawai.
(3) Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang mutasi, promosi,dan kompensasi.


Pasal 575

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisis kriteria kompetensi pegawai, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan identifikasi kompetensi dan implementasi pengembangan kapasitas pegawai dengan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan


Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis kriteria kompetensi pegawai;
  2. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai;
  3. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai;
  4. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan identifikasi kompetensi dan implementasi pengembangan kapasitas pegawai.


Pasal 577

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai terdiri dari:
  1. Seksi Analisis Kompetensi Pegawai;
  2. Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai.


Pasal 578

(1) Seksi Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kriteria, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai, sertaevaluasi dan penyusunan laporan.
(2) Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode serta evaluasi dan penyusunanlaporan implementasi pengembangan kapasitas pegawai.


Pasal 579

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Kompetensi Pegawai.


Bagian Keempatbelas
Direktorat Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi

Pasal 580

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, perencanaan, pengembangan, pengawasan, evaluasi dan implementasi dalam hal analisis dan evaluasi sistem informasi, pengembangan perangkat keras, pengembangan aplikasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi.


Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan strategi dan perancangan serta pengembangan sistem dan prosedur perpajakan;
  2. analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, serta analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data;
  3. penyiapan bahan evaluasi sistem informasi;
  4. pengembangan, instalasi, dan pengelolaan konfigurasi basis data, jaringan komunikasi data, basis data dan data spasial;
  5. pengembangan dan instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan;
  6. penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi;
  7. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 582

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
  1. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi;
  2. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras;
  3. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 583

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan sistem dan prosedur perpajakan, analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, serta evaluasi sistem informasi.


Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
  1. perancangan sistem dan prosedur perpajakan;
  2. analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi;
  3. analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data;
  4. evaluasi sistem informasi.


Pasal 585

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi terdiri dari :
  1. Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan;
  2. Seksi Analisis Konfigurasi dan Kapasitas;
  3. Seksi Analisis Jaringan Komunikasi Data;
  4. Seksi Evaluasi Sistem Informasi.


Pasal 586

(1) Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan mempunyai tugas melakukan analisis, identifikasi dan perancangan sistem dan prosedur perpajakan.
(2) Seksi Analisis Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan analisis dan identifikasi konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.
(3) Seksi Analisis Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan analisis dan identifikasi keamanan infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi data.
(4) Seksi Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional sistem informasi.


Pasal 587

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, perancangan, instalasi konfigurasi basis data, jaringan komunikasi data dan pengelolaan basis data dan data spasial.


Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras menyelenggarakan fungsi:
  1. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis data;
  2. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data;
  3. pengelolaan basis data;
  4. pengelolaan data spasial.


Pasal 589

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data;
  2. Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
  3. Seksi Pengelolaan Basis Data;
  4. Seksi Pengelolaan Data Spasial.


Pasal 590

(1) Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data mempunyai tugas melakukan penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis data.
(2) Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penelitian, perencanaan perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data.
(3) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data.
(4) Seksi Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengelolaan data spasial.


Pasal 591

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan serta penyusunan prosedur operasional.


Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan;
  2. penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi.


Pasal 593

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Aplikasi Perpajakan;
  2. Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis;
  3. Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan;
  4. Seksi Penyusunan Prosedur Operasional.


Pasal 594

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi perpajakan dan aplikasi pendukung, sertaadministrasi program aplikasi.
(2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi informasi geografis, serta administrasiprogram aplikasi.
(3) Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi informasi dan pelaporan, sertaadministrasi program aplikasi.
(4) Seksi Penyusunan Prosedur Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan prosedur kerja yang berhubungan dengan operasional di bidang teknologi informasidan buku petunjuk penggunaan sistem informasi dan aplikasi.


Pasal 595

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi.


Bagian Kelimabelas
Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Pasal 596

Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pengembangan proses bisnis, menyusun strategi, merancang, menyiapkan, melakukan uji coba pengembangan, dan evaluasi implementasi di bidang operasional.


Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian pengembangan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak;
  2. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penyuluhan;
  3. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan;
  4. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penegakan hukum;
  5. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep ekstensifikasi;
  6. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian;
  7. evaluasi implementasi pengembangan di bidang operasional;
  8. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 598

Direktorat Transformasi Proses Bisnis terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan;
  2. Subdirektorat Pengembangan Pelayanan;
  3. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum;
  4. Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 599

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan, pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang penyuluhan.


Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian pengembangan konsep penyuluhan;
  2. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penyuluhan;
  3. evaluasi implementasi pengembangan di bidang penyuluhan.

Pasal 601

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Penyuluhan I;
  2. Seksi Pengembangan Penyuluhan II.


Pasal 602

(1) Seksi Pengembangan Penyuluhan I mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasiimplementasi pengembangan penyuluhan langsung.
(2) Seksi Pengembangan Penyuluhan II mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, danevaluasi implementasi pengembangan penyuluhan tidak langsung.


Pasal 603

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan.


Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdirektorat Pengembangan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan;
  2. evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan.


Pasal 605

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Pelayanan I;
  2. Seksi Pengembangan Pelayanan II.


Pasal 606

(1) Seksi Pengembangan Pelayanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasiimplementasi pengembangan pelayanan yang bersifat otomasi.
(2) Seksi Pengembangan Pelayanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasiimplementasi pengembangan pelayanan yang bersifat non otomasi.


Pasal 607

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang penegakan hukum.


Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian pengembangan konsep penegakan hukum;
  2. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penegakan hukum;
  3. evaluasi implementasi pengembangan di bidang pengawasan.


Pasal 609

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I;
  2. Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II.


Pasal 610

(1) Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penegakan hukum di bidang pemeriksaan danpenagihan.
(2) Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penegakan hukum di bidang intelijen danpenyidikan.


Pasal 611

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan ekstensifikasi dan di bidang pemetaan, pendataan, dan penilaian.


Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian pengembangan konsep Ekstensifikasi dan Penilaian;
  2. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep ekstensifikasi;
  3. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian;
  4. evaluasi implementasi pengembangan di bidang ekstensifikasi, pemetaan, pendataan, dan penilaian.


Pasal 613

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Ekstensifikasi;
  2. Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian.


Pasal 614

(1) Seksi Pengembangan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, danevaluasi implementasi pengembangan ekstensifikasi penilaian.
(2) Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, danevaluasi implementasi pengembangan pemetaan, pendataan, dan penilaian.


Pasal 615

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pelayanan.


Bagian Keenambelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 616

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 617

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 618

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 620

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Teknis Kepabeanan;
  3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
  4. Direktorat Cukai;
  5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
  6. Direktorat Audit;
  7. Direktorat Kepabeanan Internasional;
  8. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
  9. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 621

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
  2. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan, dan pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
  3. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
  4. evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal;
  5. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  6. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
  7. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.


Pasal 623

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Perlengkapan;
  5. Bagian Umum;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 624

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, penataan organisasi, ketatalaksanaan, pembakuan prestasi dan sarana kerja, analisa jabatan, koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, evaluasi kinerja serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal;
  2. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal, dan penyusunan jabatan fungsional;
  3. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya;
  4. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu, dan standar beban kerja;
  5. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
  6. pelaksanaan evaluasi kinerja, penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat.


Pasal 626

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi;
  2. Subbagian Tata Laksana;
  3. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Pembakuan Prestasi Kerja;
  4. Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan.


Pasal 627

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, dan penyusunan jabatan fungsional DirektoratJenderal.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, prosedurdan metode kerja, dan tata naskah persuratan dinas Direktorat Jenderal.
(3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Pembakuan Prestasi Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas, rencana kerja dan rencana strategik Direktorat Jenderal, pelaksanaan evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal, pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunanrumusan produk hasil kerja, standar norma waktu, dan standar beban kerja.
(4) Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penelitian dan pemeriksaan kebenaran laporanmasyarakat, dan penyiapan bahan tindak lanjut atas pengawasan masyarakat.


Pasal 628

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.


Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti, dan dokumentasi kepegawaian;
  2. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya;
  3. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin;
  4. penyiapan rencana kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan.


Pasal 630

Bagian Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Pengembangan Pegawai;
  2. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
  3. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
  4. Subbagian Umum Kepegawaian.


Pasal 631

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan,ujian jabatan, serta pendataan hasil pendidikan dan pelatihan.
(2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya. 
(3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta melaksanakan urusan pemberianpenghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin.
(4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha,pendataan pegawai, cuti, dan dokumentasi kepegawaian.


Pasal 632

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
  2. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
  3. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
  4. melakukan urusan gaji dan tunjangan pegawai.


Pasal 634

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
  4. Subbagian Gaji.


Pasal 635

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal danpengajuan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal. 
(4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji dan tunjangan pegawai.


Pasal 636

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal.


Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan;
  2. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
  3. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.


Pasal 638

Bagian Perlengkapan terdiri dari:
  1. Subbagian Pengadaan;
  2. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
  3. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.


Pasal 639

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan pengadaan sarana, prasarana kantor serta pakaian dinasseragam pegawai.
(2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
(3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.


Pasal 640

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga kantor pusat Direktorat Jenderal.


Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi, dan kearsipan Direktorat Jenderal;
  2. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana, dan prasarana kantor pusat Direktorat Jenderal;
  4. pelaksanaan kesejahteraan, poliklinik, dan rumah dinas kantor pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, dan akomodasi Direktur Jenderal.


Pasal 642

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
  2. Subbagian Rumah Tangga;
  3. Subbagian Kesejahteraan;
  4. Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal.


Pasal 643

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi dan kearsipan Direktorat Jenderal, dan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat DirektoratJenderal.
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, akomodasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Direktorat Jenderal.
(3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, poliklinik dan rumah dinas, serta pengelolaan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) atasaset kantor pusat Direktorat Jenderal.
(4) Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, protokol, dan akomodasi Direktur Jenderal.


Bagian Keempat
Direktorat Teknis Kepabeanan

Pasal 644

Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, serta pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean.


Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, dan tarif bea masuk;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi, dan data harga;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 646

Direktorat Teknis Kepabeanan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Impor dan Ekspor;
  2. Subdirektorat Klasifikasi Barang;
  3. Subdirektorat Nilai Pabean;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 647

Subdirektorat Impor dan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, serta pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk.


Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Subdirektorat Impor dan Ekspor menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk;
  4. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara.


Pasal 649

Subdirektorat Impor dan Ekspor terdiri dari:
  1. Seksi Impor;
  2. Seksi Ekspor;
  3. Seksi Penangguhan Bea Masuk;
  4. Seksi Tempat Penimbunan Sementara dan Tempat Penimbunan Pabean.


Pasal 650

(1) Seksi Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidangimpor.
(2) Seksi Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidangekspor.
(3) Seksi Penangguhan Bea Masuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi danpelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk.
(4) Seksi Tempat Penimbunan Sementara dan Tempat Penimbunan Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barangmilik negara.


Pasal 651

Subdirektorat Klasifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, dan tarif bea masuk.


Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Subdirektorat Klasifikasi Barang menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar.


Pasal 653

Subdirektorat Klasifikasi Barang terdiri dari:
  1. Seksi Klasifikasi I;
  2. Seksi Klasifikasi II;
  3. Seksi Klasifikasi III;
  4. Seksi Klasifikasi IV.


Pasal 654

(1) Seksi Klasifikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea MasukIndonesia.
(2) Seksi Klasifikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VIII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea MasukIndonesia.
(3) Seksi Klasifikasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea MasukIndonesia. 
(4) Seksi Klasifikasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 97 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea MasukIndonesia.


Pasal 655

Subdirektorat Nilai Pabean mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga.


Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Subdirektorat Nilai Pabean menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga;
  2. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi, dan data harga.


Pasal 657

Subdirektorat Nilai Pabean terdiri dari:
  1. Seksi Nilai Pabean I;
  2. Seksi Nilai Pabean II;
  3. Seksi Nilai Pabean III;
  4. Seksi Nilai Pabean IV.


Pasal 658

(1) Seksi Nilai Pabean I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) BukuTarif Bea Masuk Indonesia.
(2) Seksi Nilai Pabean II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VII sampai dengan Bagian XII )Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
(3) Seksi Nilai Pabean III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV )Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
(4) Seksi Nilai Pabean IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga harga atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 97 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI )Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.


Pasal 659

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga, dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik danlaporan akuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Nilai Pabean.


Bagian Kelima
Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Pasal 660

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk, tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat, dan pelaksanaan pembebasan atau keringanan bea masuk.


Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan berikat, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 662

Direktorat Fasilitas Kepabeanan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pembebasan;
  2. Subdirektorat Fasilitas Pertambangan;
  3. Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 663

Subdirektorat Pembebasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk.


Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Subdirektorat Pembebasan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang perwakilan negara asing, barang untuk keperluan badan internasional, buku ilmu pengetahuan, barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, barang contoh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, serta barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam, barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat, barang keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat, barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan penjenisan jaringan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, barang keperluan olahraga, serta barang keperluan proyek pemerintah;
  4. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang berizin, dan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk lainnya.


Pasal 665

Subdirektorat Pembebasan terdiri dari:
  1. Seksi Pembebasan I;
  2. Seksi Pembebasan II;
  3. Seksi Pembebasan III;
  4. Seksi Pembebasan IV.


Pasal 666

(1) Seksi Pembebasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang perwakilan negara asing, barang untuk keperluan badan internasional, buku ilmu pengetahuan, barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, barang contoh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
(2) Seksi Pembebasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam, barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat, barang keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat, barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitasyang sama, bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan penjenisan jaringan;
(3) Seksi Pembebasan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, barang keperluan olahragaserta barang keperluan proyek pemerintah;
(4) Seksi Pembebasan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang berizin, dan fasilitaspembebasan atau keringanan bea masuk lainnya.


Pasal 667

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan.


Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Subdirektorat Fasilitas Pertambangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi.


Pasal 669

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan terdiri dari:
  1. Seksi Fasilitas Minyak dan Gas Bumi;
  2. Seksi Fasilitas Aneka Tambang.


Pasal 670

(1) Seksi Fasilitas Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidangpertambangan minyak dan gas bumi.
(2) Seksi Fasilitas Aneka Tambang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidangpertambangan selain minyak dan gas bumi.


Pasal 671

Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan berikat, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat.


Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang gudang berikat, toko bebas bea dan entrepot untuk tujuan pameran, tempat daur ulang berikat, dan tempat lelang berikat.


Pasal 673

Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat terdiri dari:
  1. Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
  2. Seksi Tempat Penimbunan Berikat I;
  3. Seksi Tempat Penimbunan Berikat II.


Pasal 674

(1) Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangkakemudahan impor tujuan ekspor.
(2) Seksi Tempat Penimbunan Berikat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi danpelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat.
(3) Seksi Tempat Penimbunan Berikat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang gudang berikat, toko bebas beadan entrepot untuk tujuan pameran, tempat daur ulang berikat dan tempat lelang berikat.


Pasal 675

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian, serta menyusun rencana strategik danlaporan akuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pembebasan.


Bagian Keenam
Direktorat Cukai

Pasal 676

Direktorat Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai, pelaksanaan pemberian fasilitas di bidang cukai serta urusan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.


Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang aneka cukai;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai, penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai;
  4. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya;
  5. pelaksanaan pemberian fasilitas di bidang cukai;
  6. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembalian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya;
  7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 678

Direktorat Cukai terdiri dari:
  1. Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau;
  2. Subdirektorat Aneka Cukai;
  3. Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 679

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau, pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai dan pemberian fasilitas di bidang cukai hasil tembakau.


Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas cukai hasil tembakau;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar dan produksi hasil tembakau;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran hasil tembakau.


Pasal 681

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau terdiri dari :
  1. Seksi Cukai Hasil Tembakau I;
  2. Seksi Cukai Hasil Tembakau II;
  3. Seksi Cukai Hasil Tembakau III.


Pasal 682

(1) Seksi Cukai Hasil Tembakau I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi danpelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas cukai hasil tembakau.
(2) Seksi Cukai Hasil Tembakau II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasardan produksi hasil tembakau.
(3) Seksi Cukai Hasil Tembakau III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran hasiltembakau.


Pasal 683

Subdirektorat Aneka Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya, pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai, pemberian fasilitas di bidang Aneka Cukai serta penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.


Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat Aneka Cukai menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas aneka cukai;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar, produksi aneka cukai dan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran aneka cukai.


Pasal 685

Subdirektorat Aneka Cukai terdiri dari:
  1. Seksi Aneka Cukai I;
  2. Seksi Aneka Cukai II;
  3. Seksi Aneka Cukai III.


Pasal 686

(1) Seksi Aneka Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang perijinan dan fasilitas aneka cukai.
(2) Seksi Aneka Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar, produksi anekacukai dan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.
(3) Seksi Aneka Cukai III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran aneka cukai.


Pasal 687

Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya, serta pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembalian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.


Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembalian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.


Pasal 689

Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya terdiri dari:
  1. Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
  2. Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
  3. Seksi Pengembalian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.


Pasal 690

(1) Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan pita cukai dan tanda pelunasancukai lainnya.
(2) Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyimpanan,pendistribusian, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.
(3) Seksi Pengembalian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembalian pita cukai dan tandapelunasan cukai lainnya.


Pasal 691

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporanakuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau.


Bagian Ketujuh
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan

Pasal 692

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.


Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
  4. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika;
  5. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 694

Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Intelijen;
  2. Subdirektorat Penindakan;
  3. Subdirektorat Narkotika;
  4. Subdirektorat Penyidikan;
  5. Subdirektorat Sarana Operasi;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 695

Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.


Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Subdirektorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara;
  4. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen kepabeanan dan cukai.


Pasal 697

Subdirektorat Intelijen terdiri dari:
  1. Seksi Intelijen I;
  2. Seksi Intelijen II;
  3. Seksi Intelijen III;
  4. Seksi Pangkalan Data Intelijen.


Pasal 698

(1) Seksi Intelijen I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidangimpor dan ekspor.
(2) Seksi Intelijen II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalamrangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.
(3) Seksi Intelijen III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkaitterorisme dan/atau kejahatan lintas Negara.
(4) Seksi Pangkalan Data Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen dan profil dalam rangka pencegahanpelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.


Pasal 699

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.


Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Subdirektorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas Negara;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.


Pasal 701

Subdirektorat Penindakan terdiri dari:
  1. Seksi Penindakan I;
  2. Seksi Penindakan II;
  3. Seksi Penindakan III.


Pasal 702

(1) Seksi Penindakan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturanperundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
(2) Seksi Penindakan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/ataukejahatan lintas Negara.
(3) Seksi Penindakan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaranperaturan perundang-undangan cukai.


Pasal 703

Subdirektorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan di bidang narkotika dan psikotropika, prekursor, serta perencanaan dan pengelolaan dukungan operasi narkotika.


Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Subdirektorat Narkotika menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi di bidang Narkotika dan Psikotropika;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi di bidang prekursor;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sarana operasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor.


Pasal 705

Subdirektorat Narkotika terdiri dari:
  1. Seksi Narkotika dan Psikotropika;
  2. Seksi Prekursor;
  3. Seksi Dukungan Operasi Narkotika.


Pasal 706

(1) Seksi Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika danpsikotropika.
(2) Seksi Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturanperundang-undangan kepabeanan di bidang prekursor.
(3) Seksi Dukungan Operasi Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanandi bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor.


Pasal 707

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.


Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana kepabeanan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang urusan barang hasil penindakan, barang bukti, uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
  4. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang urusan tempat tahanan.


Pasal 709

Subdirektorat Penyidikan terdiri dari:
  1. Seksi Penyidikan I;
  2. Seksi Penyidikan II;
  3. Seksi Barang Hasil Penindakan;
  4. Seksi Tempat Tahanan.


Pasal 710

(1) Seksi Penyidikan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana kepabeanan, sertapelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan.
(2) Seksi Penyidikan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai sertapelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
(3) Seksi Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan urusan barang hasil penindakan, barang bukti, uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaranperaturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
(4) Seksi Tempat Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan, pengelolaan cabang rumah tahanan, sertaurusan tata usaha cabang rumah tahanan.


Pasal 711

Subdirektorat Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.


Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Subdirektorat Sarana Operasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika, penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor pusat Direktorat Jenderal;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya.


Pasal 713

Subdirektorat Sarana Operasi terdiri dari:
  1. Seksi Sarana Operasi I;
  2. Seksi Sarana Operasi II;
  3. Seksi Sarana Operasi III.


Pasal 714

(1) Seksi Sarana Operasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai.
(2) Seksi Sarana Operasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika, penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor pusat DirektoratJenderal.
(3) Seksi Sarana Operasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan saranaoperasi lainnya, serta pemeliharaan persenjataan dan sarana operasi lainnya.


Pasal 715

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporanakuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Intelijen.


Bagian Kedelapan
Direktorat Audit

Pasal 716

Direktorat Audit mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.


Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 718

Direktorat Audit terdiri dari:
  1. Subdirektorat Perencanaan Audit;
  2. Subdirektorat Pelaksanaan Audit;
  3. Subdirektorat Evaluasi Audit;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 719

Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit.


Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.


Pasal 721

Subdirektorat Perencanaan Audit terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Audit I;
  2. Seksi Perencanaan Audit II;
  3. Seksi Perencanaan Audit III.


Pasal 722

(1) Seksi Perencanaan Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaanpenyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor.
(2) Seksi Perencanaan Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitaskepabeanan.
(3) Seksi Perencanaan Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaanpenyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.


Pasal 723

Subdirektorat Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.


Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Subdirektorat Pelaksanaan Audit menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang impor dan ekspor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang cukai.


Pasal 725

Subdirektorat Pelaksanaan Audit terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Audit I;
  2. Seksi Pelaksanaan Audit II;
  3. Seksi Pelaksanaan Audit III.


Pasal 726

(1) Seksi Pelaksanaan Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan auditdi bidang impor dan ekspor.
(2) Seksi Pelaksanaan Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan auditdi bidang fasilitas kepabeanan.
(3) Seksi Pelaksanaan Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan auditdi bidang cukai.


Pasal 727

Subdirektorat Evaluasi Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.


Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Subdirektorat Evaluasi Audit menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai.


Pasal 729

Subdirektorat Evaluasi Audit terdiri dari:
  1. Seksi Evaluasi Hasil Audit I;
  2. Seksi Evaluasi Hasil Audit II;
  3. Seksi Evaluasi Hasil Audit III.


Pasal 730

(1) Seksi Evaluasi Hasil Audit I mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaanaudit kepabeanan di bidang impor dan ekspor.
(2) Seksi Evaluasi Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaanaudit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan.
(3) Seksi Evaluasi Hasil Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasilpelaksanaan audit di bidang cukai.


Pasal 731

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporanakuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit.


Bagian Kesembilan
Direktorat Kepabeanan Internasional

Pasal 732

Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang kepabeanan.


Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang kepabeanan;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang kepabeanan;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional di bidang kepabeanan;
  4. pelaksanaan kerja sama teknis internasional di bidang kepabeanan;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 734

Direktorat Kepabeanan Internasional terdiri dari:
  1. Subdirektorat Kerja Sama Multilateral;
  2. Subdirektorat Kerja Sama Bilateral;
  3. Subdirektorat Kerja Sama Regional;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 735

Subdirektorat Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan.


Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Subdirektorat Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WCO;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WTO;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain WCO dan WTO;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan.


Pasal 737

Subdirektorat Kerja Sama Multilateral terdiri dari:
  1. Seksi Kerja Sama Multilateral I;
  2. Seksi Kerja Sama Multilateral II;
  3. Seksi Kerja Sama Multilateral III.


Pasal 738

(1) Seksi Kerja Sama Multilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidangkepabeanan yang berhubungan dengan WCO.
(2) Seksi Kerja Sama Multilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidangkepabeanan yang berhubungan dengan WTO.
(3) Seksi Kerja Sama Multilateral III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain WCO dan WTO, serta penyiapan bahan pelaksanaankerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan.


Pasal 739

Subdirektorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan.


Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Subdirektorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan untuk kawasan Asia dan Afrika;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan untuk kawasan Eropa dan Amerika;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan untuk kawasan Australia dan Pasifik;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan.


Pasal 741

Subdirektorat Kerja Sama Bilateral terdiri dari:
  1. Seksi Kerja Sama Bilateral I;
  2. Seksi Kerja Sama Bilateral II;
  3. Seksi Kerja Sama Bilateral III.


Pasal 742

(1) Seksi Kerja Sama Bilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan untuk kawasan Asia dan Afrika, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan.
(2) Seksi Kerja Sama Bilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan untuk kawasan Eropa dan Amerika.
(3) Seksi Kerja Sama Bilateral III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan untuk kawasan Australia dan Pasifik.


Pasal 743

Subdirektorat Kerja Sama Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan.


Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Subdirektorat Kerja Sama Regional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan ASEAN;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan APEC;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain ASEAN dan APEC;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan.


Pasal 745

Subdirektorat Kerja Sama Regional terdiri dari:
  1. Seksi Kerja Sama Regional I;
  2. Seksi Kerja Sama Regional II;
  3. Seksi Kerja Sama Regional III.


Pasal 746

(1) Seksi Kerja Sama Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan ASEAN, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan.
(2) Seksi Kerja Sama Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan APEC.
(3) Seksi Kerja Sama Regional III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain ASEAN dan APEC.


Pasal 747

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan protokoler, serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kerja Sama Regional.


Bagian Kesepuluh
Direktorat Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan dan Cukai

Pasal 748

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penerimaan, bantuan hukum, penelahaan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, penyuluhan dan publikasi, keberatan dan banding, serta pelaksanaan bantuan hukum, hubungan masyarakat, penyuluhan, publikasi, penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding.


Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan, penagihan serta pengembalian atas pungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
  4. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai;
  5. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 750

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:
  1. Subdirektorat Penerimaan;
  2. Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum;
  3. Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan;
  4. Subdirektorat Keberatan dan Banding;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 751

Subdirektorat Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan, penagihan serta pengembalian atas pungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.


Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 751, Subdirektorat Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.


Pasal 753

Subdirektorat Penerimaan terdiri dari:
  1. Seksi Pemantauan Penerimaan;
  2. Seksi Penagihan dan Pengembalian.


Pasal 754

(1) Seksi Pemantauan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.
(2) Seksi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.


Pasal 755

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang cukai dan peraturan lainnya;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


Pasal 757

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Kepabeanan;
  2. Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya;
  3. Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai.


Pasal 758

(1) Seksi Peraturan Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(2) Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan peraturan lainnya.
(3) Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


Pasal 759

Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai.


Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis,evaluasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi, komunikasi publik, serta menyelenggarakan desk informasi dan call center;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, museum, perpustakaan, dan pengelolaan berita.


Pasal 761

Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan terdiri dari:
  1. Seksi Hubungan Masyarakat;
  2. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
  3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.


Pasal 762

(1) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik.
(2) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, komunikasi publik, serta menyelenggarakan desk informasi dan call center.
(3) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, museum, perpustakaan, dan pengelolaan berita.


Pasal 763

Subdirektorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding.


Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Subdirektorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan nilai pabean;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan selain tarif dan/atau nilai pabean;
  4. pelaksanaan urusan banding.


Pasal 765

Subdirektorat Keberatan dan Banding terdiri dari:
  1. Seksi Keberatan dan Banding I;
  2. Seksi Keberatan dan Banding II.


Pasal 766

(1) Seksi Keberatan dan Banding I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif serta nilai pabean dan pelaksanaan urusan banding.
(2) Seksi Keberatan dan Banding II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean, dan pelaksanaan urusan banding.


Pasal 767

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan.


Bagian Kesebelas
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Pasal 768

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko, registrasi kepabeanan, pengembangan teknologi informasi, otomasi sistem dan prosedur, pengolahan data serta pelaporan kepabeanan dan cukai.


Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang registrasi kepabeanan;
  3. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam rangka otomasi sistem dan prosedur kepabeanan, cukai, dan administrasi lainnya;
  4. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengoperasian sarana otomasi Direktorat Jenderal;
  5. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan data kepabeanan dan cukai dalam rangka pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 782

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:
  1. Subdirektorat Manajemen Risiko;
  2. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan;
  3. Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur;
  4. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi;
  5. Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 783

Subdirektorat Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko kepabeanan dan cukai.


Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Subdirektorat Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepabeanan dan cukai.


Pasal 785

Subdirektorat Manajemen Risiko terdiri dari:
  1. Seksi Pemantauan Risiko;
  2. Seksi Pengendalian Risiko.


Pasal 786

(1) Seksi Pemantauan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepabeanan dan cukai.
(2) Seksi Pengendalian Risiko mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepabeanan dan cukai.


Pasal 787

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanan.


Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi importir;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi eksportir;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi selain importir dan eksportir.


Pasal 789

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan terdiri dari:
  1. Seksi Registrasi Kepabeanan I;
  2. Seksi Registrasi Kepabeanan II;
  3. Seksi Registrasi Kepabeanan III.


Pasal 790

(1) Seksi Registrasi Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi importir.
(2) Seksi Registrasi Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi eksportir.
(3) Seksi Registrasi Kepabeanan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi selain importir dan eksportir.


Pasal 791

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam rangka otomasi sistem dan prosedur kepabeanan, cukai dan administrasi lainnya.


Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur di bidang cukai;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur penyajian data kepabeanan dan cukai;
  4. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem administrasi.


Pasal 793

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur terdiri dari:
  1. Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor;
  2. Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai;
  3. Seksi Otomasi Sistem Penyajian Data;
  4. Seksi Otomasi Sistem Administrasi.


Pasal 794

(1) Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor dan ekspor.
(2) Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur di bidang cukai.
(3) Seksi Otomasi Sistem dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur penyajian data kepabeanan dan cukai.
(4) Seksi Otomasi Sistem Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem administrasi.


Pasal 795

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengoperasian sistem dan sarana otomasi Direktorat Jenderal.


Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan sistem dan sarana otomasi;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem;
  3. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana otomasi.


Pasal 797

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi;
  2. Seksi Pemeliharaan Sistem;
  3. Seksi Pemeliharaan Sarana Otomasi.


Pasal 798

(1) Seksi Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan sistem dan sarana otomasi.
(2) Seksi Pemeliharaan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
(3) Seksi Pemeliharaan Sarana Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana otomasi.


Pasal 799

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pengelolaan data kepabeanan dan cukai dalam rangka pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.


Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan data kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, pelayanan informasi, danpelaporan Direktorat Jenderal.


Pasal 801

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Data;
  2. Seksi Pelayanan Informasi.


Pasal 802

(1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan data kepabeanan dan cukai.
(2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, pelayanan informasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.


Pasal 803

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi.


Bagian Keduabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 804

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 805

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 806

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 808

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
  3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
  4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
  5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
  8. Direktorat Transformasi Perbendaharaan.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 809

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 810

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
  2. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan;
  3. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
  4. pelaksanaan pengembangan pegawai Direktorat Jenderal;
  5. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
  6. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  7. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
  8. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.


Pasal 811

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  2. Bagian Administrasi Kepegawaian;
  3. Bagian Pengembangan Pegawai;
  4. Bagian Keuangan;
  5. Bagian Umum;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 812

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, koordinasi penyusunan peraturan, pengembangan kinerja, penyusunan pembakuan standar sarana dan prasarana kerja, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pemantauan akuntabilitas kinerja, pelaporan, evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan pengendalian pelaksanaan tugas kantor vertikal.


Pasal 813

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penataan organisasi, analisa dan evaluasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal serta penyiapan dan penyelenggaraan rapat pimpinan;
  2. pengembangan kinerja organisasi, penyiapan bahan pembakuan sarana dan prasarana kerja, penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
  3. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan dan ketatalaksanaan;
  4. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja;
  5. pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat, serta pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
  6. Pengendalian pelaksanaan tugas kantor vertikal.


Pasal 814

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi;
  2. Subbagian Tata Laksana;
  3. Subbagian Pengembangan Kinerja dan Pelaporan;
  4. Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja.


Pasal 815

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal, serta penyiapan, dan penyelenggaraan rapat pimpinan.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan, penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, administrasi perkantoran, dan tatalaksana pelayanan publik.
(3) Subbagian Pengembangan Kinerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengembangan, implementasi, pemantauan dan pelaporan kinerja organisasi, penyiapan bahan pembakuan sarana dan prasarana kerja, penyusunan rencana strategis, dan rencana kinerja tahunan, laporan akuntabilitas, statistik, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal.
(4) Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat, serta pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal dan pengendalian pelaksanaan tugas kantor vertikal.


Pasal 816

Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.


Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, dan penghargaan pegawai Direktorat Jenderal;
  2. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya;
  3. pelaksanaan assessment pegawai;
  4. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta pembinaan dan hukuman disiplin.


Pasal 818

Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Analisis Kompetensi dan Kinerja Pegawai;
  2. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
  3. Subbagian Penegakan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai;
  4. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.


Pasal 819

(1) Subbagian Analisis Kompetensi dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan assessment pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan penghargaan.
(2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan formasi, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian dan pemindahan pegawai.
(3) Subbagian Penegakan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan penegakan disiplin dan pemberhentian pegawai serta penyiapan bahan-bahan pembinaan pegawai.
(4) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan basis data pegawai, dokumentasi, statistik, cuti, pelantikan, administrasi kepegawaian lainnya, dan kepegawaian kantor pusat.


Pasal 820

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi kebutuhan metode pengembangan pegawai, pendayagunaan kompetensi pegawai, penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan, dan mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai.


Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan identifikasi, evaluasi, pengembangan, dan pendayagunaan kompetensi pegawai;
  2. merencanakan kebutuhan, menyaring calon peserta, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  3. mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai;
  4. mengelola basis data kompetensi, media informasi dan edukasi, sarana riset, dan sarana pengembangan lainnya.


Pasal 822

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari:
  1. Subbagian Pengembangan Kompetensi;
  2. Subbagian Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan.


Pasal 823

(1) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan identifikasi, pemeringkatan, analisa, dan evaluasi kebutuhan metode pengembangan serta mengusulkan pendayagunaan kompetensi pegawai.
(2) Subbagian Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan kebutuhan dan melaksanakan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan, mengusulkan penyempurnaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan.
(3) Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan mempunyai tugas mengelola basis data kompetensi serta riwayat pendidikan dan pelatihan pegawai, mengelola media informasi dan edukasi, perpustakaan, sarana riset dan sarana pengembangan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai.


Pasal 824

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Direktorat Jenderal.


Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pusat;
  2. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
  3. penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
  4. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.


Pasal 826

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
  4. Subbagian Gaji dan Kesejahteraan.


Pasal 827

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pusat.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran atas dasar pendelegasian kewenangan dari Kepala Bagian Keuangan.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.
(4) Subbagian Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.


Pasal 828

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Kantor Pusat serta urusan perlengkapan.


Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan penggandaan;
  2. pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
  3. pelaksanaan urusan kehumasan dan protokol;
  4. pelaksanaan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan, serta urusan dalam;
  5. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi, penyelenggaraan akuntansi barang serta penghapusan arsip dan barang inventaris.


Pasal 830

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Administrasi Persuratan;
  2. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
  3. Subbagian Pengadaan dan Rumah Tangga;
  4. Subbagian Perlengkapan.


Pasal 831

(1) Subbagian Administrasi Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan suratmenyurat, kearsipan, penggandaan dan ekspedisi serta penghapusan arsip.
(2) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan protokol, kehumasan, perjalanan dinas, dan pengelolaan kendaraan dinas Kantor Pusat.
(3) Subbagian Pengadaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang persediaan, urusan dalam dan tata usaha Bagian.
(4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi Barang Milik Negara Kantor Pusat dan Vertikal, pemeliharaan inventaris kantor vertikal, penyusunan LAKIP Bagian, penyimpanan, distribusi, penyelenggaraan akuntansi, serta penghapusan barang inventaris.


Bagian Keempat
Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 832

Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan koordinasi di bidang penyerapan pagu anggaran berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.


Pasal 833

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
  2. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
  3. penelaahan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;
  4. evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



Pasal 834

Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
  1. Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis;
  2. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I;
  3. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II;
  4. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III;
  5. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV;
  6. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 835

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data, penyusunan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan anggaran, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja tahunan Direktorat;
  2. penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
  3. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
  4. penyiapan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran;
  6. penyiapan bahan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran.


Pasal 837

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis terdiri dari:
  1. Seksi Data Pelaksanaan Anggaran;
  2. Seksi Perekaman dan Pelaporan;
  3. Seksi Bantuan Teknis I;
  4. Seksi Bantuan Teknis II.


Pasal 838

(1) Seksi Data Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga serta penyiapan data monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran.
(2) Seksi Perekaman dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan program kerja tahunan, melakukan perekaman dokumen pelaksanaan anggaran dan surat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran.
(3) Seksi Bantuan Teknis I mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pelaksanaan anggaran.
(4) Seksi Bantuan Teknis II mempunyai tugas menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan anggaran.


Pasal 839

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  2. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  3. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  4. monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  5. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  6. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 841

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A;
  2. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-B;
  3. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-C;
  4. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-D.


Pasal 842

Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A, I-B, I-C, dan I-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma, dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 843

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga.


Pasal 844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  2. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  3. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  4. monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  5. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  6. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 845

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A;
  2. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-B;
  3. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-C;
  4. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-D.


Pasal 846

Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A, II-B, II-C, dan II-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 847

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  2. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  3. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  4. monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  5. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  6. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 849

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A;
  2. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-B;
  3. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-C;
  4. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-D.


Pasal 850

Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A, III-B, III-C, dan III-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 851

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  2. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  3. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran  Kantor Kementerian/Lembaga;
  4. monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  5. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
  6. monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.


Pasal 853

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A;
  2. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-B;
  3. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C;
  4. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-D.


Pasal 854

Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A, IV-B, IV-C, dan IV-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma, dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 855

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).


Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
  2. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
  3. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
  4. monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
  5. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
  6. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).


Pasal 857

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-A;
  2. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-B;
  3. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-C;
  4. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-D.


Pasal 858

Seksi Pelaksanaan Anggaran V-A, V-B, V-C, dan V-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 859

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis.


Bagian Kelima
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Pasal 860

Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas;
  2. penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
  3. pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri;
  4. pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan perkembangan kas;
  5. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara;
  6. pembinaan kebendaharaan;
  7. pengelolaan kas negara;
  8. pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Kas Umum Negara, rekening Kas Negara, dan rekening Pemerintah Lainnya;
  9. penatausahaan rekening Kas Umum Negara, rekening Kas Negara, Rekening Khusus, dan Rekening Pemerintah Lainnya;
  10. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
  11. pemeriksaan kas pada KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara;
  12. pengendalian dan monitoring pelaksanaan sistem penerimaan negara;
  13. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun;
  14. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun pegawai negeri sipil;
  15. pelaksanaan verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi dan program pensiun;
  16. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 862

Direktorat Pengelolaan Kas Negara terdiri dari:
  1. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas;
  2. Subdirektorat Kas Umum Negara;
  3. Subdirektorat Kas Negara;
  4. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah;
  5. Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya;
  6. Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 863

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas mempunyai tugas menyusun perencanaan kas, menyelenggarakan program optimalisasi dan pengendalian kas, serta memantau pelaksanaannya, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Pasal 864

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran kas;
  2. penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas;
  3. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara;
  4. pengendalian saldo rekening kas negara dan rekening pemerintah lainnya;
  5. penyelenggaraan program optimalisasi kas.


Pasal 865

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Kas;
  2. Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara;
  3. Seksi Pengendalian Kas;
  4. Seksi Bantuan Teknis.


Pasal 866

(1) Seksi Perencanaan Kas mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran kas, menyelenggarakan program optimalisasi kas, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas.
(2) Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas.
(3) Seksi Pengendalian Kas mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan posisi kas dalam rangka pemantauan dan pengendalian saldo rekening kas negara dan rekening pemerintah lainnya, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas.
(4) Seksi Bantuan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka penyempurnaan penatausahaan kas.


Pasal 867

Subdirektorat Kas Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara, pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil, Surat Utang Negara, penerimaan APBN dalam valuta asing, Surat Utang Pemerintah, Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, dan rekening pemerintah yang dibatasi penggunaannya, pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara, serta verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Rekening Kas Umum Negara.


Pasal 868

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Subdirektorat Kas Umum Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara;
  2. pelaksanaan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara;
  3. pengelolaan Rekening Kas Umum Negara;
  4. pengelolaan rekening escrow Dana Reboisasi, escrow subsidi dan Public Service Obligation (PSO), escrow Dana Bagi Hasil, Surat Utang Negara, penerimaan APBN dalam valuta asing, Surat Utang Pemerintah, Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, dan rekening pemerintah yang dibatasi penggunaannya;
  5. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Rekening Kas Umum Negara;
  6. penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Negara;
  7. penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara.


Pasal 869

Subdirektorat Kas Umum Negara terdiri dari:
  1. Seksi Kas Umum Negara A;
  2. Seksi Kas Umum Negara B;
  3. Seksi Kas Umum Negara C;
  4. Seksi Kas Umum Negara D.


Pasal 870

(1) Seksi Kas Umum Negara A mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara, pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, serta pengelolaan rekening escrow dana reboisasi, escrow subsidi dan Public Service Obligation (PSO), dan penerimaan APBN dalam valuta asing.
(2) Seksi Kas Umum Negara B mempunyai tugas melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan Surat Utang Negara, serta pengelolaan rekening Surat Utang Negara, Surat Utang Pemerintah, Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, dan Rekening Pemerintah yang dibatasi penggunaannya.
(3) Seksi Kas Umum Negara C mempunyai tugas melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta pengelolaan rekening Kas Umum Negara dan Rekening escrow Dana Bagi Hasil.
(4) Seksi Kas Umum Negara D mempunyai tugas melaksanakan proses verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui rekening Kas Umum Negara, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kas Umum Negara dan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara.


Pasal 871

Subdirektorat Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekening Kas Negara dan pelaksanaan sistem penerimaan negara.


Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Subdirektorat Kas Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas negara;
  2. penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
  3. penyusunan pagu penyediaan dana pada bank operasional;
  4. pengelolaan, perhitungan dan pengembalian dana pihak ketiga;
  5. pemantauan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara;
  6. pengendalian dan monitoring pelaksanaan sistem penerimaan negara.


Pasal 873

Subdirektorat Kas Negara terdiri dari:
  1. Seksi Kas Negara A;
  2. Seksi Kas Negara B;
  3. Seksi Kas Negara C;
  4. Seksi Kas Negara D.


Pasal 874

Seksi Kas Negara A, B, C dan D masing-masing mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas Negara, pengajuan usul penunjukan dan penetapan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Kantor Pos dan/atau Lembaga Keuangan lainnya dan pagu dana Bank Operasional, pengelolaan, perhitungan dan pengembalian dana pihak ketiga, pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja Kantor Pos Persepsi dan Kantor Pos Pengeluaran, pemantauan dan evaluasi kinerja Bank Operasional, pembayaran jasa perbendaharaan dan penerimaan jasa giro pada Bank Operasional, pemeriksaan kas pada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, pengendalian dan monitoring pelaksanaan sistem penerimaan negara yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 875

Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekening khusus dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri.


Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:
  1. pembukaan rekening khusus dan pengisian Initial Deposit dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
  2. penyusunan mekanisme pembayaran melalui rekening khusus;
  3. penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana pinjaman dan hibah luar negeri;
  4. pengajuan replenishment kepada lender/donor untuk mengisi rekening khusus dan pengajuan reimbursement untuk mengganti rekening dana talangan rekening khusus;
  5. pemantauan dan penatausahaan rekening khusus;
  6. melakukan rekonsiliasi berkala baik dengan lender/donor maupun dengan Kantor Kementerian/Lembaga pengguna pinjaman/hibah luar negeri.


Pasal 877

Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah terdiri dari:
  1. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah A;
  2. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah B;
  3. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah C;
  4. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah D.


Pasal 878

Seksi Dana Pinjaman dan Hibah A, B, C dan D masing-masing mempunyai tugas melakukan pembukaan rekening khusus dan pengisian initial deposit, menyusun mekanisme pembayaran melalui rekening khusus dan petunjuk teknis penyaluran dana pinjaman dan hibah luar negeri, mengajukan replenishment kepada lender/donor untuk mengisi kembali rekening khusus dan mengajukan reimbursement untuk mengganti rekening dana talangan rekening khusus, pemantauan dan penatausahaan rekening khusus, melakukan rekonsiliasi berkala baik dengan lender/donor maupun dengan Kantor Kementerian/Lembaga pengguna pinjaman/hibah luar negeri yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 879

Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), Rekening Penerimaan Sumber Daya Alam, Rekening Penerimaan Non Sumber Daya Alam dan Rekening Lainnya.


Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya;
  2. penyusunan rencana penggunaan dana atas beban RDI dan RPD;
  3. penyaluran dana atas beban rekening pemerintah lainnya;
  4. penatausahaan rekening pemerintah lainnya;
  5. pemantauan saldo rekening pemerintah lainnya.


Pasal 881

Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:
  1. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya A;
  2. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya B;
  3. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya C;
  4. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya D.


Pasal 882

(1) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya A mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penggunaan dana atas beban RDI dan RPD, penerbitan Surat Perintah Pencairan atas beban RDI dan RPD, penatausahaan penerimaan/pengeluaran RDI dan RPD, penyediaan data realisasi penerimaan/ pengeluaran RDI dan RPD, dan penyiapan laporan RDI dan RPD.
(2) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya B mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas beban Rekening Penerimaan Sumber Daya Alam dan melakukan pencatatan mutasi dana termasuk pencatatan saldo rekening.
(3) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya C mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas beban Rekening Penerimaan Non Sumber Daya Alam dan melakukan pencatatan mutasi dana termasuk pencatatan saldo rekening.
(4) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya D mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening lainnya, pencairan dana rekening lainnya, dan pemantauan saldo rekening lainnya.


Pasal 883

Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun, melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pengelolaan kas bendahara instansi dan program pensiun serta melaksanakan pembinaan kepada bendahara instansi.


Pasal 884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun;
  2. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun;
  3. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun;
  4. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi, pelaksanaan pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan pengelolaan kas bendahara instansi;
  5. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  6. pembinaan bendahara instansi;
  7. pelaksanaan verifikasi laporan pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi;
  8. pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi.


Pasal 885

Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi terdiri dari:
  1. Seksi Program Pensiun;
  2. Seksi Pembinaan Bendahara Instansi A;
  3. Seksi Pembinaan Bendahara Instansi B.


Pasal 886

(1) Seksi Program Pensiun mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun, penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun, verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun, serta pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(2) Seksi Pembinaan Bendahara Instansi A dan B masing-masing mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi, pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan pengelolaan kas bendahara instansi, pembinaan kepada bendahara instansi dan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 887

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas.


Bagian Keenam
Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Pasal 888

Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengembangkan sistem investasi, dan mengelola investasi dan kredit program berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.


Pasal 889

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, perencanaan, penyediaan, penyaluran dana investasi, kredit program, manajemen risiko, perjanjian, kepatuhan, divestasi, restrukturisasi, dan penghapusan piutang;
  2. pengembangan sistem pengelola investasi;
  3. perencanaan kebutuhan anggaran investasi dan kredit program;
  4. pelaksanaan pemberian pinjaman pemerintah, penerusan pinjaman, restrukturisasi pinjaman, dan kredit program;
  5. pelaksanaan setelmen pinjaman pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program;
  6. pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan investasi dan lembaga pengelola investasi;
  7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola kredit program;
  8. pelaksanaan administrasi, pengelolaan data, akuntansi dan pelaporan investasi dan kredit program;
  9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


Pasal 890

Direktorat Sistem Manajemen Investasi terdiri dari:
  1. Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan;
  2. Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi;
  3. Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan;
  4. Subdirektorat Pinjaman BUMN;
  5. Subdirektorat Pinjaman Daerah;
  6. Subdirektorat Kredit Program;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 891

Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menganggarkan dana pinjaman dan penerusan pinjaman serta kredit program, melaksanakan setelmen pinjaman, dan melaksanakan administrasi pengelolaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan investasi dan kredit program.


Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan anggaran investasi dan kredit program;
  2. pengumpulan dan pengelolaan data sebagai persiapan bahan analisis penyusunan anggaran investasi dan kredit program;
  3. pelaksanaan verifikasi atas pemberian pinjaman, penerusan pinjaman dan kredit program;
  4. pelaksanaan perhitungan, penagihan, dan pembayaran atas penerusan pinjaman dan kredit program;
  5. pelaksanaan penyelesaian atas perhitungan, penagihan, penarikan, dan pembayaran atas penerusan pinjaman dan kredit program;
  6. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan investasi, penerusan pinjaman, dan kredit program;
  7. pelaksanaan administrasi pengelolaan data, akuntansi dan pelaporan investasi dan kredit program.


Pasal 893

Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
  1. Seksi Verifikasi;
  2. Seksi Setelmen I;
  3. Seksi Setelmen II;
  4. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.


Pasal 894

(1) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen anggaran, penarikan dan/atau pencairan investasi, verifikasi, pembayaran kredit program.
(2) Seksi Setelmen I melakukan perhitungan, penagihan, penarikan penerusan pinjaman luar negeri serta melakukan pengadministrasian pembayaran kembali penerusan pinjaman luar negeri.
(3) Seksi Setelmen II melakukan perhitungan, penagihan, penarikan penerusan pinjaman dalam negeri dan pinjaman pemerintah serta melakukan pengadministrasian pembayaran kembali penerusan pinjaman dalam negeri dan pinjaman pemerintah.
(4) Seksi Akuntansi dan Pelaporan melakukan pengolahan data, akuntansi, dan pelaporan investasi dan kredit program.


Pasal 895

Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan, kelembagaan, evaluasi, manajemen risiko dan pengembangan sistem investasi dan kredit program.


Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan rumusan kebijakan perencanaan dan strategi, investasi dan kredit program;
  2. penilaian penyediaan kebutuhan dan besaran anggaran investasi dan kredit program;
  3. penyiapan rumusan kebijakan kelembagaan pengelola investasi dan kredit program;
  4. penyiapan pedoman pelaksanaan investasi dan kredit program;
  5. pembinaan kelembagaan pengelola investasi;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola investasi;
  7. pengembangan dan pengelolaan sistem investasi;
  8. pelaksanaan sosialisasi/lokakarya/seminar program investasi pemerintah;
  9. pelaksanaan evaluasi kebijakan investasi yang berbentuk investasi surat berharga dan investasi langsung dan sistem investasi;
  10. penyiapan rumusan kebijakan manajemen risiko investasi dan kredit program;
  11. pengembangan dan pengkajian proses manajemen risiko investasi dan kredit program.


Pasal 897

Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan;
  2. Seksi Kelembagaan;
  3. Seksi Evaluasi;
  4. Seksi Manajemen Risiko.


Pasal 898

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, strategi investasi, penyediaan, dan penyaluran dana investasi, melaksanakan analisis penyediaan kebutuhan dan besaran anggaran investasi yang berbentuk surat berharga, investasi langsung, pinjaman pemerintah, dan pembiayaan kredit program.
(2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan kelembagaan unit-unit pelaksana investasi dan pedoman pelaksanaan investasi, pengembangan sistem investasi, melaksanakan mediasi dan sosialisasi program investasi.
(3) Seksi Evaluasi mempunyai tugas monitoring dan evaluasi kebijakan investasi.
(4) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, pedoman pelaksanaan manajemen risiko dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko investasi pemerintah dan kredit program.


Pasal 899

Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan rumusan dan mengkaji ulang rancangan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan kredit program, menyusun rumusan dan perubahan naskah perjanjian investasi dan kredit program.


Pasal 900

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899, Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan dan perumusan rancangan, peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah dan kredit program;
  2. pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;
  3. penyiapan perumusan dan perubahan penerusan pinjaman pemerintah;
  4. penyiapan perumusan, perubahan, dan perjanjian pinjaman pemerintah;
  5. penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah dalam rangka kredit program;
  6. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan peraturan terkait operator dan mitra investasi, investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;
  7. pengkajian permasalahan investasi pemerintah, analisis, dan evaluasi kepatuhan atas pelaksanaan sistem dan manajemen investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;
  8. penanganan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan investasi pemerintah;
  9. Pengawasan pelaksanaan perjanjian investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program.


Pasal 901

Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan;
  2. Seksi Perjanjian I;
  3. Seksi Perjanjian II;
  4. Seksi Kepatuhan.


Pasal 902

(1) Seksi Peraturan mempunyai tugas menyusun dan merumuskan rancangan, mengkaji ulang peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program.
(2) Seksi Perjanjian I mempunyai tugas meneliti konsep naskah perjanjian dan perubahan perjanjian investasi pemerintah, penerusan pinjaman, dan pinjaman Pemerintah kepada BUMN.
(3) Seksi Perjanjian II mempunyai tugas meneliti konsep naskah perjanjian dan perubahan perjanjian investasi, penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, pinjaman pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, dan perjanjian atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah dalam rangka kredit program.
(4) Seksi Kepatuhan mempunyai tugas mengkaji permasalahan investasi pemerintah terkait dengan perjanjian investasi, menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan sistem dan manajemen investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program.


Pasal 903

Subdirektorat Pinjaman BUMN mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank.


Pasal 904

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903, Subdirektorat Pinjaman BUMN menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara kepada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
  3. penelitian dan penyiapan rencana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
  4. penelitian dan penyiapan rencana penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
  5. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
  6. pelaksanaan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
  7. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank.


Pasal 905

Subdirektorat Pinjaman BUMN terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman BUMN I;
  2. Seksi Pinjaman BUMN II;
  3. Seksi Pinjaman BUMN III;
  4. Seksi Pinjaman BUMN IV.


Pasal 906

(1) Seksi Pinjaman BUMN I mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.
(2) Seksi Pinjaman BUMN II mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor pekerjaan umum, perhubungan, dan telekomunikasi.
(3) Seksi Pinjaman BUMN III mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor industri, perdagangan, dan pertambangan dan energi.
(4) Seksi Pinjaman BUMN IV mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor jasa keuangan, pendidikan, dan kesehatan.


Pasal 907

Subdirektorat Pinjaman Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pinjaman pemerintah, dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD.


Pasal 908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Subdirektorat Pinjaman Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah dan BUMD;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara kepada pemerintah daerah dan BUMD;
  3. penelitian dan penyiapan rencana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah dan BUMD;
  4. penelitian dan penyiapan rencana penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD;
  5. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD;
  6. pelaksanaan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD;
  7. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD.


Pasal 909

Subdirektorat Pinjaman Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman Daerah I;
  2. Seksi Pinjaman Daerah II;
  3. Seksi Pinjaman Daerah III;
  4. Seksi Pinjaman Daerah IV.


Pasal 910

(1) Seksi Pinjaman Daerah I mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD, yang meliputi Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Banten (tidak termasuk Tangerang), Jawa Barat (tidak termasuk Depok, Bogor, Bekasi), Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
(2) Seksi Pinjaman Daerah II mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD, yang meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
(3) Seksi Pinjaman Daerah III mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD, yang meliputi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
(4) Seksi Pinjaman Daerah IV mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah dan BUMD, yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat.


Pasal 911

Subdirektorat Kredit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, perhitungan serta penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyediaan kredit program.


Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Subdirektorat Kredit Program menyelenggarakan fungsi:
  1. penelitian dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan peraturan kredit program;
  2. penyiapan dan pengkajian alternatif sumber dan skema pendanaan kredit program;
  3. penyusunan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan kredit program;
  4. penatausahaan dan pemantauan penyaluran kredit program;
  5. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pelaporan serta pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan kredit program;
  6. perhitungan dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka kredit program;
  7. penelitian dan perumusan restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih kredit program.


Pasal 913

Subdirektorat Kredit Program terdiri dari:
  1. Seksi Kredit Program I;
  2. Seksi Kredit Program II;
  3. Seksi Kredit Program III;
  4. Seksi Kredit Program IV.


Pasal 914

(1) Seksi Kredit Program I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peraturan dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanan, penatausahaan, pemantauan, penelitian dan perumusan restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagih, dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaran kredit program oleh Bank BUMN.
(2) Seksi Kredit Program II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peraturan dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanan, penatausahaan, pemantauan, penelitian dan perumusan restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagih, dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaran kredit program oleh Bank BUMD.
(3) Seksi Kredit Program III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peraturan dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanan, penatausahaan, pemantauan, penelitian dan perumusan restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagih, dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaran kredit program oleh Bank Swasta Nasional.
(4) Seksi Kredit Program IV mempunyai menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peraturan dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanan, penatausahaan, pemantauan, penelitian dan perumusan restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagih, dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaran kredit program oleh Lembanga Keuangan Bukan Bank dan penyelenggaraan kegiatan penunjang.


Pasal 915

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi dibina oleh Kepala Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan.


Bagian Ketujuh
Direktorat Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 916

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, penetapan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).


Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan rumusan kebijakan penilaian dan penetapan BLU, kebijakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang, dan utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
  2. penyiapan penetapan standar biaya dan tarif BLU;
  3. penyusunan standardisasi teknis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
  4. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan keuangan BLU;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan, belanja, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Pasal 918

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terdiri dari:
  1. Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis;
  2. Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis;
  3. Subdirektorat Dukungan Teknis Penilaian BLU;
  4. Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU;
  5. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 919

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan basis data dan penyajian informasi pengelolaan keuangan BLU, penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis, penilaian dan penetapan BLU, tarif dan remunerasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan BLU, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Pasal 920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja tahunan Direktorat;
  2. pengelolaan basis data;
  3. penyajian informasi pengelolaan keuangan BLU;
  4. penyiapan bahan penetapan tarif dan remunerasi;
  5. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis pengelolaan keuangan BLU;
  6. penyiapan bahan penilaian dan penetapan BLU;
  7. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan BLU;
  8. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan BLU;
  9. penyusunan laporan pembinaan pengelolaan keuangan BLU;
  10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Pasal 921

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis terdiri dari:
  1. Seksi Data dan Informasi;
  2. Seksi Bantuan Teknis I;
  3. Seksi Bantuan Teknis II.


Pasal 922

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan basis data dan penyajian informasi pengelolaan keuangan BLU.
(2) Seksi Bantuan Teknis I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis pengelolaan keuangan BLU, penilaian dan penetapan BLU, serta penilaian dan penetapan tarif dan remunerasi.
(3) Seksi Bantuan Teknis II mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan BLU.


Pasal 923

Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis mempunyai tugas menyiapkan kebijakan, standar teknis pengelolaan keuangan BLU, dan melaksanakan penelitian dan pengembangan BLU.


Pasal 924

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis menyelenggarakan fungsi:
  1. penetapan kebijakan pengelolaan keuangan BLU;
  2. penetapan kebijakan penilaian, peningkatan/penurunan, penetapan status pengelolaan keuangan BLU;
  3. penetapan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan BLU oleh Dewan Pengawas;
  4. pengembangan standar teknis pengelolaan keuangan BLU;
  5. penelitian dan pengembangan pengelolaan keuangan BLU.


Pasal 925

Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis terdiri dari:
  1. Seksi Kebijakan BLU;
  2. Seksi Standardisasi Teknis BLU;
  3. Seksi Penelitian dan Pengembangan BLU.


Pasal 926

(1) Seksi Kebijakan BLU mempunyai tugas menyusun kebijakan penilaian dan penetapan BLU, kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan oleh Dewan Pengawas, serta kebijakan penetapan tarif dan remunerasi BLU.
(2) Seksi Standardisasi Teknis BLU mempunyai tugas menyusun standar dan pedoman teknis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta mengembangkan kebijakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan BLU.
(3) Seksi Penelitian dan Pengembangan BLU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan status BLU, fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan oleh Dewan Pengawas, atas pengelolaan keuangan BLU.


Pasal 927

Subdirektorat Dukungan Teknis Penilaian BLU mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU, menyeleksi dan memproses bahan penetapan dan pencabutan instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, serta memproses penetapan tarif dan remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU.


Pasal 928

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Subdirektorat Dukungan Teknis Penilaian BLU menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU;
  2. pelaksanaan seleksi instansi pengelola keuangan BLU;
  3. pelaksanaan penetapan instansi pengelola keuangan BLU;
  4. pelaksanaan peningkatan, penurunan, dan pencabutan status intansi pengelola keuangan BLU;
  5. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas BLU;
  6. pemrosesan penetapan tarif dan remunerasi BLU.


Pasal 929

Subdirektorat Dukungan Teknis Penilaian BLU terdiri dari:
  1. Seksi Dukungan Teknis Penilaian BLU Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  2. Seksi Dukungan Teknis Penilaian BLU Pengelola Dana;
  3. Seksi Dukungan Teknis Penilaian BLU Pengelola Kawasan.


Pasal 930

(1) Seksi Dukungan Teknis Penilaian BLU Penyedia Barang dan/atau Jasa mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU, melaksanakan seleksi instansi pengelola keuangan BLU, memproses penetapan instansi pengelola keuangan BLU, melaksanakan peningkatan, penurunan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU, memproses penetapan tarif dan remunerasi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU, serta memproses persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas pada BLU rumpun penyedia barang dan/atau jasa.
(2) Seksi Dukungan Teknis Penilaian BLU Pengelola Dana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU, melaksanakan seleksi instansi pengelola keuangan BLU, memproses penetapan instansi pengelola keuangan BLU, melaksanakan peningkatan, penurunan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU, memproses penetapan tarif dan remunerasi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU, serta memproses persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas pada BLU rumpun pengelola dana.
(3) Seksi Dukungan Teknis Penilaian BLU Pengelola Kawasan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU, melaksanakan seleksi instansi pengelola keuangan BLU, memproses penetapan instansi pengelola keuangan BLU, melaksanakan peningkatan, penurunan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU, memproses penetapan tarif dan remunerasi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU, serta memproses persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas pada BLU rumpun pengelola kawasan.


Pasal 931

Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU mempunyai tugas penyiapan rumusan pembinaan, melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.


Pasal 932

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan rumusan pembinaan pengelolaan pendapatan, belanja, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
  2. bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
  3. penyuluhan pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.


Pasal 933

Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU terdiri dari:
  1. Seksi Pembinaan Kinerja BLU I;
  2. Seksi Pembinaan Kinerja BLU II;
  3. Seksi Pembinaan Kinerja BLU III.


Pasal 934
 
Seksi Pembinaan Kinerja BLU I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas penyiapan rumusan pembinaan, melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.


Pasal 935

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pendapatan, belanja, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi , serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.


Pasal 936

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU menyelenggarakan fungsi:
  1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU;
  2. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BLU;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.


Pasal 937

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU terdiri dari:
  1. Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU I;
  2. Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU II;
  3. Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU III.


Pasal 938

Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pendapatan, belanja, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.


Pasal 939

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis.


Bagian Kedelapan
Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

Pasal 940

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat, penyelenggaraan akuntansi pusat, pembinaan akuntansi kementerian/lembaga, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi aset dan kewajiban pemerintah, serta penyusunan statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisa laporan keuangan pemerintah.


Pasal 941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan serta implementasi standar akuntansi pemerintahan;
  2. penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat;
  3. pembinaan dan pemeliharaan bagan perkiraan standar;
  4. pembinaan implementasi sistem akuntansi instansi kementerian/lembaga;
  5. pembinaan implementasi sistem akuntansi instansi bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan serta unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
  6. penyelenggaraaan akuntansi pusat;
  7. penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah;
  8. penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi aset, dan kewajiban pemerintah;
  9. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat;
  10. penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN;
  11. penyusunan statistik keuangan negara;
  12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Pasal 942

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan;
  2. Subdirektorat Sistem Akuntansi;
  3. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi;
  4. Subdirektorat Akuntansi Pusat;
  5. Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan;
  6. Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 943

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan implementasi standar akuntansi pemerintahan.


Pasal 944

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian dan pemberian dukungan teknis pengembangan standar akuntansi pemerintahan;
  2. pemberian dukungan teknis implementasi standar akuntansi pemerintahan;
  3. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan standar akuntansi pemerintahan;
  4. pemberian dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
  5. pembinaan Subbagian Tata Usaha Direktorat.


Pasal 945

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:
  1. Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi;
  2. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat;
  3. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Seksi Kesekretariatan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.


Pasal 946

(1) Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi mempunyai tugas memberikan dukungan terhadap pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(2) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat mempunyai tugas memberi bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat.
(3) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberi bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dan pengkoordinasian pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
(4) Seksi Kesekretariatan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.


Pasal 947

Subdirektorat Sistem Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah.


Pasal 948

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947, Subdirektorat Sistem Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
  2. melaksanakan perumusan dan pemutakhiran struktur klasifikasi penerimaan dan pengeluaran, serta bagan perkiraan standar;
  3. pengkajian dan perumusan kebijakan akuntansi pemerintahan.


Pasal 949

Subdirektorat Sistem Akuntansi terdiri dari dari:
  1. Seksi Sistem Akuntansi Pusat;
  2. Seksi Sistem Akuntansi Instansi;
  3. Seksi Sistem Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus;
  4. Seksi Pembinaan Bagan Perkiraan.


Pasal 950

(1) Seksi Sistem Akuntansi Pusat mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pemerintah pusat.
(2) Seksi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kementerian/lembaga.
(3) Seksi Sistem Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
(4) Seksi Pembinaan Bagan Perkiraan mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan, dan pemutakhiran bagan perkiraan standar.


Pasal 951

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.


Pasal 952

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
  2. penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
  3. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.


Pasal 953

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi terdiri dari:
  1. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi A;
  2. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi B;
  3. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi C;
  4. Seksi Bimbingan Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus.


Pasal 954

(1) Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi A, B dan C masing-masing mempunyai tugas menyusun, mengevaluasi, dan memutakhirkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi kementerian/lembaga, serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, dan memantau laporan keuangan berkala kementerian/lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Seksi Bimbingan Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus mempunyai tugas menyusun mengevaluasi dan memutakhirkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, dan memantau laporan keuangan berkala bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.


Pasal 955

Subdirektorat Akuntansi Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dan koordinasi akuntansi atas kegiatan anggaran, kas umum negara dan pos-pos khusus neraca.


Pasal 956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Subdirektorat Akuntansi Pusat menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah;
  2. penyelenggaraan kegiatan akuntansi pelaksanaan APBN;
  3. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca yang dikelola di luar mekanisme APBN;
  4. pengkoordinasian dan pemantauan kegiatan akuntansi yang diselenggarakan oleh kantor-kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Pasal 957

Subdirektorat Akuntansi Pusat terdiri dari:
  1. Seksi Akuntansi Kas;
  2. Seksi Akuntansi Umum;
  3. Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca;
  4. Seksi Pembinaan Akuntansi Regional.


Pasal 958

(1) Seksi Akuntansi Kas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi atas seluruh mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah.
(2) Seksi Akuntansi Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi atas mutasi belanja dan penerimaan APBN untuk kepentingan fungsi pengendalian atas laporan realisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga.
(3) Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu dari neraca, antara lain: investasi, pinjaman yang diberikan, aset tetap, dan dana yang dikelola di luar mekanisme APBN.
(4) Seksi Pembinaan Akuntansi Regional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan akuntansi pusat yang diselenggarakan pada kantor-kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Pasal 959

Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh laporan kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala, menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Pasal 960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penghimpunan laporan keuangan berkala kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara;
  2. pengkonsolidasian laporan keuangan berkala kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara;
  3. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat;
  4. penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.


Pasal 961

Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:
  1. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran;
  2. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca;
  3. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas;
  4. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.


Pasal 962

(1) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh laporan realisasi anggaran kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.
(2) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh neraca kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.
(3) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh laporan realisasi mutasi kas negara dalam rangka penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat.
(4) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.


Pasal 963

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas menyusun statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisis laporan keuangan pemerintah.


Pasal 964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963, Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. mengembangkan metodologi statistik keuangan pemerintah;
  2. mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan statistik keuangan pemerintah;
  3. mengolah data statistik keuangan pemerintah;
  4. menyusun laporan manajerial perbendaharaan;
  5. melakukan analisis terhadap laporan keuangan;
  6. menyampaikan hasil analisa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  7. menyajikan informasi statistik keuangan pemerintah;
  8. menyebarluaskan informasi statistik keuangan pemerintah.


Pasal 965

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan terdiri dari:
  1. Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik;
  2. Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan;
  3. Seksi Analisis Laporan Keuangan;.
  4. Seksi Informasi dan Publikasi.


Pasal 966

(1) Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas mengembangkan metodologi statistik keuangan pemerintah, mengumpulkan dan mengolah data statistik.
(2) Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun laporan manajerial perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3) Seksi Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan analisa terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(4) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas menyusun/menyajikan serta menyebarluaskan informasi statistik keuangan pemerintah.


Pasal 967

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan.


Bagian Kesembilan
Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pasal 968

Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengkajian, evaluasi, standardisasi, penyusunan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis Peraturan dan Proses Bisnis, melakukan analisis, perancangan, pengembangan dan evaluasi sistem aplikasi komputer, melaksanakan pengelolaan basis data, distribusi data, dukungan Teknologi Informasi, dan pemberian bimbingan teknis, serta Pembinaan Profesi di bidang perbendaharaan.


Pasal 969

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 968, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan;
  2. pengkajian dan evaluasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  3. harmonisasi, sinkronisasi dan standardisasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  4. inventarisasi dan penyusunan peraturan dan pedoman teknis di bidang perbendaharaan;
  5. sosialisasi dan penyuluhan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  6. penelaahan dan penyelesaian permasalahan di bidang perbendaharaan;
  7. pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan, proses bisnis dan profesi perbendaharaan pada kementerian negara/lembaga dan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan;
  8. analisis, perancangan, pengembangan, pemeliharaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi sistem aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  9. pengelolaan basis data, monitoring dan evaluasi data, pengamanan data, distribusi data dan informasi di bidang perbendaharaan;
  10. pemberian dukungan teknis terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak dan komunikasi data di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  11. pemberian bimbingan teknis aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi data dan pengelolaan basis data;
  12. pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  13. pengkajian dan standardisasi profesi di bidang perbendaharaan;
  14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Pasal 970

Direktorat Sistem Perbendaharaan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I;
  2. Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II;
  3. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;
  4. Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi;
  5. Subdirektorat Pengembangan Profesi;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 971

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan.


Pasal 972

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan;
  2. penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
  3. inventarisasi peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan;
  4. penelaahan dan penyelesaian permasalahan di bidang perbendaharaan;
  5. pembinaan teknis pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  6. pengkajian dan evaluasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  7. analisis keterkaitan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharan;
  8. standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis;
  9. sosialisasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  11. koordinasi pelaksanaan pembinaan di bidang perbendaharaan.


Pasal 973

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-A;
  2. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-B;
  3. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-C;
  4. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-D.


Pasal 974

Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-A, I-B, I-C dan I-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan, dan koordinasi pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada direktorat teknis dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 975

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan.


Pasal 976

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan;
  2. penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
  3. inventarisasi peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan;
  4. penelaahan dan penyelesaian permasalahan di bidang perbendaharaan;
  5. pembinaan teknis pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  6. pengkajian dan evaluasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  7. analisis keterkaitan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharan;
  8. standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis;
  9. sosialisasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
  11. koordinasi pelaksanaan pembinaan di bidang perbendaharaan.


Pasal 977

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-A;
  2. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-B;
  3. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-C;
  4. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-D.


Pasal 978

Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-A, II-B, II-C dan II-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan, dan koordinasi pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada direktorat teknis dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 979

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pemeliharaan, dokumentasi, dukungan dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyiapan dan pengujian mutu pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga serta pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Pasal 980

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis dan perancangan sistem aplikasi;
  2. pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
  3. pelaksanaan dokumentasi sistem aplikasi;
  4. penyusunan petunjuk operasional aplikasi;
  5. pemberian dukungan teknis operasional aplikasi;
  6. pemberian bimbingan teknis sistem aplikasi;
  7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem aplikasi;
  8. penyiapan dan pengujian mutu pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga;
  9. pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Pasal 981

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Aplikasi A;
  2. Seksi Pengembangan Aplikasi B;
  3. Seksi Pengembangan Aplikasi C;
  4. Seksi Pengembangan Aplikasi D.


Pasal 982

Seksi Pengembangan Aplikasi A, B, C, dan D masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pemeliharaan, pendokumentasian, monitoring dan evaluasi sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan melakukan penyusunan dokumen administrasi serta mendampingi pengguna melakukan pengujian mutu aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 983

Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan perancangan dan standardisasi basis data, penghimpunan data sumber, monitoring dan evaluasi kelengkapan data sumber, pengelolaan basis data, dan distribusi data, pengelolaan layanan informasi, standardisasi, pengujian, pengamanan, monitoring, evaluasi, pemberian bimbingan dan dukungan teknis, dan administrasi Teknologi Informasi di bidang perbendaharaan.


Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
  1. perancangan dan standardisasi basis data;
  2. penghimpunan data sumber;
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan data sumber;
  4. pengelolaan dan pengamanan basis data;
  5. pelaksanaan distribusi data;
  6. pengelolaan layanan informasi, situs (website), e-mail, web content dan internet;
  7. pemberian bimbingan teknis penyampaian data sumber dan penggunaan basis data;
  8. penyusunan standardisasi, pengkajian, dan pengembangan teknologi informasi;
  9. pengujian, pengamanan, monitoring, evaluasi, pemberian dukungan teknis, penerapan, dan pengelolaan (system administration) di bidang komunikasi data, perangkat keras, dan perangkat lunak;
  10. pemberian bimbingan teknis di bidang komunikasi data, perangkat keras, dan perangkat lunak.


Pasal 985

Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Basis Data;
  2. Seksi Analisis Data;
  3. Seksi Komunikasi Data;
  4. Seksi Dukungan Teknis Perangkat Keras dan Lunak.


Pasal 986

(1) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan perancangan, pengelolaan kinerja basis data, pengelolaan kamus data (data dictionary), dan pengamanan basis data serta pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC).
(2) Seksi Analisis Data mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, analisis kelengkapan data sumber dan pengelolaan layanan informasi, situs (website), e-mail, web content, serta rekonsiliasi basis data dengan data keluaran dari direktorat pengguna di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3) Seksi Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penerapan teknologi komunikasi data, standardisasi sistem dan prosedur komunikasi data, serta pengelolaan, dan pengamanan internet dan sistem jaringan komunikasi data antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(4) Seksi Dukungan Teknis Perangkat Keras dan Lunak mempunyai tugas melakukan penyusunan standardisasi, pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan pengadministrasian perangkat keras dan perangkat lunak.


Pasal 987

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melakukan perumusan pedoman, pengkajian, implementasi, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan.


Pasal 988

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 987, Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai fungsi:
  1. pengkajian dan analisis terhadap pembentukan dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  2. perumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  3. perumusan pedoman terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  4. perumusan pola akreditasi, sertifikasi, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  5. pelaksanaan penilaian akreditasi, sertifikasi, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  6. pembinaan, sosialisasi, diseminasi dan konsultasi jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan.


Pasal 989

Subdirektorat Pengembangan Profesi terdiri dari:
  1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  2. Seksi Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
  3. Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan.


Pasal 990

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan peraturan perundangan dan pedoman terkait, merumuskan pola akreditasi, sertifikasi dan program pendidikan dan latihan, serta melakukan pengkajian dan analisis bagi pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan.
(2) Seksi Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penerapan dan penilaian pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan.
(3) Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberian akreditasi dan sertifikasi dalam rangka pendidikan dan pelatihan terkait dengan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan serta melakukan sosialisasi dan diseminasi.


Pasal 991

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi.


Bagian Kesepuluh
Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Pasal 992

Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, merancang, menyiapkan, mengembangkan, serta melakukan uji coba proses bisnis dan teknologi informasi perbendaharaan.


Pasal 993

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan dan strategi pengembangan proses bisnis serta teknologi informasi perbendaharaan;
  2. perancangan, penyiapan, penyusunan, dan pengembangan proses bisnis dan teknologi informasi perbendaharaan;
  3. penyelarasan proses bisnis dengan teknologi informasi perbendaharaan;
  4. perancangan, penyiapan, penyusunan, dan pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan perubahan;
  5. perancangan, penyiapan, penyusunan, dan pengembangan rencana strategi dan rencana kerja, administrasi operasional, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan akuntabilitas kinerja direktorat;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Pasal 994

Direktorat Transformasi Perbendaharaan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal;
  2. Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal;
  3. Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi;
  4. Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi;
  5. Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 995

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, dan penyusunan proses bisnis yang terkait dengan mekanisme penerimaan, pengeluaran, manajemen kas, pelaporan yang berbasis pada akuntansi yang sehat.


Pasal 996

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, proses penerimaan, manajemen kas, pelaporan, dan akuntansi;
  2. pengkajian dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, proses penerimaan, manajemen kas, pelaporan, dan akuntansi;
  3. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, proses penerimaan, manajemen kas, pelaporan, dan akuntansi;
  4. perumusan kebijakan strategi tahapan penerapan proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, proses penerimaan, manajemen kas, pelaporan, dan akuntansi;
  5. pengkajian kesesuaian proses bisnis sistem perbendaharaan dengan aplikasi teknologi informasi.


Pasal 997

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal terdiri dari:
  1. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal A;
  2. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal B;
  3. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal C;
  4. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal D.


Pasal 998

(1) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal A mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dengan aplikasi teknologi informasi.
(2) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal B mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian proses bisnis manajemen komitmen dan manajemen pembayaran dengan aplikasi teknologi informasi.
(3) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal C mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian proses bisnis proses penerimaan dan manajemen kas dengan aplikasi teknologi informasi.
(4) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal D mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian proses bisnis proses pelaporan dan akuntansi dengan aplikasi teknologi informasi.


Pasal 999

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, dan penyusunan proses bisnis dalam koneksinya dengan Satuan Kerja, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral.


Pasal 1000

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 999, Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;
  2. pengkajian dan penyempurnaan koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;
  3. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;
  4. perumusan kebijakan strategi tahapan penerapan koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;
  5. pengkajian kesesuaian koneksitas-koneksitas proses bisnis dengan aplikasi teknologi informasi.


Pasal 1001

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal terdiri dari:
  1. Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal A;
  2. Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal B;
  3. Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal C.


Pasal 1002

(1) Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal A mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja dengan aplikasi teknologi informasi.
(2) Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal B mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian koneksitas proses bisnis manajemen Barang Milik Negara dengan aplikasi teknologi informasi.
(3) Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal C mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian koneksitas proses bisnis Utang dan manajemen investasi dengan aplikasi teknologi informasi.


Pasal 1003

Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi perbendaharaan.


Pasal 1004

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003, Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan teknologi informasi perbendaharaan;
  2. pengkajian teknologi informasi perbendaharaan;
  3. perancangan teknologi informasi perbendaharaan;
  4. pengembangan teknologi informasi perbendaharaan;
  5. perumusan kebijakan strategi tahapan penerapan teknologi informasi;
  6. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum teknologi informasi perbendaharaan.


Pasal 1005

Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi terdiri dari:
  1. Seksi Transformasi Perangkat Keras;
  2. Seksi Transformasi Perangkat Lunak;
  3. Seksi Transformasi Komunikasi dan Basis Data.


Pasal 1006

(1) Seksi Transformasi Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pengujian, pengamanan, pemberian dukungan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi perangkat keras.
(2) Seksi Transformasi Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pengujian, pengamanan, pemberian dukungan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak;
(3) Seksi Transformasi Komunikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pembakuan sistem dan prosedur komunikasi data, pengelolaan, dan pengamanan sistem jaringan komunikasi data dan basis data.


Pasal 1007

Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, dan pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan.


Pasal 1008

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1007, Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan system aplikasi perbendaharaan;
  2. pengkajian sistem aplikasi perbendaharaan;
  3. perancangan sistem aplikasi perbendaharaan;
  4. pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan;
  5. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum prosedur pengembangan aplikasi perbendaharaan.


Pasal 1009

Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi terdiri dari:
  1. Seksi Transformasi Sistem Aplikasi I;
  2. Seksi Transformasi Sistem Aplikasi II;
  3. Seksi Transformasi Sistem Aplikasi III.


Pasal 1010

Seksi Transformasi Sistem Aplikasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pengujian, pemberian dukungan teknis, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi sistem aplikasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1011

Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana strategik dan rencana kerja pengelolaan perubahan, melakukan operasional transformasi, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat.


Pasal 1012

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1011, Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan mempunyai fungsi:
  1. perumusan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja pengembangan SPAN;
  2. pengkajian, perumusan, dan penetapan standar pengelolaan Direktorat;
  3. perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SPAN;
  4. pelaksanaan administrasi tagihan dan pembayaran;
  5. perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan evaluasi dan seleksi peserta lelang;
  6. perumusan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen dan laporan hasil kerja Konsultan;
  7. perumusan kebijakan strategi perubahan organisasi;
  8. perumusan kebijakan strategi peningkatan kapasitas SDM.


Pasal 1013

Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan;
  2. Seksi Pelaksanaan Pendanaan;
  3. Seksi Pengadaan;
  4. Seksi Transformasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.


Pasal 1014

(1) Seksi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategik dan rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun standar tata kerja direktorat dan melakukan verifikasi laporan hasil kerja penyedia barang dan jasa.
(2) Seksi Pelaksanaan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan penyelesaian tagihan.
(3) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan administrasi proses pengadaan barang dan jasa;
(4) Seksi Transformasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan kebijakan dan strategi penerapan perubahan organisasi dan penempatan serta pelatihan SDM.


Pasal 1015

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan.


Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1016

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 1017

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 1018

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 1019

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  3. penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1020

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Barang Milik Negara I;
  3. Direktorat Barang Milik Negara II;
  4. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain;
  5. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara;
  6. Direktorat Piutang Negara;
  7. Direktorat Lelang;
  8. Direktorat Hukum dan Informasi.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1021

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1022

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1021, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
  2. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta mengkoordinasikan jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal;
  4. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat;
  5. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
  6. pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal.


Pasal 1023

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Perlengkapan;
  5. Bagian Umum;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1024

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat.


Pasal 1025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1024, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
  2. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal;
  3. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu dan standar beban kerja;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategik Direktorat Jenderal;
  5. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal serta koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal;
  6. penyiapan bahan tanggapan, laporan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  7. penelitian dan pemeriksaan kebenaran laporan pengaduan masyarakat dan penyiapan bahan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.


Pasal 1026

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi;
  2. Subbagian Tata Laksana;
  3. Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan.


Pasal 1027

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisa jabatan, uraian jabatan, penyusunan jabatan fungsional dan penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas, standardisasi teknis dan produk hasil kerja, standar norma waktu, standar beban kerja Direktorat Jenderal.
(3) Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tanggapan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Direktur Jenderal, serta penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.


Pasal 1028

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal dan penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal.


Pasal 1029

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1028, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai, serta penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lain-lain;
  3. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin;
  4. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyaringan pegawai dalam rangka ujian jabatan, dan penyiapan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan.


Pasal 1030

Bagian Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Pengembangan Pegawai;
  2. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
  3. Subbagian Umum Kepegawaian.


Pasal 1031

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan serta penyiapan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan.
(2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, mutasi kepegawaian, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
(3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, penghargaan dan penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin pegawai serta penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal.


Pasal 1032

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1033

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
  2. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
  3. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
  4. pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.


Pasal 1034

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
  4. Subbagian Gaji.


Pasal 1035

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.
(4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.


Pasal 1036

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1037

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1036, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan;
  2. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
  3. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.


Pasal 1038

Bagian Perlengkapan terdiri dari:
  1. Subbagian Pengadaan;
  2. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
  3. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.


Pasal 1039

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan.
(2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
(3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.


Pasal 1040

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan kearsipan Kantor Pusat Direktorat Jenderal.


Pasal 1041

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1040, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, dan dokumentasi;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi.


Pasal 1042

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
  3. Subbagian Rumah Tangga.


Pasal 1043

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, dan dokumentasi.
(2) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal.


Bagian Keempat
Direktorat Barang Milik Negara I

Pasal 1044

Direktorat Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1045

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1044, Direktorat Barang Milik Negara I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup I;
  2. pemberian bimbingan teknis penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup I;
  3. pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup I;
  4. pelaksanaan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I;
  5. koordinasi penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 1046

Direktorat Barang Milik Negara I terdiri dari:
  1. Subdirektorat Barang Milik Negara IA;
  2. Subdirektorat Barang Milik Negara IB;
  3. Subdirektorat Barang Milik Negara IC;
  4. Subdirektorat Barang Milik Negara ID;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1047

Subdirektorat Barang Milik Negara IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup IA, IB, dan IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1048

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Subdirektorat Barang Milik Negara IA, IB, dan IC menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup IA, IB, dan IC;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup IA, IB, dan IC;
  3. penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup IA, IB, dan IC;
  4. penyiapan bahan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IA, IB, dan IC;
  5. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IA, IB, dan IC.


Pasal 1049

Subdirektorat Barang Milik Negara IA masing-masing terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IA-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IA-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IA-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IA-4.


Pasal 1050

Seksi Barang Milik Negara IA-1, IA-2, IA-3, dan IA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penghimpunan, penelaahan dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IA-1, IA-2, IA-3, dan IA-4, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1051

Subdirektorat Barang Milik Negara IB masing-masing terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IB-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IB-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IB-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IB-4.


Pasal 1052

Seksi Barang Milik Negara IB-1, IB-2, IB-3, dan IB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penghimpunan, penelaahan dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IB-1, IB-2, IB-3, dan IB-4, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1053

Subdirektorat Barang Milik Negara IC masing-masing terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IC-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IC-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IC-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IC-4.


Pasal 1054

Seksi Barang Milik Negara IC-1, IC-2, IC-3, dan IC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penghimpunan, penelaahan dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IC-1, IC-2, IC-3, dan IC-4, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1055

Subdirektorat Barang Milik Negara ID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup ID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal serta penatausahaan, akuntansi, koordinasi, dan penyusunan Daftar Barang Milik Negara.


Pasal 1056

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1055, Subdirektorat Barang Milik Negara ID menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup ID;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup ID;
  3. penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup ID;
  4. penyiapan bahan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup ID;
  5. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
  6. penghimpunan, penelaahan dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup ID.


Pasal 1057

Subdirektorat Barang Milik Negara ID terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara ID-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara ID-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara ID-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara ID-4.


Pasal 1058

Seksi Barang Milik Negara ID-1, ID-2, ID-3, dan ID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penghimpunan, penelaahan dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup ID-1, ID-2, ID-3, dan ID-4, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal serta penatausahaan, akuntansi, dan koordinasi penyusunan Daftar Barang Milik Negara.


Pasal 1059

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara ID.


Bagian Kelima
Direktorat Barang Milik Negara II

Pasal 1060

Direktorat Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, serta pengawasan, penatausahaan, dan penyusunan daftar kekayaan negara yang dipisahkan.


Pasal 1061

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1060, Direktorat Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup II;
  2. pemberian bimbingan teknis penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup II;
  3. pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup II;
  4. pelaksanaan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup II;
  5. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan;
  6. penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan;
  7. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk privatisasi dan penyertaan modal negara dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan;
  8. pelaksanaan analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendirian serta pengusulan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya ke dalam persero dan perum;
  9. penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan;
  10. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 1062

Direktorat Barang Milik Negara II terdiri dari:
  1. Subdirektorat Barang Milik Negara IIA;
  2. Subdirektorat Barang Milik Negara IIB;
  3. Subdirektorat Barang Milik Negara IIC;
  4. Subdirektorat Barang Milik Negara IID;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1063

Subdirektorat Barang Milik Negara IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB dan IIC, serta analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal negara, penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1064

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1063, Subdirektorat Barang Milik Negara IIA, IIB, dan IIC menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB, dan IIC;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB, dan IIC;
  3. penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB, dan IIC;
  4. penyiapan bahan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB, dan IIC;
  5. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I, II, dan III;
  6. penyiapan bahan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk privatisasi dan penyertaan modal negara dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I, II, dan III;
  7. penyiapan bahan analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendirian serta pengusulan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya ke dalam persero dan perum lingkup I, II, dan III.


Pasal 1065

Subdirektorat Barang Milik Negara IIA terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IIA-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IIA-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IIA-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IIA-4.


Pasal 1066

Seksi Barang Milik Negara IIA-1, IIA-2, IIA-3, dan IIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA-1, IIA-2, IIA-3, dan IIA-4, serta analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal negara, penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup IA, IB, IC, dan ID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1067

Subdirektorat Barang Milik Negara IIB terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IIB-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IIB-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IIB-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IIB-4.


Pasal 1068

Seksi Barang Milik Negara IIB-1, IIB-2, IIB-3, dan IIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIB-1, IIB-2, IIB-3, dan IIB-4, serta analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal negara, penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1069

Subdirektorat Barang Milik Negara IIC terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IIC-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IIC-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IIC-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IIC-4;


Pasal 1070

Seksi Barang Milik Negara IIC-1, IIC-2, IIC-3, dan IIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIC-1, IIC-2, IIC-3, dan IIC-4, serta analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal negara, penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1071

Subdirektorat Barang Milik Negara IID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IID, serta analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal negara, penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup IV, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1072

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1071, Subdirektorat Barang Milik Negara IID menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IID;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IID;
  3. penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IID;
  4. penyiapan bahan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IID;
  5. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup IV;
  6. penyiapan bahan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk privatisasi dan penyertaan modal negara dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan lingkup IV;
  7. penyiapan bahan analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendirian serta pengusulan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya ke dalam persero dan perum lingkup IV;
  8. penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara lingkup II dan kekayaan negara yang dipisahkan.


Pasal 1073

Subdirektorat Barang Milik Negara IID terdiri dari:
  1. Seksi Barang Milik Negara IID-1;
  2. Seksi Barang Milik Negara IID-2;
  3. Seksi Barang Milik Negara IID-3;
  4. Seksi Barang Milik Negara IID-4.


Pasal 1074

Seksi Barang Milik Negara IID-1, IID-2, IID-3, dan IID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IID-1, IID-2, IID-3, dan IID-4, analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal negara, penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup IVA, IVB, IVC, dan IVD, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, serta penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan.


Pasal 1075

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara IID.


Bagian Keenam
Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain

Pasal 1076

Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1077

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076, Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lain-lain, aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain;
  2. penatausahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lain-lain, aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain, serta akuntansi aset eks BPPN dan eks likuidasi bank;
  3. perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lain-lain, aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 1078

Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain terdiri dari:
  1. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I;
  2. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain II;
  3. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III;
  4. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain IV;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1079

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lain-lain, aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup I, II, III, dan IV, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1080

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079, Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I, II, III, dan IV, masing-masing menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis, di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II, III, dan IV;
  2. penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II, III, dan IV;
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II, III, dan IV;
  4. penyiapan bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II, III, dan IV;
  5. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, III, dan IV.


Pasal 1081

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I terdiri dari:
  1. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IA;
  2. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IB;
  3. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IC;
  4. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain ID.


Pasal 1082

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup IA, IB, IC, dan ID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1083

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain II terdiri dari:
  1. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIA;
  2. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIB;
  3. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIC;
  4. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IID.


Pasal 1084

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1085

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III terdiri dari:
  1. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIA;
  2. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIB;
  3. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIC;
  4. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIID.


Pasal 1086

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1087

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain IV terdiri dari:
  1. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IVA;
  2. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IVB;
  3. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IVC;
  4. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IVD.


Pasal 1088

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup IVA, IVB, IVC, dan IVD, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1089

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain IV.


Bagian Ketujuh
Direktorat Penilaian Kekayaan Negara

Pasal 1090

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian kekayaan negara, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1091

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090, Direktorat Penilaian Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis, standardisasi dan pembinaan perencanaan penilaian kekayaan negara;
  2. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, supervisi, analisis,evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa sumber daya alam energi dan mineral, sumber daya alam hayati, real properti tanah dan bangunan, mesin dan barang bergerak, properti khusus komersial, properti khusus non komersial, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  3. pemberian pertimbangan atas usul penilaian kekayaan negara dengan menggunakan jasa penilai eksternal;
  4. pemberian bimbingan teknis terhadap penilai;
  5. pemberian bahan pertimbangan atas usul penilaian untuk keperluan, keringanan hutang, restrukturisasi hutang, pencairan, atau penyelesaian piutang negara;
  6. verifikasi, pengolahan data dan informasi di bidang penilaian;
  7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1092

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara terdiri dari:
  1. Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam;
  2. Subdirektorat Penilaian Real Properti;
  3. Subdirektorat Penilaian Properti Khusus;
  4. Subdirektorat Penilaian Usaha;
  5. Sub Bagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1093

Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalian potensi, verifikasi dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian atas kekayaan negara berupa sumber daya alam energi, mineral dan hayati.


Pasal 1094

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1093, Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis;
  2. analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis;
  3. supervisi pelaksanaan kebijakan teknis;
  4. penggalian potensi;
  5. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.


Pasal 1095

Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral I;
  2. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral II;
  3. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Hayati I;
  4. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Hayati II.


Pasal 1096

(1) Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusaan, pengevaluasian dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian sumber daya alam energi dan mineral lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Hayati I dan II mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian sumber daya alam hayati lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1097

Subdirektorat Penilaian Real Properti mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalian potensi, verifikasi dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian real properti.


Pasal 1098

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1097, Subdirektorat Penilaian Real Properti menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
  2. perumusan kebijakan teknis;
  3. analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis;
  4. supervisi pelaksanaan kebijakan teknis;
  5. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.


Pasal 1099

Subdirektorat Penilaian Real Properti terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian Tanah dan Bangunan I;
  2. Seksi Penilaian Tanah dan Bangunan II;
  3. Seksi Penilaian Mesin dan Barang Bergerak I;
  4. Seksi Penilaian Mesin dan Barang Bergerak II.


Pasal 1100

(1) Seksi Penilaian Tanah dan Bangunan I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusan, evaluasi dan pemberian rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian tanah dan bangunan lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Seksi Penilaian Mesin dan Barang Bergerak I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusan, evaluasi dan pemberian rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian mesin dan barang bergerak lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1101

Subdirektorat Penilaian Properti Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalian potensi, penelitian dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian properti khusus.


Pasal 1102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1101, Subdirektorat Penilaian Properti Khusus menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
  2. penyiapan rumusan kebijakan teknis;
  3. analisis, evaluasi, dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan teknis;
  4. supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan teknis;
  5. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.


Pasal 1103

Subdirektorat Penilaian Properti Khusus terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian Properti Komersial I;
  2. Seksi Penilaian Properti Komersial II;
  3. Seksi Penilaian Properti Non Komersial I;
  4. Seksi Penilaian Properti Non Komersial II.


Pasal 1104

(1) Seksi Penilaian Properti Komersial I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusan, evaluasi dan pemberian rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian properti komersial lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Seksi Penilaian Properti Non Komersial I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusan, evaluasi dan pemberian rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian properti non komersial lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1105

Subdirektorat Penilaian Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standardisasi dan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalian potensi, penelitian serta pelaksanaan tugas di bidang penilaian usaha.


Pasal 1106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1105, Subdirektorat Penilaian Usaha menyelenggarakan fungsi:
  1. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
  2. penyiapan rumusan kebijakan teknis;
  3. analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan teknis;
  4. supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan teknis;
  5. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.


Pasal 1107

Subdirektorat Penilaian Usaha terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian Usaha I;
  2. Seksi Penilaian Usaha II;
  3. Seksi Penilaian Usaha III.


Pasal 1108

Seksi Penilaian Usaha I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, perumusan, evaluasi dan pemberian rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian usaha lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1109

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Penilaian Usaha.


Bagian Kedelapan
Direktorat Piutang Negara

Pasal 1110

Direktorat Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, termasuk pelaksanaan tugas PUPN.


Pasal 1111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110, Direktorat Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara;
  2. penyusunan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara;
  3. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan pengurusan piutang negara dan hasil pengurusan piutang negara;
  4. penelaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI;
  5. penelaahan usul paksa badan terhadap penanggung hutang/penjamin hutang, serta usul penghapusan piutang negara;
  6. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN;
  7. penyelenggaraan kesekretariatan PUPN Pusat;
  8. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 1112

Direktorat Piutang Negara terdiri dari:
  1. Subdirektorat Piutang Negara I;
  2. Subdirektorat Piutang Negara II;
  3. Subdirektorat Piutang Negara III;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1113

Subdirektorat Piutang Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, perencanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD.


Pasal 1114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113, Subdirektorat Piutang Negara I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara;
  2. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara;
  3. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan pengurusan piutang negara dan hasil pengurusan piutang negara;
  4. penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI;
  5. penyiapan bahan telaahan usul paksa badan terhadap penanggung hutang/penjamin hutang, serta usul penghapusan piutang negara.


Pasal 1115

Subdirektorat Piutang Negara I terdiri dari:
  1. Seksi Piutang Negara IA;
  2. Seksi Piutang Negara IB;
  3. Seksi Piutang Negara IC.


Pasal 1116

Seksi Piutang Negara IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan dan pengelolaan barang jaminan pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/D lingkup IA, IB, dan IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1117

Subdirektorat Piutang Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, perencanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga kepada PUPN, serta melaksanakan inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN lingkup I, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, dan menyelenggarakan tugas kesekretariatan PUPN Pusat.


Pasal 1118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117, Subdirektorat Piutang Negara II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara lingkup I;
  2. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara;
  3. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan pengurusan piutang negara dan hasil pengurusan piutang negara lingkup I;
  4. penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI lingkup I;
  5. penyiapan bahan telaahan usul paksa badan terhadap penanggung hutang/penjamin hutang, serta usul penghapusan piutang negara lingkup I;
  6. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN lingkup I;
  7. penyelenggaraan kesekretariatan PUPN Pusat.


Pasal 1119

Subdirektorat Piutang Negara II terdiri dari:
  1. Seksi Piutang Negara IIA;
  2. Seksi Piutang Negara IIB;
  3. Seksi Piutang Negara IIC.


Pasal 1120

(1) Seksi Piutang Negara IIA dan IIB masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN lingkup IA dan IB, sesuai penugasanyang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Seksi Piutang Negara IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, memberikan bahan pertimbangan atas usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN lingkup IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, serta penyelenggaraan tugas kesekretariatanPUPN Pusat.


Pasal 1121

Subdirektorat Piutang Negara III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, perencanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga kepada PUPN, serta melaksanakan inventarisasi Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN lingkup II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal.


Pasal 1122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1121, Subdirektorat Piutang Negara III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara lingkup II;
  2. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara;
  3. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan pengurusan piutang negara dan hasil pengurusan piutang negara lingkup II;
  4. penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI lingkup II;
  5. penyiapan bahan telaahan usul paksa badan terhadap penanggung hutang/penjamin hutang, serta usul penghapusan piutang negara lingkup II;
  6. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN lingkup II.


Pasal 1123

Subdirektorat Piutang Negara III terdiri dari:
  1. Seksi Piutang Negara IIIA;
  2. Seksi Piutang Negara IIIB;
  3. Seksi Piutang Negara IIIC.


Pasal 1124

Seksi Piutang Negara IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga lingkup IIA, IIB, dan IIC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1125

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Piutang Negara I.


Bagian Kesembilan
Direktorat Lelang

Pasal 1126

Direktorat Lelang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1126, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, pembinaan, penggalian potensi dan pengembangan di bidang lelang;
  2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang;
  3. pelaksanaan verifikasi risalah lelang, laporan, dan pembukuan hasil lelang;
  4. penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II, dan pengawasan serta pembinaan Pejabat Lelang;
  5. penyiapan pemberian izin operasional, penghargaan dan sanksi serta pencabutan izin operasional Balai Lelang;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 1128

Direktorat Lelang terdiri dari :
  1. Subdirektorat Bina Lelang I;
  2. Subdirektorat Bina Lelang II;
  3. Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1129

Subdirektorat Bina Lelang I dan II masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, pembinaan perencanaan lelang, pelaksanaan, dan pengembangan lelang lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1129, Subdirektorat Bina Lelang I dan II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang lelang;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan lelang;
  3. pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang serta verifikasi risalah lelang;
  4. penyiapan bahan perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis serta yuridis lelang;
  5. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang kelas I;
  6. pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang;
  7. penyiapan bahan persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara termasuk di luar wilayah RI dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi/penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang;
  9. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Pasal 1131

Subdirektorat Bina Lelang I terdiri dari:
  1. Seksi Bina Lelang IA;
  2. Seksi Bina Lelang IB;
  3. Seksi Bina Lelang IC.


Pasal 1132

Seksi Bina Lelang IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan lelang, pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang, perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta petunjuk teknis dan yuridis lelang, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang Lelas I, verifikasi risalah lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang, persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara termasuk di luar wilayah RI dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang, dan penyajian informasi/ penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IA, IB, dan IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1133

Subdirektorat Bina Lelang II terdiri dari:
  1. Seksi Bina Lelang IIA;
  2. Seksi Bina Lelang IIB;
  3. Seksi Bina Lelang IIC.


Pasal 1134

Seksi Bina Lelang IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan lelang, pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang, perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta petunjuk teknis dan yuridis lelang, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang Kelas I, verifikasi risalah lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara termasuk di luar wilayah RI dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang, dan penyajian informasi/ penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IIA, IIB, dan IIC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1135

Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan kinerja profesi jasa pelelangan.


Pasal 1136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135, Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang meyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang lelang;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II;
  3. pelaksanaan analisis dan penggalian potensi Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang;
  4. penyiapan bahan perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis serta yuridis lelang;
  5. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja lelang serta pembinaan Pejabat Lelang Kelas II;
  6. pelaksanaan verifikasi risalah lelang Pajabat Lelang Kelas II;
  7. pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang pada Balai Lelang;
  8. pemberian persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang lebih dari 3 hari pada Balai Lelang;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi/penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang;
  10. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan standardisasi pendidikan dan pelatihan pejabat lelang, ujian profesi Pejabat Lelang, pengangkatan, pengawasan, pembinaan, dan pemberhentian Pejabat Lelang;
  11. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pemberian izin operasional, pemberian penghargaan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, serta pencabutan izin operasional Balai Lelang;
  12. pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut atas laporan kegiatan balai lelang dan laporan hasil pemeriksaan kinerja balai lelang.


Pasal 1137

Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang terdiri dari :
  1. Seksi Bina Profesi Lelang I;
  2. Seksi Bina Profesi Lelang II;
  3. Seksi Bina Jasa Lelang.


Pasal 1138

(1) Seksi Bina Profesi Lelang I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II, perencanaan dan pengembangan lelang, petunjuk teknis serta yuridis lelang, pemeriksaan dan pengawasan kinerja lelang serta pembinaan Pejabat Lelang Kelas II, verifikasi risalah lelang dan laporan Pejabat Lelang Kelas II, penyajian informasi, penyusunan kebijakan dan standardisasi pendidikan dan pelatihan, ujian profesi, pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Seksi Bina Jasa Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang lelang, pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang, penyiapan bahan perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis serta yuridis lelang, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja lelang serta pembinaan balai lelang, pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang pada balai lelang, pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi/penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pemberian izin operasional, pemberian penghargaan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, serta pencabutan izin operasional lelang, pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut atas laporan kegiatan balai lelang dan laporan pemeriksaan kinerja Balai Lelang.


Pasal 1139

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Bina Lelang I.


Bagian Kesepuluh
Direktorat Hukum dan Informasi

Pasal 1140

Direktorat Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan rumusan peraturan perundangan berikut petunjuk pelaksanaan peraturan perundangan, pemberian bantuan hukum penanganan dan penyiapan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140, Direktorat Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  1. pengharmonisasian dan penyusunan peraturan perundangan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
  2. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
  3. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
  4. pengelolaan dokumen hukum, publikasi dan informasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
  5. penyiapan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
  6. pelaksanaan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
  7. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  8. pelaksanaan pengolahan data di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  9. pelayanan informasi dan pengelolaan pusat informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  10. pemberian bimbingan teknis sistem informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  11. penyusunan manual sistem dan dokumentasi program aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  12. pelaksanaan pembinaan jabatan pranata komputer;
  13. pelaksanaan pelayanan kepada pengguna, pelaksanaan operasi komputer, pemberian dukungan teknis, dan pengelolaan basis data;
  14. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Pasal 1142

Direktorat Hukum dan Informasi terdiri dari:
  1. Subdirektorat Peraturan Perundangan;
  2. Subdirektorat Bantuan Hukum;
  3. Subdirektorat Pengkajian Sistem dan Layanan Informasi;
  4. Subdirektorat Sistem Aplikasi;
  5. Subdirektorat Dukungan Teknis;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1143

Subdirektorat Peraturan Perundangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian dan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peraturan, pengelolaan dokumen hukum, publikasi dan informasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang.


Pasal 1144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143, Subdirektorat Peraturan Perundangan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan;
  2. penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
  3. pelaksanaan klasifikasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
  4. pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
  5. pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
  6. pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
  7. penyajian peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.


Pasal 1145

Subdirektorat Peraturan Perundangan terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Barang Milik Negara;
  2. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Kekayaan Negara Lain-lain;
  3. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara;
  4. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Lelang.


Pasal 1146

(1) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan, penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi, pelaksanaan klasifikasi peraturan, pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, penyajian peraturan perundangan di bidang Barang Milik Negara.
(2) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan, penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi, pelaksanaan klasifikasi peraturan, pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, penyajian peraturan perundangan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan dan Kekayaan Negara Lain-lain.
(3) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan, penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi, pelaksanaan klasifikasi peraturan, pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, penyajian peraturan perundangan di bidang piutang negara.
(4) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan, penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk  pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi, pelaksanaan klasifikasi peraturan, pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, penyajian peraturan perundangan di bidang lelang.


Pasal 1147

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang.


Pasal 1148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1147, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  2. penelaahan kasus hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
  4. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara.


Pasal 1149

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri dari:
  1. Seksi Bantuan Hukum I;
  2. Seksi Bantuan Hukum II;
  3. Seksi Bantuan Hukum III;
  4. Seksi Bantuan Hukum IV.


Pasal 1150

Seksi Bantuan Hukum I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum, penelaahan kasus hukum, pertimbangan, pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang lingkup I, II, III, dan IV, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1151

Subdirektorat Pengkajian Sistem dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perancangan sistem aplikasi, analisis kebutuhan informasi dan standar prosedur operasional, perancangan proses dan fungsi sistem aplikasi, pengujian pengoperasian sistem aplikasi, evaluasi implementasi sistem aplikasi, penyediaan layanan informasi, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengolahan data, serta pengelolaan intranet dan internet Direktorat Jenderal.


Pasal 1152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151, Subdirektorat Pengkajian Sistem dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perancangan sistem aplikasi;
  2. pelaksanaan analisis kebutuhan informasi dan standar prosedur operasional;
  3. perancangan proses dan fungsi sistem aplikasi berdasarkan standar prosedur operasional;
  4. pelaksanaan pengujian pengoperasian sistem aplikasi;
  5. evaluasi implementasi sistem aplikasi;
  6. pemantauan dan pengawasan kualitas data;
  7. penyediaan layanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
  8. pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengelolaan data;
  9. pengelolaan portal.


Pasal 1153

Subdirektorat Pengkajian Sistem dan Layanan Informasi terdiri dari:
  1. Seksi Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi;
  2. Seksi Evaluasi Sistem Aplikasi;
  3. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi.


Pasal 1154

(1) Seksi Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan informasi dan standar prosedur operasional, perancangan proses dan fungsi sistem aplikasi informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
(2) Seksi Evaluasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengujian operasionalisasi sistem aplikasi, evaluasi implementasi sistem aplikasi, pemantauan dan pengawasan kualitas data informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
(3) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, penyediaan layanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, memberikan pembinaan dan bimbingan di bidang pengolahan data serta melakukan pengelolaan portal.


Pasal 1155

Subdirektorat Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan dokumentasi pembuatan dan pengembangan sistem aplikasi, penyusunan pedoman pembuatan sistem aplikasi, pembinaan dan bimbingan pengoperasian sistem aplikasi, pengembangan dan pengintegrasian sistem aplikasi, serta pengembangan sistem informasi dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, lelang, kesekretariatan, dan pendukung lain-lain.


Pasal 1156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155, Subdirektorat Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem aplikasi dan sistem informasi;
  2. penyusunan desain sistem aplikasi, program aplikasi, sistem informasi, pedoman pengoperasian sistem aplikasi dan sistem informasi, dokumentasi sistem aplikasi dan sistem informasi;
  3. pengembangan dan pengintegrasian model-model sistem aplikasi;
  4. pengembangan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem aplikasi dan sistem informasi;
  5. penyusunan standardisasi kodifikasi dan elemen data;
  6. penyusunan dokumentasi, pengembangan dan pembuatan sistem aplikasi;
  7. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan pengoperasian sistem aplikasi dan sistem informasi.


Pasal 1157

Subdirektorat Sistem Aplikasi terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi;
  2. Seksi Integrasi Sistem Aplikasi;
  3. Seksi Dokumentasi Sistem Aplikasi.


Pasal 1158

(1) Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan sistem aplikasi transaksi dan produk cetakan, sistem informasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, lelang, kesekretariatan, dan pendukung lainnya.
(2) Seksi Integrasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengintegrasian modul-modul aplikasi, penyusunan standar pertukaran data antar modul, dan penyusunan elemen data warehouse.
(3) Seksi Dokumentasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan penyusunan standardisasi elemen data, pembuatan kamus data, penyusunan dokumentasi dan pedoman pengoperasian sistem aplikasi dan sistem informasi, bimbingan pengoperasian sistem aplikasi dan sistem informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, lelang, kesekretariatan, dan pendukung lainnya.


Pasal 1159

Subdirektorat Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan standardisasi serta memberikan dukungan teknis perencanaan kebutuhan dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, pemantauan keamanan sistem dan jejaring serta operasional komputer, pengelolaan basis data serta sistem operasi komputer, dan bimbingan di bidang operasional komputer.


Pasal 1160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159, Subdirektorat Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian dan penyusunan standardisasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer serta pemberian dukungan teknis perangkat lunak dan perangkat keras;
  2. perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras, pemantauan keamanan sistem dan jejaring serta melaksanakan operasionalisasi komputer;
  3. perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan dan pengendalian basis data serta layanan dan bimbingan operasional komputer.


Pasal 1161

Subdirektorat Dukungan Teknis terdiri dari:
  1. Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi;
  2. Seksi Pengelolaan Jaringan;
  3. Seksi Pengelolaan Basis Data dan Layanan Operasional.


Pasal 1162

(1) Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan standardisasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer serta pemberian dukungan teknis perangkat lunak dan perangkat keras.
(2) Seksi Pengelolaan Jaringan mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras, pemantauan keamanan sistem dan jaringan serta melaksanakan operasionalisasi komputer.
(3) Seksi Pengelolaan Basis Data dan Layanan Operasional mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengendalian basis data serta memberikan dan menyediakan layanan dan bimbingan operasional komputer.


Pasal 1163

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Dukungan Teknis.


Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1164

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 1165

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 1166

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 1167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1166, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1168

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Dana Perimbangan;
  3. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah;
  5. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1169

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1169, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
  2. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
  4. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
  5. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  6. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum;
  7. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
  8. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.


Pasal 1171

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Perencanaan dan Organisasi;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Umum;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1172

Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategik, rencana kerja, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja, fasilitasi penyusunan peraturan, laporan kegiatan dan akuntabilitas Direktorat Jenderal, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.


Pasal 1173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1172, Bagian Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana strategik dan rencana kerja Direktorat Jenderal;
  2. penyusunan rencana anggaran Direktorat Jenderal;
  3. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal;
  4. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal;
  5. koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan peraturan di bidang keuangan daerah;
  6. penyusunan laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
  7. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.


Pasal 1174

Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Organisasi;
  3. Subbagian Tata Laksana;
  4. Subbagian Pelaporan.


Pasal 1175

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan rencana anggaran.
(2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi.
(3) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
(4) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, dan laporan pelaksanaan tugas, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.


Pasal 1176

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1176, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
  2. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya;
  3. penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai;
  4. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.


Pasal 1178

Bagian Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Pengembangan Pegawai;
  2. Subbagian Mutasi;
  3. Subbagian Umum Kepegawaian.


Pasal 1179

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai.
(3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai.


Pasal 1180

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1180, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
  2. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
  3. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1182

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.


Pasal 1183

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan RKA-KL, dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Subbagian Perbendaharaan.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.


Pasal 1184

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, perlengkapan, dan koordinasi serta fasilitasi hukum Direktorat Jenderal.


Pasal 1185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
  3. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  4. koordinasi serta fasilitasi hukum.


Pasal 1186

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Protokol;
  3. Subbagian Rumah Tangga;
  4. Subbagian Perlengkapan.


Pasal 1187

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.
(2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, dan koordinasi fasilitasi bantuan hukum.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, dan urusan perjalanan dinas, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
(4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.


Bagian Keempat
Direktorat Dana Perimbangan

Pasal 1188

Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Transfer ke Daerah.


Pasal 1189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  2. koordinasi dan rekonsiliasi serta fasilitasi perumusan dan perhitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  3. pengalokasian dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  4. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  6. penyusunan dokumen pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  7. pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  8. penyusunan laporan realisasi transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian;
  9. pelaksanaan tata usaha direktorat.


Pasal 1190

Direktorat Dana Perimbangan terdiri dari:
  1. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak;
  2. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  3. Subdirektorat Dana Alokasi Umum;
  4. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus;
  5. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I;
  6. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II;
  7. Subbagian Tata Usaha;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1191

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, koordinasi, dan rekonsiliasi, serta bimbingan teknis di bidang dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau.


Pasal 1192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191, Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
  2. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
  3. rekonsiliasi dan penghitungan dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
  4. penyiapan bahan pengalokasian dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
  5. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
  6. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau.


Pasal 1193

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:
  1. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I;
  2. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II;
  3. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak III.


Pasal 1194

Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, perhitungan, penetapan alokasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1195

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, koordinasi, dan rekonsiliasi, serta bimbingan teknis di bidang dana bagi hasil sumber daya alam.


Pasal 1196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1195, Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam;
  2. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam;
  3. rekonsiliasi perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam;
  4. penyiapan bahan pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam;
  5. penyiapan bahan ketetapan dana bagi hasil sumber daya alam;
  6. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam.


Pasal 1197

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:
  1. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam I;
  2. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam II;
  3. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam III;
  4. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam IV.


Pasal 1198

Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, perhitungan, penetapan alokasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil SDA, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1199

Subdirektorat Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.


Pasal 1200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1199, Subdirektorat Dana Alokasi Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
  2. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
  3. pengalokasian dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
  4. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.


Pasal 1201

Subdirektorat Dana Alokasi Umum terdiri dari:
  1. Seksi Dana Alokasi Umum I;
  2. Seksi Dana Alokasi Umum II;
  3. Seksi Dana Alokasi Umum III;
  4. Seksi Dana Alokasi Umum IV.


Pasal 1202

(1) Seksi Dana Alokasi Umum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Sumatera dan dana otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
(2) Seksi Dana Alokasi Umum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Jawa.
(3) Seksi Dana Alokasi Umum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Dana Alokasi Umum IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta dana otonomi khusus Provinsi Papua.


Pasal 1203

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian.


Pasal 1204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;
  2. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;
  3. penyiapan bahan pengalokasian dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;
  4. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian.


Pasal 1205

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus terdiri dari:
  1. Seksi Dana Alokasi Khusus I;
  2. Seksi Dana Alokasi Khusus II;
  3. Seksi Dana Alokasi Khusus III;
  4. Seksi Dana Alokasi Khusus IV.


Pasal 1206

(1) Seksi Dana Alokasi Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Sumatera.
(2) Seksi Dana Alokasi Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Jawa.
(3) Seksi Dana Alokasi Khusus III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Dana Alokasi Khusus IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.


Pasal 1207

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).


Pasal 1208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207, Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
  2. penyiapan bahan standardisasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atastransfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
  4. koordinasi dan fasilitasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
  5. pengumpulan kelengkapan dokumen dasar penerbitan SPP transfer DAU dan DAK.


Pasal 1209

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Transfer IA;
  2. Seksi Pelaksanaan Transfer IB;
  3. Seksi Pelaksanaan Transfer IC.


Pasal 1210

Seksi Pelaksanaan Transfer IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya DAU dan DAK, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


Pasal 1211

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).


Pasal 1212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211, Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
  2. penyiapan bahan standardisasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
  4. koordinasi dan fasilitasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
  5. pengumpulan kelengkapan dokumen dasar penerbitan SPP transfer DBH.


Pasal 1213

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II terdiri dari:
  1. Seksi Pelaksanaan Transfer IIA;
  2. Seksi Pelaksanaan Transfer IIB;
  3. Seksi Pelaksanaan Transfer IIC.


Pasal 1214

Seksi Pelaksanaan Transfer IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya DBH, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1215

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak.


Bagian Kelima
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1216

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.


Pasal 1217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  2. perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. pemantauan, analisis dan perumusan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. perumusan rekomendasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  5. pelaksanaan tata usaha direktorat.


Pasal 1218

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I;
  2. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II;
  3. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III;
  4. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV;
  5. Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1219

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera.


Pasal 1220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera;
  3. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera;
  4. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera.


Pasal 1221

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I terdiri dari:
  1. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IA;
  2. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IB;
  3. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IC;
  4. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ID.


Pasal 1222

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IA, IB, IC, dan ID mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1223

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.


Pasal 1224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1223, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
  2. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
  3. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
  4. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.


Pasal 1225

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II terdiri dari:
  1. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIA;
  2. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIB;
  3. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIC;
  4. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IID.


Pasal 1226

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIA, IIB, IIC, dan IID mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1227

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1227, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
  2. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
  3. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
  4. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.


Pasal 1229

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III terdiri dari:
  1. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIA;
  2. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIB;
  3. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIC;
  4. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIID.


Pasal 1230

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1231

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua.


Pasal 1232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1231, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua;
  2. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua;
  3. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua;
  4. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua.


Pasal 1233

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV terdiri dari:
  1. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVA;
  2. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVB;
  3. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVC;
  4. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVD.


Pasal 1234

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVA, IVB, IVC, dan IVD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1235

Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan sinkronisasi, standardisasi, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.


Pasal 1236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235, Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan sinkronisasi dan perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  2. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  5. pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan penyajian peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  6. koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah.


Pasal 1237

Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah;
  2. Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah;
  3. Seksi Data dan Pelaporan PDRD.


Pasal 1238

(1) Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan perumusan kebijakan, penyusunan standardisasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah.
(2) Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan perumusan kebijakan, penyusunan standardisasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi retribusi daerah.
(3) Seksi Data dan Pelaporan PDRD mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengolahan dan penyajian peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah.


Pasal 1239

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Bagian Keenam
Direktorat Pembiayaan dan
Kapasitas Daerah

Pasal 1240

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah.


Pasal 1241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1240, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri;
  3. pelaksanaan kebijakan Obligasi Daerah, hibah kepada pemerintah daerah, dan dana darurat;
  4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan penataan, pengembangan ekonomi, dan penguatan kapasitas daerah;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan penguatan kapasitas daerah;
  6. pelaksanaan tata usaha direktorat.


Pasal 1242

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pinjaman Daerah;
  2. Subdirektorat Hibah Daerah;
  3. Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah;
  4. Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah;
  5. Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1243

Subdirektorat Pinjaman Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah.


Pasal 1244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243, Subdirektorat Pinjaman Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
  2. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
  4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
  5. penyiapan perumusan perjanjian pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, dan penerusan pinjaman luar negeri.


Pasal 1245

Subdirektorat Pinjaman Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman Daerah I;
  2. Seksi Pinjaman Daerah II;
  3. Seksi Pinjaman Daerah III;
  4. Seksi Pinjaman Daerah IV.


Pasal 1246

(1) Seksi Pinjaman Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Sumatera.
(2) Seksi Pinjaman Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Jawa.
(3) Seksi Pinjaman Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Pinjaman Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Pasal 1247

Subdirektorat Hibah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.


Pasal 1248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247, Subdirektorat Hibah Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
  2. penyiapan perumusan standardisasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
  4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
  5. penyiapan perumusan perjanjian hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.


Pasal 1249

Subdirektorat Hibah Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Hibah Daerah I;
  2. Seksi Hibah Daerah II;
  3. Seksi Hibah Daerah III;
  4. Seksi Hibah Daerah IV.


Pasal 1250

(1) Seksi Hibah Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi wilayah Sumatera.
(2) Seksi Hibah Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi wilayah Jawa.
(3) Seksi Hibah Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Hibah Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Pasal 1251

Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat.


Pasal 1252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1251, Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat;
  2. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat;
  4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat.


Pasal 1253

Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah I;
  2. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah II;
  3. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah III;
  4. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah IV.


Pasal 1254

(1) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Sumatera.
(2) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Jawa.
(3) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Pasal 1255

Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada daerah, serta pengembangan kemampuan kapasitas keuangan daerah.


Pasal 1256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1255, Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah;
  2. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah;
  4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah.


Pasal 1257

Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Investasi Daerah I;
  2. Seksi Investasi Daerah II;
  3. Seksi Kapasitas Keuangan Daerah I;
  4. Seksi Kapasitas Keuangan Daerah II.


Pasal 1258

(1) Seksi Investasi Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada daerah meliputi wilayah Sumatera dan Jawa.
(2) Seksi Investasi Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada daerah meliputi wilayah di luar Sumatera dan Jawa.
(3) Seksi Kapasitas Keuangan Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah meliputi wilayah Sumatera dan Jawa.
(4) Seksi Kapasitas Keuangan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah meliputi wilayah di luar Sumatera dan Jawa.


Pasal 1259

Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas melakukan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat.


Pasal 1260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1259, Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah;
  2. melaksanakan penatausahaan di bidang hibah daerah;
  3. melaksanakan penatausahaan di bidang investasi daerah;
  4. melaksanakan penatausahaan di bidang dana darurat.


Pasal 1261

Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah I;
  2. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah II;
  3. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah III;
  4. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah IV.


Pasal 1262

(1) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat meliputi wilayah Sumatera.
(2) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat meliputi wilayah Jawa.
(3) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah III mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah IV mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan pinjaman daerah, dana darurat, dan investasi daerah meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Pasal 1263

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman Daerah.


Bagian Ketujuh
Direktorat Evaluasi Pendanaan
dan Informasi Keuangan Daerah

Pasal 1264

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah, pengembangan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah serta dukungan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1264, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah;
  2. penyiapan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah;
  3. pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah;
  4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah;
  5. pengembangan sistem dan pelayanan informasi di bidang keuangan daerah;
  6. penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah;
  7. pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
  8. pelaksanaan tata usaha direktorat.


Pasal 1266

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri dari:
  1. Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah;
  2. Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  3. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;
  4. Subdirektorat Data Keuangan Daerah;
  5. Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis;
  6. Subbagian Tata Usaha;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1267

Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan desentralisasi dan perekonomian daerah.


Pasal 1268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267, Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian daerah;
  2. penyiapan bahan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian daerah;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian daerah.


Pasal 1269

Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah;
  2. Seksi Evaluasi Belanja Daerah;
  3. Seksi Evaluasi Pembiayaan Daerah dan Defisit Anggaran Daerah;
  4. Seksi Evaluasi Perekonomian Daerah.


Pasal 1270

(1) Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan daerah.
(2) Seksi Evaluasi Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang belanja daerah.
(3) Seksi Evaluasi Pembiayaan Daerah dan Defisit Anggaran Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan daerah dan defisit anggaran daerah.
(4) Seksi Evaluasi Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah.


Pasal 1271

Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


Pasal 1272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1271, Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  2. penyiapan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  4. perumusan dan penyiapan bahan Nota Keuangan di bidang Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.


Pasal 1273

Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdiri dari:
  1. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan I;
  2. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan II;
  3. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan III
  4. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan IV.


Pasal 1274

(1) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi wilayah Sumatera.
(2) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi Jawa.
(3) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Pasal 1275

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Pasal 1276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penatausahaan bahan akuntansi anggaran Transfer ke Daerah;
  2. pemeriksaan kebenaran dan pelaksanaan analisis laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah;
  3. penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  4. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Pasal 1277

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
  2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;
  3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III;
  4. Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan.


Pasal 1278

(1) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
(2) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
(3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah di wilayah Maluku dan Papua.
(4) Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Pasal 1279

Subdirektorat Data Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pengolahan data keuangan daerah.


Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1279, Subdirektorat Data Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi data keuangan daerah;
  2. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang data keuangan daerah;
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data keuangan daerah;
  4. pengolahan data keuangan daerah.


Pasal 1281

Subdirektorat Data Keuangan Daerah terdiri dari:
  1. Seksi Data Keuangan Daerah I;
  2. Seksi Data Keuangan Daerah II;
  3. Seksi Data Keuangan Daerah III;
  4. Seksi Data Keuangan Daerah IV.


Pasal 1282

(1) Seksi Data Keuangan Daerah I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Sumatera.
(2) Seksi Data Keuangan Daerah II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Jawa.
(3) Seksi Data Keuangan Daerah III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(4) Seksi Data Keuangan Daerah IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Pasal 1283

Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem dan pelayanan informasi, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah, dan pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal  1284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1283, Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan program;
  2. perencanaan, pembangunan, pengumpulan dan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan basis data;
  3. penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah;
  4. pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi;
  5. pelayanan informasi di bidang keuangan daerah.


Pasal 1285

Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program;
  2. Seksi Pengelolaan Basis Data;
  3. Seksi Dukungan Teknis;
  4. Seksi Pelaporan dan Layanan Informasi.


Pasal 1286

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penyusunan standar aplikasi dan program.
(2) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengumpulan, dan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan basis data serta penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah.
(3) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas software, infrastruktur hardware, dan jaringan.
(4) Seksi Pelaporan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan serta penyajian informasi dan profil keuangan daerah.


Pasal 1287

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah.


Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1288

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 1289

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB X
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 1290

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang pengelolaan utang dan hibah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 1291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1290, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang pengelolaan utang dan hibah;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang dan hibah;
  3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan utang dan hibah;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang dan hibah;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1292

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terdiri dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
  3. Direktorat Surat Utang Negara;
  4. Direktorat Pembiayaan Syariah;
  5. Direktorat Starategi dan Portofolio Utang;
  6. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.


Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1293

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
  2. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal;
  3. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan dukungan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.


Pasal 1295

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Dukungan Teknis;
  5. Bagian Umum;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1296

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
  1. penataan organisasi, evaluasi dan perumusan pembakuan prestasi kinerja, pemantauan prestasi kinerja, penelaahan dan evaluasi jabatan, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, rencana kerja, dan jabatan fungsional Direktorat Jenderal;
  2. ketatalaksanaan, penyusunan prosedur dan metoda kerja, serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan Direktorat Jenderal;
  3. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1298

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
  1. Subbagian Organisasi;
  2. Subbagian Tata Laksana;
  3. Subbagian Pelaporan.


Pasal 1299

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, evaluasi dan perumusan pembakuan prestasi kinerja, pemantauan prestasi kinerja, penelaahan dan evaluasi jabatan, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, rencana kerja, dan jabatan fungsional Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatalaksanaan, penyusunan prosedur dan metoda kerja, serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan Direktorat Jenderal.
(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1300

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1300, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan formasi, melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, pelaksanaan kode etik, serta melaksanakan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
  2. pelaksanaan urusan pengangkatan, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi metode pengembangan pegawai, pendayagunaan kompetensi pegawai, asessment center, dan seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan, serta mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1302

Bagian Kepegawaian terdiri dari:
  1. Subbagian Pengembangan Pegawai;
  2. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
  3. Subbagian Umum Kepegawaian.


Pasal 1303

(1) Subbagian Pengembangan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi metode pengembangan pegawai, pendayagunaan kompetensi pegawai, asessment center, dan seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan, serta mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal.
(3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi, melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, pelaksanaan kode etik, serta melaksanakan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1304

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1304, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
  2. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
  3. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.


Pasal 1306

Bagian Keuangan terdiri dari:
  1. Subbagian Penyusunan Anggaran;
  2. Subbagian Perbendaharaan;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.


Pasal 1307

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.


Pasal 1308

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan urusan dukungan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1308, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan kebutuhan, instalasi, pemeliharaan, dan bimbingan teknis mengenai perangkat lunak komputer;
  2. perencanaan kebutuhan, instalasi, pemeliharaan, serta bimbingan teknis mengenai
  3. perangkat keras komputer dan jaringan komputer;
  4. perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1310

Bagian Dukungan Teknis terdiri dari:
  1. Subbagian Perangkat Lunak Komputer;
  2. Subbagian Perangkat Keras dan Jaringan Komputer;
  3. Subbagian Perlengkapan.


Pasal 1311

(1) Subbagian Perangkat Lunak Komputer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan, instalasi, pemeliharaan, dan bimbingan teknis mengenai perangkat lunak komputer.
(2) Subbagian Perangkat Keras dan Jaringan Komputer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan, instalasi, pemeliharaan, serta bimbingan teknis mengenai perangkat keras komputer dan jaringan komputer.
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.


Pasal 1312

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.


Pasal 1313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan pemeliharaan barang inventaris;
  3. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya.


Pasal 1314

Bagian Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Rumah Tangga;
  3. Subbagian Gaji.


Pasal 1315

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan.
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas, keprotokolan, dan pemeliharaan barang inventaris.
(3) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya.


Bagian Keempat
Direktorat Pinjaman dan Hibah

Pasal 1316

Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi pengelolaan pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1316, Direktorat Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
  2. analisis kelayakan pembiayaan proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
  3. pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen, serta penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
  4. penyusunan naskah perjanjian pinjaman dan hibah;
  5. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
  6. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 1318

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I;
  2. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II;
  3. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III;
  4. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1319

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, analisis kelayakan pembiayaan proyek, negosiasi, penyiapan dokumen dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyusunan naskah perjanjian pinjaman dan hibah, penyusunan standardisasi materi perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank, IFAD, dan Islamic Development Bank.


Pasal 1320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
  2. analisis kelayakan pembiayaan proyek yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
  3. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian pinjaman;
  4. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah;
  5. penyusunan naskah perjanjian pinjaman dan hibah;
  6. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
  7. pengembangan prosedur operasi standar.


Pasal 1321

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman dan Hibah IA;
  2. Seksi Pinjaman dan Hibah IB;
  3. Seksi Pinjaman dan Hibah IC;
  4. Seksi Pinjaman dan Hibah ID.


Pasal 1322

Seksi Pinjaman dan Hibah IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian, penyelesaian pelaksanaan pinjaman, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar, terkait pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1323

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, negosiasi, penyiapan dokumen dan penatausahaan perjanjian, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian, peraturan perundang-undangan, pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah dari World Bank, European Invesment Bank (EIB), UN Institution, dan multilateral lainnya.


Pasal 1324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1323, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
  2. analisis kelayakan pembiayaan proyek yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
  3. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian pinjaman;
  4. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah;
  5. penyusunan naskah perjanjian pinjaman dan hibah;
  6. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
  7. pengembangan prosedur operasi standar.


Pasal 1325

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman dan Hibah IIA;
  2. Seksi Pinjaman dan Hibah IIB;
  3. Seksi Pinjaman dan Hibah IIC;
  4. Seksi Pinjaman dan Hibah IID.


Pasal 1326

Seksi Pinjaman dan Hibah IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian, penyelesaian pelaksanaan pinjaman, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1327

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, negosiasi, penyiapan dokumen dan penatausahaan perjanjian, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian, peraturan perundang-undangan, pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah dari negara Singapura, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Finlandia, Denmark, Austria, Swedia, Swiss, Italia, Norwegia dan Negara Eropa Barat lainnya, Slovakia, Rusia, Australia, dan Selandia Baru.


Pasal 1328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1327, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
  2. analisis kelayakan pembiayaan proyek yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
  3. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian pinjaman;
  4. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah;
  5. penyusunan naskah perjanjian pinjaman dan hibah;
  6. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
  7. pengembangan prosedur operasi standar.


Pasal 1329

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman dan Hibah IIIA;
  2. Seksi Pinjaman dan Hibah IIIB;
  3. Seksi Pinjaman dan Hibah IIIC;
  4. Seksi Pinjaman dan Hibah IIID.


Pasal 1330

Seksi Pinjaman dan Hibah IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian, penyelesaian pelaksanaan pinjaman, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1331

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, negosiasi, penyiapan dokumen dan penatausahaan perjanjian, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian, peraturan perundang-undangan, pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah dari negara Jepang, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia lainnya, Spanyol, Polandia, Rumania, Hungaria dan Negara Eropa Timur lainnya, Amerika Serikat, Canada,
negara-negara Timur Tengah/Islamic lainnya, dan dalam negeri.


Pasal 1332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1331, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
  2. analisis kelayakan pembiayaan proyek yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
  3. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian pinjaman;
  4. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah;
  5. penyusunan naskah perjanjian pinjaman dan hibah;
  6. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
  7. pengembangan prosedur operasi standar.


Pasal 1333

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV terdiri dari:
  1. Seksi Pinjaman dan Hibah IVA;
  2. Seksi Pinjaman dan Hibah IVB;
  3. Seksi Pinjaman dan Hibah IVC;
  4. Seksi Pinjaman dan Hibah IVD.


Pasal 1334

Seksi Pinjaman dan Hibah IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan, analisis kelayakan pembiayaan proyek, pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen perjanjian, penyelesaian pelaksanaan pinjaman, penyusunan naskah perjanjian, penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1335

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV.


Bagian Kelima
Direktorat Surat Utang Negara

Pasal 1336

Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan portofolio, pengembangan pasar, analisis keuangan dan pasar Surat Utang Negara, serta merumuskan peraturan dan kebijakan operasional Surat Utang Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis kebutuhan infrastruktur perdagangan Surat Utang Negara;
  2. perumusan rekomendasi Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan;
  3. pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara;
  4. koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan transaksi dan pengembangan pasar;
  5. pengembangan instrumen terkait pengelolaan portofolio Surat Utang Negara;
  6. pelaksanaan pelayanan publik dan hubungan investor;
  7. pelaksanaan analisis keuangan dan pasar Surat Utang Negara terkait pelaksanaan transaksi;
  8. perumusan peraturan dan kebijakan operasional pengelolaan Surat Utang Negara;
  9. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 1338

Direktorat Surat Utang Negara terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara;
  2. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara;
  3. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara;
  4. Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Kebijakan Operasional;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1339

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara melaksanakan analisis kebutuhan infrastruktur perdagangan, penyiapan rekomendasi Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan, dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.


Pasal 1340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis kebutuhan infrastruktur perdagangan;
  2. penyiapan rekomendasi Obligasi Negara yang akan ditransaksikan;
  3. pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Obligasi Negara di pasar perdana dan pasar sekunder;
  4. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Obligasi Negara di pasar perdana dan pasar sekunder;
  5. penyiapan rekomendasi Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif yang akan ditransaksikan;
  6. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Perbendaharaan Negara di pasar perdana dan pasar sekunder.


Pasal 1341

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara terdiri dari:
  1. Seksi Infrastruktur Perdagangan;
  2. Seksi Pelaksanaan Transaksi Obligasi Negara;
  3. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif.


Pasal 1342

(1) Seksi Infrastruktur Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan program aplikasi, analisis kebutuhan sistem perdagangan terkait pengelolaan Surat Utang Negara.
(2) Seksi Pelaksanaan Transaksi Obligasi Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekomendasi Obligasi Negara yang akan ditransaksikan, pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi, penyiapan ketentuan dan persyaratan Obligasi Negara yang akan ditransaksikan, serta pelaksanaan transaksi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Obligasi Negara di pasar perdana dan sekunder.
(3) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekomendasi Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif yang akan ditransaksikan, pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi, dan pelaksanaan transaksi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penyiapan ketentuan dan persyaratan Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif yang akan ditransaksikan, serta penukaran Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif di pasar perdana dan sekunder.


Pasal 1343

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dan para pelaku pasar, perumusan dan pengembangan instrumen, serta penyiapan dan pengembangan layanan publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara.


Pasal 1344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1343, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dan para pelaku pasar dalam rangka pengembangan pasar Surat Utang Negara;
  2. penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara;
  3. penyiapan dan pengembangan layanan publik dalam rangka pengembangan pasar Surat Utang Negara.


Pasal 1345

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara terdiri dari:
  1. Seksi Hubungan Kelembagaan;
  2. Seksi Pengembangan Instrumen Surat Utang Negara;
  3. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor.


Pasal 1346

(1) Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dan kerjasama internasional dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara.
(2) Seksi Pengembangan Instrumen Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara, serta penyiapan bahan perumusan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara.
(3) Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan teknik, metode, dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor terkait pengelolaan Surat Utang Negara.


Pasal 1347

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara, pemantauan dan analisis kinerja potensi pasar Surat Utang Negara, serta perumusan rekomendasi harga/yield Surat Utang Negara.


Pasal 1348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas terkait pengelolaan Surat Utang Negara;
  3. pemantauan dan analisis kinerja serta potensi pasar Surat Utang Negara;
  4. penyiapan bahan perumusan rekomendasi harga/yield Surat Utang Negara;
  5. pemantauan dan analisis pasar uang dan derivatif terkait pengelolaan Surat Utang Negara.


Pasal 1349

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara terdiri dari:
  1. Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal;
  2. Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara;
  3. Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif.


Pasal 1350

(1) Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara.
(2) Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis kinerja serta potensi pasar Surat Utang Negara, serta penyiapan rekomendasi harga/yield Obligasi Negara.
(3) Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis pasar uang dan derivatif, serta menyiapkan rekomendasi harga/yield Surat Perbendaharaan Negara.


Pasal 1351

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Kebijakan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar, penelitian kelengkapan adminitrasi institusi, serta evaluasi pelaksanaan prosedur standar dan kewajiban institusi terkait pelaksanaan transaksi.


Pasal 1352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1351, Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Kebijakan Operasional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang terkait;
  2. penyiapan dokumen hukum transaksi;
  3. penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar;
  4. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dan kewajiban institusi;
  5. penelitian kelengkapan administrasi institusi;
  6. koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.


Pasal 1353

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Kebijakan Operasional terdiri dari:
  1. Seksi Peraturan Surat Utang Negara;
  2. Seksi Kebijakan Operasional;
  3. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi.


Pasal 1354

(1) Seksi Peraturan Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan yang terkait, dan penyiapan dokumen hukum.
(2) Seksi Kebijakan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan operasional berkaitan dengan pengelolaan Surat Utang Negara.
(3) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan prosedur standar, evaluasi kewajiban institusi dan penelitian kelengkapan administrasi institusi, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.


Pasal 1355

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Kebijakan Operasional.


Bagian Keenam
Direktorat Pembiayaan Syariah

Pasal 1356

Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan pembiayaan syariah yang meliputi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara, perencanaan dan pengembangan instrumen pembiayaan syariah, pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, serta penyiapan peraturan dan dokumen hukum, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 1357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan transaksi yang meliputi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;
  2. penyusunan daftar inventaris Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara;
  3. pengembangan instrumen pembiayaan syariah dan infrastruktur pasar;
  4. koordinasi dengan pihak terkait;
  5. pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara;
  6. perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah;
  7. penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran instrumen pembiayaan syariah;
  8. perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional Direktorat;
  9. pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan prosedur operasi standar;
  10. pelaksanaan tata usaha Direktorat.


Pasal 1358

Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri dari:
  1. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi;
  2. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
  3. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
  4. Subdirektorat Peraturan dan Kebijakan Operasional;
  5. Subbagian Tata Usaha;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 1359

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan transaksi, dan penatausahaan aset, serta penyusunan daftar inventaris Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara.


Pasal 1360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan transaksi dan penyusunan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara;
  2. penyusunan daftar inventaris Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara;
  3. pelaksanaan transaksi yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;
  4. penyiapan dan pengolahan data transaksi, penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum, koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
  5. penatausahaan transaksi dan aset Surat Berharga Syariah Negara.


Pasal 1361

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Transaksi;
  2. Seksi Pelaksanaan Transaksi;
  3. Seksi Penatausahaan Transaksi.


Pasal 1362

(1) Seksi Perencanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan transaksi dan penyusunan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara, serta penyusunan daftar inventaris Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara.
(2) Seksi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan transaksi yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara, serta penyiapan dan pengolahan data transaksi, penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum, koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara.
(3) Seksi Penatausahaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan transaksi dan aset Surat Berharga Syariah Negara.


Pasal 1363

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan instrumen pembiayaan syariah dan infrastruktur pasar, serta koordinasi dengan pihak terkait.


Pasal 1364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1363, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. pengembangan instrumen pembiayaan syariah;
  2. penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan syariah;
  3. pengembangan infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara;
  4. penyusunan rekomendasi mengenai infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait;
  6. pengembangan metode dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan pihak terkait.


Pasal 1365

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Instrumen;
  2. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pasar;
  3. Seksi Hubungan Investor dan Kelembagaan.


Pasal 1366

(1) Seksi Pengembangan Instrumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan instrumen pembiayaan syariah, dan penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan syariah.
(2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara, dan penyusunan rekomendasi mengenai infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara.
(3) Seksi Hubungan Investor dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan pengembangan metode dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan pihak terkait.


Pasal 1367