Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.24/1984, 30 Jul 1984


30 Juli 1984

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 30/PJ.24/1984

TENTANG

"KREDIT PAJAK" PPh PASAL 22 YANG MASIH MEMAKAI NAMA DAN FORMULIR MPO (SERI PPh PASAL 22-11)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
  1. Selama masa peralihan ketika baru berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, ternyata pelaksanaannya tidak dapat secara serempak dilakukan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak, sehingga banyak terdapat pembayaran-pembayaran dan/atau pemungutan pajak yang masih memakai nama atau formulir MPO-PPs/PPd, padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah PPh Pasal 22.

  2. Hal tersebut dapat kita maklumi dan semua pembayaran dan pemungutan yang berupa MPO-PPs/PPd dimaksud, dapat diperlakukan sebagai "Kredit Pajak" sebagaimana jiwa yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.

  3. Oleh karena itu "Kredit Pajak" PPh Pasal 22 dapat berupa :
    1. MPO - Ekspor,
    2. MPO - Impor (Waba/Wapu),
    3. MPO - S.K. 402,
    4. MPO - S.K. 1447 jo. S.K. 443,
    5. MPO - Kep-1/1982, dan
    6. MPO - Umum (Transaksi),

    asalkan semua itu benar-benar dipungut dalam tahun 1984 dan oleh pemungut pajak yang bersangkutan telah benar-benar disetorkan ke Kas Negara.

  4. Pada penghitungan sebagai "Kredit Pajak" nanti Saudara perlu mengadakan penelitian tentang saat pemungutan, penyetoran ke Kas Negara dan jumlah yang dipungut dan disetorkan.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
2
Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top