Peraturan

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 327/PJ./2002, 27 Jun 2002


Status :

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 327/PJ./2002 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 327/PJ./2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001
TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk media elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 Tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1)

Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu Masa Pajak melaporkan 500 Faktur Pajak Standar atau lebih wajib menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)

Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3)

Lampiran SPT Masa PPN yang disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

(4)

Dokumen lainnya yang disyaratkan sebagai kelengkapan penyampaian SPT Masa PPN selain lampiran SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 tetap disampaikan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2002
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Ppn Dalam Bentuk Media Elektronik
Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 756/PJ./2001, Tanggal 26 Des 2001
2
Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan Dan Atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan
Keputusan Menteri Keuangan - 534/KMK.04/2000, Tanggal 22 Des 2000
3
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri Keuangan - 536/KMK.04/2000, Tanggal 22 Des 2000
6
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
7
back to top