Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 640/KMK.04/1986, 2 Agust 1986


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 640/KMK.04/1986

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS OBYEK PAJAK TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang atas obyek pajak tertentu dalam Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS OBYEK PAJAK TERTENTU.

Pasal 1

Atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dapat diberikan pengurangan dalam hal-hal sebagai berikut:
  1. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  2. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 2

(1)

Untuk memperoleh pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib pajak mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan qq Direktur Jenderal Pajak qq Kepala Inspeksi Ipeda setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

(2)

Apabila dipandang perlu permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Inspeksi Ipeda setempat meneliti permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1)

Atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Inspeksi Ipeda setempat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak, harus memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Keputusan belum diberikan, maka permohonan pengurangan pajak dianggap diterima.

Pasal 5

Besarnya pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terhutang.

Pasal 6

(1)

Pemberian pengurangan pajak yang terhutang karena obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dilakukan tanpa permohonan dari wajib pajak.

(2)

Dalam hal di suatu wilayah Pemerintah Daerah terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit/hama tanaman) Pemerintah Daerah memberitahukan terjadinya hal tersebut kepada Kepala Inspeksi Ipeda setempat.

(3)

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Kepala Inspeksi Ipeda atas nama Menteri Keuangan memberi keputusan tentang besarnya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

(4)

Besarnya pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari pajak terhutang.

Pasal 7

Untuk membantu Menteri Keuangan qq Direktorat Jenderal Pajak qq Kepala Inspeksi Ipeda meneliti dan memberi Keputusan pemberian pengurangan, di setiap wilayah kerja Inspeksi Ipeda dibentuk panitia Peneliti yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pajak dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ketentuan tehnis yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1986
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Pajak Bumi Dan Bangunan
Undang-Undang - 12 TAHUN 1985, Tanggal 27 Des 1985
back to top