Peraturan

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 907/PJ.2/1986, 28 Jul 1986


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 907/PJ.2/1986

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN
KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASI
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dianggap perlu untuk mempercepat proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
  2. bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Inspeksi Pajak mempunyai tugas membantu menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak;
  3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Inspeksi Pajak;

Mengingat :

  1. Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 953/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASI BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

(1)

Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 953/KMK.04/1983 berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dikenakan dalam STP, SKP, dan SKPT berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagian dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 953/KMK.04/1983 berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dikenakan dalam STP berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dilimpahkan kepada Kepala Inspeksi Pajak.

Pasal 2

Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  1. Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Pajak sepanjang jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan dalam STP, SKP dan SKPT tidak lebih dari Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah).
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Type A lainnya sepanjang jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan dalam STP, SKP dan SKPT tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Type B sepanjang jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan dalam STP, SKP dan SKPT tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan, bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 1986
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. SALAMUN A.T


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
2
Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top