Peraturan

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 08/PJ.3/1985, 28 Feb 1985


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 08/PJ.3/1985

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI OLEH PABRIKAN HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.04/1985 tanggal 23 Januari 1985, Pajak Pertambahan Nilai atas hasil tembakau buatan dalam negeri dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan saat pelunasan hutang cukai tembakau;
  2. bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas hasil tembakau buatan dalam negeri ke Kas Negara dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pengkreditan dan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai oleh Pabrikan Hasil Tembakau serta tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.04/1985 tanggal 23 Januari 1985 tentang Dasar penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas hasil tembakau buatan dalam negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI OLEH PABRIKAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

(1)

Atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri terhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 7,7% (tujuh, tujuh per sepuluh persen) dari harga pita cukai.

(2)

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetorkan oleh Pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat pembelian pita cukai dengan tunai atau pada saat pelunasan hutang cukai tembakau atas pita cukai yang telah dipesan.

Pasal 2

(1)

Pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri kepada pembeli.

(2)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang jumlahnya sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri kepada pembeli.

Pasal 3

(1)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak, kecuali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dapat diminta kembali.

(2)

Pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

Pasal 4

(1)

Pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri harus melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

(2)

ada laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan formulir bentuk KP PPN 3A-1 yang contohnya dilampirkan dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1985
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top