Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.22/1986, 18 Jul 1986


18 Juli 1986

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 32/PJ.22/1986

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SURAT PROMES (PROMISSORY NOTE)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mengingat masih adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pengenaan PPh atas bunga surat promes (promissory note), dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983, penangguhan pengenaan PPh hanya berlaku atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya, yaitu Tabanas dan Taska.
    Bunga yang tidak berasal dari deposito berjangka atau tabungan lainnya tersebut, pengenaan pajaknya tidak ditangguhkan, jadi dikenakan PPh sebagaimana mestinya.

  2. Surat Promes (promissory note) dapat merupakan pengakuan penjualan surat-surat berharga untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga atau dapat juga merupakan pengakuan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan penjualan surat promes yang disertai dengan imbalan bunga. Dengan demikian surat promes tidak dapat dianggap sebagai bukti deposito atau tabungan, sehingga tidak dapat diberikan penangguhan pengenaan PPh berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983.

Bunga yang dibayarkan atau terhutang oleh pihak yang mengeluarkan atau menjual surat promes dipotong PPh Pasal 23 atau Pasal 26. Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh bunga yang berasal dari surat promes, maka bunga tersebut digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunannya.

Demikian penegasan kami untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.






DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Dan Tabungan-tabungan Lainnya
Peraturan Pemerintah - 37 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top