Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.23/1987, 21 Feb 1987


21 Februari 1987

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.23/1987

TENTANG

WEWENANG KIP DOMISILI DAN KIP LOKASI UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PPh PASAL 21
(SERI PPh PASAL 21 - 34)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyangkut PPh Pasal 21 dan Pasal 26, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Sebagaimana dimaklumi, masing-masing Pemotong Pajak PPh Pasal 21 bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporannya serta kewajiban penyampaian SPT Tahunan segera setelah tahun takwim berakhir ke KIP yang daerah wewenangnya meliputi tempat Pemotong Pajak membayarkan penghasilan tersebut kepada karyawannya.

  2. Dalam kaitan tersebut, apabila suatu badan mempunyai domisili yang berbeda dengan lokasi usahanya, maka masing-masing Pemotong Pajak PPh Pasal 21, baik domisili maupun lokasi, bertanggung jawab sendiri-sendiri atas pemenuhan kewajibannya, yaitu kepada KIP domisili maupun lokasi secara terpisah.

  3. Kepercayaan kepada Pemotong Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 lebih jelas nampak dibandingkan dengan Undang-undang lama. Pemberi kerja diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terhutang. Apabila dalam suatu bulan terdapat kelebihan pemotongan dan penyetoran, maka kelebihan tersebut langsung dapat dikurangkan dari kewajiban bulan berikutnya, demikian pula halnya kelebihan dalam SPT Tahunan (Formulir 1721). Dengan demikian tidak semua SPT 1721 yang disampaikan harus diverifikasi, melainkan hanya dalam hal-hal tertentu saja misalnya :
    - SPT 1721 menunjukkan lebih bayar,
    - Terdapat keterangan, bahwa kewajiban Pemotong Pajak tidak dipenuhi dengan benar (misalnya seorang karyawannya memberitahukan, bahwa Pemberi Kerjanya tidak benar dalam melakukan pemotongan pajaknya),
    - Pemotong Pajak tidak patuh dalam memenuhi ketentuan pelaporan, misalnya tidak menyampaikan SPT atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

  4. Masing-masing KIP, domisili maupun lokasi, mempunyai wewenang untuk melakukan verifikasi PPh Pasal 21 atas SPT 1721 yang disampaikan kepadanya.
    4.1. Wewenang KIP lokasi.
    KIP lokasi berwenang untuk melakukan verifikasi atas SPT 1721 yang disampaikan kepadanya berdasarkan data dan keterangan Pemotong Pajak yang berkaitan dengan pembayaran penghasilan karyawan yang ada di lokasi.
    KIP lokasi tidak perlu meminta Neraca dan R/L untuk seluruh perusahaan, mengingat angka-angka dalam Neraca dan R/L seluruh perusahaan yang menyangkut kegiatan badan yang bersangkutan akan diperhatikan oleh KIP domisili dalam melakukan verifikasi. KIP lokasi dapat meminta Neraca dan R/L cabang.

    4.2. Wewenang KIP domisili.
    4.2.1. KIP domisili berwenang untuk melakukan verifikasi atas SPT 1721 yang disampaikan kepadanya. Verifikasi dilakukan berdasarkan data yang ada, termasuk Neraca dan R/L, foto copy SPT 1721 lokasi serta keterangan lainnya dari Pemotong Pajak.
    4.2.2. Apabila dalam verifikasi ditemukan adanya selisih antara penghasilan yang dibayarkan menurut Neraca dan R/L, dengan penghasilan menurut SPT-SPT (termasuk SPT yang disampaikan ke KIP lokasi), maka atas selisih penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 oleh KIP domisili.

  5. Penyelesaian SPT PPh Pasal 21 lebih bayar.
    Penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan penelitian atau pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.23/1985 tanggal 5 Nopember 1985 (Seri PPh Pasal 21 - 21) dan surat Direktur Jenderal Pajak No. S-668/PJ.22/1986 tanggal 20 Juli 1986.

  6. Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan SPT PPh Pemberi Kerja terdapat koreksi biaya atau diperlukan adanya konfirmasi tentang biaya yang berkenaan dengan pembayaran penghasilan sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 21, maka atas SPT 1721 tahun yang bersangkutan supaya dilakukan penelitian atau pemeriksaan juga.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

1
Kelebihan Pemotongan Dan Penyetoran Pph Pasal 21 (seri Pph 21 - 21)
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.23/1985, Tanggal 5 Nop 1985
back to top