Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/1991, 14 Feb 1991


Status :

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/1991 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

14 Februari 1991

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 06/PJ.7/1991

TENTANG

PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN MATERIAL.
(SERI PEMERIKSAAN - 71)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pernyataan yang diajukan ke Kantor Pusat mengenai pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan penelitian material, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Terhadap SPT Wajib Pajak yang pada suatu tahun pajak telah dilakukan penelitian material dan atas hasil penelitian material tersebut telah diterbitkan ketetapan pajak (SKP, SKKPP, SPb), walaupun pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, namun untuk sementara diambil kebijaksanaan bahwa pemeriksaan hanya dapat dilakukan dalam hal :
    1. Terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, atau
    2. Terdapat indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
  2. Untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah terkait, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.54/1988 tanggal 20 Oktober 1988 (Seri Pemeriksaan-44).

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

2
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top