Peraturan

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 161/PJ./2001, 21 Februari 2001

Share :

| Peraturan Terkait | Status | Historis | Lampiran |


Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 161/PJ./2001 Telah beberapa kali mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait, Klik disini !!

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 161/PJ./2001

TENTANG

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memberikan kemudahan pembagian penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pemerintah Daerah perlu pengaturan kembali jumlah angka Nomor Pokok Wajib Pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
  2. Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
  4. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
  5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
  6. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
  7. Pemindahan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
  8. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.
  9. Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
  10. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak baru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak lama, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
  11. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
  12. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.

BAB II
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN ATAU PELAPORAN
KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
(3) Wajib Pajak orang pribadi selain yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(5) Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang :
  1. memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  2. tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
(6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) huruf b diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Pasal 3

(1)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

(2)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

(4)

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK SERTA PELAPORAN DAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 4

(1)

Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

(2)

Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(3)

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(4)

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(5)

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Pasal 5

Bentuk formulir, persyaratan, dan pelaksanaan di bidang administrasi dalam pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB IV
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar harus berubah, maka Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya.
(2) Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan :
  1. Surat Pindah, untuk diberikan kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima, guna diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak baru, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak lama.
  2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar, paling lama pada hari kerja berikutnya, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak baru, atau setelah menerima Surat Pindah dari Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lama.

Pasal 7

Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka :

  1. Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari Pengusaha Kena Pajak atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari Kantor Pelayanan Pajak baru.
  2. Kantor Pelayanan Pajak baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama.
  3. Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak baru paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Dalam hal surat pernyataan pindah selain berisikan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga menyatakan pindah tempat kegiatan usaha, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Surat Pindah dari Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lama.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau Pasal 7, Kantor Pelayanan Pajak lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan atau berkas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Kantor Pelayanan Pajak baru yang isinya antara lain :

  1. Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
  2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak;
  3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang belum diselesaikan.

Pasal 10

Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang meninggal dunia, dan ahli warisnya wajib melaporkan dengan mengisi formulir yang ditentukan.

Pasal 11

(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :
  1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  2. wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
  3. warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
  4. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
  6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
(2)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

  1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
  3. sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.
(3)

Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(4)

Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 12

(1)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa suami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan.

(2) Berkas Wajib Pajak wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak-nya telah dihapus tersebut :
  1. diserahkan atau dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wanita tersebut terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak tempat suami terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan disertai uraian singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk digabung dengan berkas Wajib Pajak suami.
  2. digabungkan dengan berkas Wajib Pajak suami, dalam hal Wajib Pajak wanita kawin terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan tempat suami terdaftar.

Pasal 13

(1)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditentukan, yang dilakukan oleh :

  1. Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus;
  2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal :
    1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian atau fotokopi akte atau fotokopi laporan kematian Wajib Pajak tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
    2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f, berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
(2)

Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

(3)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 14

Bentuk formulir, persyaratan, dan pelaksanaan di bidang administrasi dalam rangka perubahan data Wajib Pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 15

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya.

Pasal 16

Dalam hal formulir pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini belum diterbitkan, formulir yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ/1995tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-150/PJ/1999, dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2001.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-516/PJ/2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO



Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase


Peraturan Terkait


Historis

show all peraturan