Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/1991, 31 Jan 1991


31 Januari 1991

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 12/PJ.6/1991

TENTANG

PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DENGAN SURAT PAKSA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan keterangan pers kami mengenai kemungkinan dilaksanakannya penyitaan/lelang atas tunggakan PBB yakni untuk penunggak menengah dan besar (buku IV dan V) khususnya Wajib Pajak Badan, dengan ini disampaikan pedoman pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penagihan dengan surat paksa di atas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 jo. Pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo. Pasal 13 Undang-undang No.12 Tahun 1985.
    Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan perundangan di atas, telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-14/PJ.6/1990 tanggal 21 Pebruari 1990.

  2. Dalam pelaksanaan butir 1 di atas agar dilaksanakan secara selektif dalam pengertian tidak ditujukan kepada penunggak yang jumlah tunggakannya kecil, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.

  3. Agar supaya pelaksanaan Law Enforcement di atas benar-benar mencapai sasaran, maka setiap tindakan tagihan paksa (dalam bentuk penyitaan/ pelelangan) untuk tunggakan PBB hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atas usul tertulis dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan mencantumkan alasan-alasan yang memadai.

Perlu kiranya ditegaskan bahwa tindakan penyitaan/pelelangan merupakan upaya terakhir setelah berbagai upaya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan perpajakan telah diusahakan secara maksimal.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.






DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Petunjuk Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 14/PJ.6/1990, Tanggal 21 Feb 1990
3
Pajak Bumi Dan Bangunan
Undang-Undang - 12 TAHUN 1985, Tanggal 27 Des 1985
4
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top