Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan - 824/KMK.04/1985, 10 Okt 1985


Status :

Keputusan Menteri Keuangan - 824/KMK.04/1985 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 824/KMK.04/1985
 
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN ANGSURAN/PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pemberian kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya untuk lebih mempercepat pelaksanaan pembayaran kembali kelebihan angsuran/pembayaran pajak melalui Bank Tunggal Kas Negara sebagai tempat dimana Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dapat diuangkan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pembayaran kembali kelebihan angsuran/pembayaran pajak melalui Bank;

Mengingat :

  1. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.04/1983 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 823/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Angsuran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN ANGSURAN/PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK.

Pasal 1

Kepala Kantor Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKAP/SKPKPP dan mengirimkannya kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran, Bank Tunggal Kas Negara, Kantor Kas Negara, Kantor Tata Usaha Anggaran dan kantor-kantor lain yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)

Atas dasar SKPKAP/SKPKPP Kepala Kantor Inspeksi Pajak menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per tahun pajak;

(2)

SKMKP dibebankan pada mata anggaran pendapatan tahun anggaran yang berjalan, yaitu pada mata anggaran penerimaan yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula;

(3)

SPMKP berlaku sampai akhir tahun anggaran yang berjalan;

(4)

SPMKP yang pada akhir tahun anggaran yang berjalan belum diuangkan harus dibatalkan dan diperbaharui.

Pasal 3

SPMKP diuangkan pada Bank Tunggal Kas Negara dalam daerah pembayaran Kas Negara bersangkutan atas beban rekening Kas Negara pada Bank Tunggal tersebut secara tunai atau secara pemindah bukuan ke rekening yang berhak.

Pasal 4

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah III, X, XI Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan wilayah wewenangnya masing-masing.

Pasal 5

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Inspeksi Pajak menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPMKP kepada Bank Tunggal Kas Negara dan Kantor Kas Negara dalam wilayah jabatannya.

Pasal 6

(1)

SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh yang terlampir pada Keputusan ini dalam rangkap 8 (delapan) yaitu :

Lembar ke 1 (lembar asli) warna putih, yang setelah diuangkan diteruskan oleh Bank Tunggal Kas Negara dan Kantor Kas Negara;
Lembar ke 2 warna merah, yang oleh Bank Tunggal Kas Negara dikirim kembali ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Inspeksi Pajak setelah lembar asli diuangkan;
Lembar ke 3 warna biru, untuk arsip Bank;
Lembar ke 4 warna putih, untuk wajib pajak sebagai pemberitahuan bahwa SPMKP telah terbit dan sudah ada di Bank;
Lembar ke 5 warna kuning, untuk Kas Negara;
Lembar ke 6 warna hijau, untuk arsip Kantor Inspeksi Pajak;
Lembar ke 7 warna hijau, untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
Lembar ke 8 warna hijau, untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat P3).

   

(2)

SPMKP lembar ke 1, lembar ke 2, dan lembar ke 3 dikirimkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi Pajak kepada Bank Tunggal Kas Negara dan lembar ke 5 dikirimkan ke Kantor Kas Negara dengan ekspedisi khusus dan petugas yang ditunjuk.

Pasal 7

(1)

Seterimanya lembar ke 1, lembar ke 2 dan lembar ke 3 SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Bank Tunggal Kas Negara segera mentransfer/memindahbukukan jumlah pembayaran kelebihan pajak tersebut ke rekening wajib pajak pada bank yang tertera dalam SPMKP tersebut, sedang wajib pajak bersangkutan tidak perlu datang/tidak perlu membubuhkan tanda tangan penerima.

(2)

Apabila dalam SPMKP tidak tertera bank dan nomor rekening wajib pajak bersangkutan, maka pembayaran dilakukan setelah wajib pajak menandatangani lembar ke 1, lembar ke 2 dan lembar ke 3 SPMKP tersebut

(3)

SPMKP yang telah dilunasi oleh Bank Tunggal Kas Negara dengan dibubuhi cap lunas dan ditandatangani lunas oleh pejabat Bank yang bersangkutan, setiap hari dikirimkan :

  1. kepada Kantor Kas Negara yang bersangkutan berupa lembar ke 1 disertai dengan Nota Debet untuk dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Inspeksi Pajak penerbit SPMKP berupa lembar ke 2.

Pasal 8

Tiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 10, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Inspeksi Pajak penerbit SPMKP membuat laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Uang Negara dalam bulan yang lalu berdasarkan SPMKP lembar ke 2 yang diterimanya kembali dari Bank Tunggal Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran dan Direksi Bank Indonesia baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 10

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan Pemimpin Cabang Bank Tunggal Kas Negara operasional dalam melaksanakan Keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 1985
MENTERI KEUANGAN, a.i.

ttd

J.B. SUMARLIN


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
back to top