Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.22/1985, 13 Apr 1985


13 April 1985

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 13/PJ.22/1985

TENTANG

PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PERSEKUTUAN TENAGA AHLI (SERI PPh UMUM - 08)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung masih adanya atas pelaksanaan surat edaran kami nomor : SE-39/PJ.23/1984 tanggal 5 Nopember tentang Tenaga Ahli atau Persekutuan Tenaga Ahli dalam pengenaan PPh Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21 - 12) dalam kaitannya dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.04/1984 tanggal 3 Juli 1984 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain atas jasa yang dilaksanakan di Indonesia, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, persekutuan adalah Subyek Pajak badan, sehingga persekutuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan Subyek Pajak badan.

  2. Sebagai Subyek Pajak badan, persekutuan tenaga ahli wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pembagian keuntungan kepada anggota persekutuan tidak merupakan Obyek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

  3. Anggota persekutuan yang tidak mempunyai penghasilan lain, selain penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hasil pembagian keuntungan persekutuan, tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top