Peraturan

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 756/PJ./2001, 26 Des 2001


Status :

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 756/PJ./2001 Telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait. Klik disini !!

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 756/PJ./2001

TENTANG

PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak serta untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk media elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
  1. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik antara lain: diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).
  2. Struktur data, adalah urutan, atribut dan panjang elemen data yang tersusun dalam satu kesatuan yang baku.
  3. Lampiran SPT Masa PPN, adalah Lampiran Sura1 Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari formulir 1195 A1, 1195 A2, 1195 A3, 1195 B1, 1195 B2, 1195 B3, dan 1195 B4.
  4. Penelitian, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pengujian data, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Lampiran SPT Masa PPN sesuai dengan struktur data yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

  1. Pengusaha Kena Pajak yang dalam Masa Pajak bulan November 2001 atau Masa Pajak - Masa Pajak berikutnya membuat 500 atau lebih Faktur Pajak Standar untuk penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP wajib menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
  3. Lampiran SPT Masa PPN yang disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN.
  4. Dokumen lainnya yang disyaratkan sebagai kelengkapan penyampaian SPT Masa PPN selain lampiran SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 tetap disampaikan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 3

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyampaikan lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

  1. Lampiran SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan syah dan berlaku efektif setelah melalui proses penelitian dan pengujian data oleh Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Penelitian dan pengujian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali pada saat Pengusaha Kena Pajak melaporkan SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya.
  3. Hasil penelitian dan pengujian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala KPP kepada Pengusaha Kena Pajak dan berfungsi sebagai bukti penerimaan lampiran SPT Masa PPN.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-500/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dengan Menggunakan Media Elektronik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku untuk pertama kalinya untuk pelaporan SPT PPN Masa Pajak Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Ppn Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 500/PJ./2001, Tanggal 11 Jul 2001
2
Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan Dan Atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan
Keputusan Menteri Keuangan - 534/KMK.04/2000, Tanggal 22 Des 2000
3
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri Keuangan - 536/KMK.04/2000, Tanggal 22 Des 2000
6
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
7
back to top