Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 82/PJ.12/1985, 9 Okt 1985


9 Oktober 1985

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 82/PJ.12/1985

TENTANG

PERMINTAAN DATA-DATA/INFORMASI PERPAJAKAN OLEH INSTANSI LAIN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan apakah Kepala Inspeksi Pajak boleh melayani permintaan Kantor Departemen Penerangan Kabupaten setempat untuk mendapatkan data-data/informasi perpajakan yang akan dipergunakan oleh instansi tersebut sebagai bahan dokumentasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu diberikan petunjuk sebagai berikut :

  1. Pada prinsipnya segala dokumen perpajakan hanya diperuntukkan bagi kepentingan dinas pajak, jadi tidak dapat dijadikan sebagai bahan publikasi (jiwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983); hal ini telah ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.12/1985 tanggal 12 Februari 1985 dan SE-68/PJ.12/1985 tanggal 22 Agustus 1985.

  2. Informasi-informasi perpajakan yang bersifat umum misalnya jumlah wajib pajak atau penerimaan pajak secara global, kalau memang diperlukan untuk keperluan penerangan kepada masyarakat, permintaannya supaya dilaksanakan secara terpusat untuk seluruh Indonesia oleh pihak Departemen Penerangan di Jakarta kepada Direktur Jenderal Pajak.

Demikian untuk diketahui dan diperhatikan seperlunya.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Rahasia Jabatan
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 68/PJ.12/1985, Tanggal 22 Agust 1985
2
Rahasia Jabatan
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.12/1985, Tanggal 12 Feb 1985
3
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top