Peraturan

  • Jumlah Data Peraturan : 11131 Peraturan
Tanggal  
  sampai  
Tahun  
Nomor  
  
 sampai  
Match  
AND  
OR  
  10546
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  • Keputusan Menteri Keuangan - 615/KMK.00/1989
  • 5 Jun 1989
  10547
PPn BM ATAS FILM FOTOGRAFI
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.3/1989
  • 5 Jun 1989
  10548
PPN ATAS RUMAH MURAH (SERI PPN -147)
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.3/1989
  • 1 Jun 1989
  10549
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PEROLEHAN BARANG MODAL TERTENTU
  • Keputusan Menteri Keuangan - 577/KMK.00/1989
  • 29 Mei 1989
  10550
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI DAN PANAS ...
  • Keputusan Menteri Keuangan - 572/KMK.01/1989
  • 25 Mei 1989
  10551
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS ...
  • Keputusan Presiden - 22 TAHUN 1989
  • 24 Mei 1989
  10552
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
  • Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 24/PJ.3/1989
  • 20 Mei 1989
  10553
FAKTUR PAJAK GABUNGAN
  • Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 25/PJ.3/1989
  • 20 Mei 1989
  10554
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 (SERI PPN-143)
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.3/1989
  • 20 Mei 1989
  10555
PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PKP (SERI PPN - 145)
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.3/1989
  • 20 Mei 1989
  10556
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PPN ATAS JASA SELAIN JASA PEMBORONGAN, JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DAN JASA TELEKOMUNIKASI ...
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.3/1989
  • 20 Mei 1989
  10557
PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG BESAR (SERI PPN - 141)
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.3/1989
  • 19 Mei 1989
  10558
PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-142)
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.3/1989
  • 19 Mei 1989
  10559
INVENTARISASI "SPT LEBIH DISETOR" YANG BELUM DITETAPKAN UNTUK PPs DAN PPd USAHAWAN ( U.U. LAMA)
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.223/1989
  • 12 Mei 1989
  10560
BEBERAPA PERMASALAHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PKP
  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.31/1989
  • 6 Mei 1989