Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.24/1987, 5 Nop 1987


5 November 1987

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 35/PJ.24/1987

TENTANG

SALAH HITUNG/DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 IMPOR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berkenaan dengan masih sering terjadi kesalahan dalam menentukan dasar penghitungan PPh Pasal 22 Impor yang dilakukan oleh para Importir yang harus membayar/menghitung sendiri PPh Pasal 22 Impornya melalui Bank-bank devisa, bersama ini kami minta dengan hormat agar Bank-bank Devisa terlebih dahulu meneliti kebenaran penghitungan dasar pengenaan PPh Pasal 22 Impor sebelum menerima penyetoran PPh Pasal 22 Impor yang dilakukan oleh para Importir. 

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap beberapa Bank Devisa telah diminta oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk untuk menagih kekurangan setor PPh Pasal 22 Impor sebagai akibat dari kesalahan menentukan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Importir, sedangkan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada, Bank Devisa tidak berwenang untuk melakukan penagihan kekurangan setoran pajak tersebut. 

Untuk itu kami ingin menegaskan kembali bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.04/1985 tanggal 8 Juli 1985 tentang Dasar Penghitungan, Tarif serta Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran/Pemungutan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Usaha Impor, maka :

1.

PPh Pasal 22 Impor dikenakan atas nilai impor yakni nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk ditambah Bea Masuk dan Pungutan lainnya berdasarkan ketentuan Pabean yang berlaku, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.
  1. Besarnya PPh Pasal 22 Impor yang terhutang oleh Importir yang memiliki API, APIS dan APIT adalah 25% x 10% x Nilai Impor = 2,5% x Nilai Impor.

  2. Besarnya PPh Pasal 22 Impor yang terhutang oleh Importir yang tidak memiliki API, APIS dan APIT adalah 25% x 30% x Nilai Impor = 7,5% x Nilai Impor. Untuk lengkapnya, bersama ini kami lampirkan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 22 Impor dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum dan atas kerjasama yang baik selama ini kami sampaikan ucapan terima kasih.






DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top