Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.23/1988, 27 Jul 1988


27 Juli 1988

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 27/PJ.23/1988

TENTANG

PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987 - 1988 (SERI PPh PASAL 21-37)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara pedoman standar gaji/upah karyawan asing tahun 1987-1988.

Pedoman standar gaji/upah ini disusun berdasarkan data yang ada pada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing, Inspeksi Pajak Badan dan Orang Asing dan Direktorat Peraturan Perpajakan.

Dalam pelaksanaannya perlu diberikan penggarisan sebagai berikut :

  1. Dalam pedoman standar gaji/upah tahun 1987-1988 ini diadakan penggolongan berdasarkan :
    1.1. Kebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan (bukan kebangsaan dari pemberi kerja).
    1.2. Jenis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing tersebut bekerja (pemberi kerja).
    1.3. Kedudukan atau jabatan karyawan asing tersebut dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.

  2. Pedoman standar gaji/upah karyawan asing ini adalah mengenai penghasilan bruto dari pekerjaan berupa gaji/upah serta imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang diluar bidang pengeboran minyak dan gas bumi. 

    Sedangkan untuk tenaga asing yang bekerja pada Wajib Pajak badan pengeboran minyak dan gas bumi diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan tentang norma penghitungan khusus penghasilan Kena Pajak (deemedtaxable income) sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan.

  3. Pedoman standar gaji/upah karyawan asing ini hendaknya Saudara gunakan pada waktu mengadakan penelitian/pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak, dan pada saat mana ditemui keadaan sebagai berikut :
    3.1. Terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar.
    3.2. Adanya bukti bahwa ada pembayaran gaji expatrate yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21/Pasal 26.
    3.3. Fiskus tidak mempunyai data lain yang dapat dipakai sebagai pegangan (standar) menentukan besarnya gaji untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal 21/Pasal 26 yang terhutang.

  4. Apabila pada saat melaksanakan penelitian/pemeriksaan fiskus dapat memperoleh data yang sebenarnya serta di yakini kebenarannya misalnya: berupa kontrak kerja atau kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21/Pasal 26 yang terhutang serta untuk kepentingan perpajakan yang lain.

  5. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh undang-undang perpajakan kita yang baru, maka pada dasarnya Wajib Pajak harus menyetor PPh Pasal 21/Pasal 26 sesuai dengan jumlah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sebenarnya diterima atau diperoleh para karyawan asing yang bersangkutan.

  6. Bilamana dalam pelaksanaannya Saudara menjumpai hal-hal yang tidak atau kurang sesuai dengan pedoman standar gaji/upah untuk karyawan asing ini, diminta agar Saudara menyampaikan masalahnya kepada kami.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

SALAMUN A.T.


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top